Pengantar: Rencana pembentukan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Tentu saja mendapat sambutan gegap gempita. Namun di balik narasi mulia guna mencetak pemimpin masa depan dan kuliah gratis, ditengarai ada agenda tersembunyi (hidden agenda) yang layak dipertanyakan. Apakah ini benar-benar solusi bagi pendidikan Indonesia? Atau sekadar proyek gila guna memenuhi ambisi politis? Bahkan harus dengan tega "memperkosa" sebuah realitas? Quo Vadis? (Mau Kemana) dibentuknya 10 URI ini?
Pertanyaan paling mendasar, untuk apa mendirikan 10 kampus baru? Ketika Indonesia sudah memiliki LAN, Lemhannas, Sekolah Kedinasan, dan BUMN Corporate University?
LAN bahkan telah memiliki tiga politeknik di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Dengan tegas, ini bukan inovasi, melainkan duplikasi birokrasi yang menghambur-hamburkan sumberdaya dan dana. Mohon maaf,,,!
Alih-alih memperkuat lembaga yang sudah ada, pemerintah memilih membangun dari nol. Alamak, sebenarnya logika apa yang mendasari? Ini jelas bukan semangat integrasi yang diklaim, melainkan sentralisasi kekuasaan.
Alih-alih memperkuat lembaga yang sudah ada, pemerintah memilih membangun dari nol. Alamak, sebenarnya logika apa yang mendasari? Ini jelas bukan semangat integrasi yang diklaim, melainkan sentralisasi kekuasaan.
Misalnya, menempatkan seluruh aparatur pendidikan di bawah kendali satu orang, yakni Gubernur URI. Sejarah membuktikan, konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan ketat identik dengan memancing biang masalah, kalau tak mau dibilang mengadirkan sebuah resep bencana.
Indahnya Iming-iming Bea Siswa
Narasi "beasiswa penuh" memang kedengarannya terasa indah. Namun, jangan lupa pemeo, tidak ada makan siang yang gratis. Semua dibiayai APBN, tentu saja itu berarti berasal dari uang rakyat.
Indahnya Iming-iming Bea Siswa
Narasi "beasiswa penuh" memang kedengarannya terasa indah. Namun, jangan lupa pemeo, tidak ada makan siang yang gratis. Semua dibiayai APBN, tentu saja itu berarti berasal dari uang rakyat.
Ironisnya, di tengah keterbatasan anggaran pendidikan, prioritas membangun 10 kampus elit justru mengabaikan kebutuhan mendasar. Seperti masih kekurangan tenaga guru, kesejahteraan guru yang masih terabaikan, sekolah rusak di berbagai pelosok, dan anak-anak yang putus sekolah karena faktor biaya.
Idealismenya, URI diproyeksikan bakal mencetak lulusan untuk pemerintahan dan BUMN. Aduh, aduh,,,! Bukankah ini berarti masuk dalam sistem feodalisme modern? Misalnya. seleksi dan kaderisasi elitis yang hanya akan memperlebar jurang antara orang dalam dan rakyat biasa. Pendidikan bukanlah mesin pencetak pejabat bung!, melainkan ruang bagi siapa pun untuk tumbuh dan berkembang.
Pengajar Asing Simbol Rendah Diri
Begitupun dengan rencana mendatangkan pengajar asing, bukankah ini menunjukkan adanya kompleksitas rendah diri. Seolah-olah Indonesia tak sanggup menghadirkan dosen berkelas. Atau bagai kita tidak memiliki kapasitas sebagai akademisi mumpuni.
Idealismenya, URI diproyeksikan bakal mencetak lulusan untuk pemerintahan dan BUMN. Aduh, aduh,,,! Bukankah ini berarti masuk dalam sistem feodalisme modern? Misalnya. seleksi dan kaderisasi elitis yang hanya akan memperlebar jurang antara orang dalam dan rakyat biasa. Pendidikan bukanlah mesin pencetak pejabat bung!, melainkan ruang bagi siapa pun untuk tumbuh dan berkembang.
Pengajar Asing Simbol Rendah Diri
Begitupun dengan rencana mendatangkan pengajar asing, bukankah ini menunjukkan adanya kompleksitas rendah diri. Seolah-olah Indonesia tak sanggup menghadirkan dosen berkelas. Atau bagai kita tidak memiliki kapasitas sebagai akademisi mumpuni.
Maaf, ini lebih difahami sebagai penghinaan terhadap profesor dan peneliti dalam negeri yang telah berkarya tanpa fasilitas memadai. Jika pemerintah serius meningkatkan kualitas SDM, mengapa tidak memberikan dana riset dan perbaikan fasilitas kepada kampus-kampus yang sudah ada? Lagi lagi mohon maaf...!
Bom Waktu 399
Fakta bahwa 399 pegawai BUMN sudah menjalani pelatihan adalah bom waktu. Tanpa mekanisme seleksi transparan, proses ini rentan menjadi ajang nepotisme dan politik balas budi. Bukankah ini awal dari sistem kaderisasi tertutup yang hanya melayani kepentingan segelintir orang? Tuh, kan, saya bilang apa..!
Pemerintah ingin membangun "10 kampus", tetapi lupa bahwa pendidikan bukanlah proyek infrastruktur. Bangunan megah tanpa guru berkualitas, kurikulum bermakna, dan akses yang adil hanyalah monumen kesombongan.
Rakyat sesungguhnya tidak butuh 10 kampus baru. Mereka butuh sistem pendidikan yang menjangkau semua, bukan sekadar kader elit. Kritik ini bukan penolakan terhadap perubahan, melainkan seruan untuk bekerja dari akar. Bukan menebang pohon lama untuk menanam yang baru dengan nama lebih mewah.
Bertaruh Sebuah Harga
Meski angka pastinya belum diumumkan, berbagai indikasi menunjukkan proyek 10 kampus URI ini akan menguras kantong negara secara luar biasa. Biaya pembangunan satu gedung kampus IPDN di Sumedang saja mencapai Rp80,9 miliar untuk 3 gedung fakultas.
Bom Waktu 399
Fakta bahwa 399 pegawai BUMN sudah menjalani pelatihan adalah bom waktu. Tanpa mekanisme seleksi transparan, proses ini rentan menjadi ajang nepotisme dan politik balas budi. Bukankah ini awal dari sistem kaderisasi tertutup yang hanya melayani kepentingan segelintir orang? Tuh, kan, saya bilang apa..!
Pemerintah ingin membangun "10 kampus", tetapi lupa bahwa pendidikan bukanlah proyek infrastruktur. Bangunan megah tanpa guru berkualitas, kurikulum bermakna, dan akses yang adil hanyalah monumen kesombongan.
Rakyat sesungguhnya tidak butuh 10 kampus baru. Mereka butuh sistem pendidikan yang menjangkau semua, bukan sekadar kader elit. Kritik ini bukan penolakan terhadap perubahan, melainkan seruan untuk bekerja dari akar. Bukan menebang pohon lama untuk menanam yang baru dengan nama lebih mewah.
Bertaruh Sebuah Harga
Meski angka pastinya belum diumumkan, berbagai indikasi menunjukkan proyek 10 kampus URI ini akan menguras kantong negara secara luar biasa. Biaya pembangunan satu gedung kampus IPDN di Sumedang saja mencapai Rp80,9 miliar untuk 3 gedung fakultas.
Sementara pembangunan satu gedung kuliah dan laboratorium di Unnes menghabiskan Rp120 miliar, dan proyek Kampus UIN Malang Tahap II mencapai Rp674,66 miliar. Jika satu kampus URI membutuhkan rata-rata Rp500 miliar saja, belum termasuk gaji dosen, beasiswa mahasiswa, operasional, dan riset, maka 10 kampus bisa menelan biaya triliunan rupiah.
Direktur Celios bahkan menegaskan proyek ini butuh anggaran besar dan menuai kritik dari kalangan akademisi internasional yang menilai sebagai tidak masuk akal.
Di sisi lain, tunggakan tunjangan profesi dosen mencapai Rp5,7 triliun yang hingga kini belum dibayarkan. Ironi: membangun kampus baru di tengah utang kepada pengajar kampus lama.
Dengan Anggaran yang Sama, untuk Apa Saja?
Andaikan biaya pembangunan 10 kampus URI hanya Rp5 triliun, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan jumlah itu:
Pertama, Memperbaiki sekolah rusak nasional
Di sisi lain, tunggakan tunjangan profesi dosen mencapai Rp5,7 triliun yang hingga kini belum dibayarkan. Ironi: membangun kampus baru di tengah utang kepada pengajar kampus lama.
Dengan Anggaran yang Sama, untuk Apa Saja?
Andaikan biaya pembangunan 10 kampus URI hanya Rp5 triliun, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan jumlah itu:
Pertama, Memperbaiki sekolah rusak nasional
Pemerintah menggelontorkan Rp18 triliun untuk revitalisasi seluruh sekolah rusak di Indonesia. Hanya sepertiga dari angka itu sudah cukup untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari belajar di bawah atap bocor.
Kedua, Beasiswa KIP Kuliah 1 juta mahasiswa
Kedua, Beasiswa KIP Kuliah 1 juta mahasiswa
Anggaran program ini pada 2026 adalah Rp15,3 triliun. Dengan Rp5 triliun saja, kita bisa memberi beasiswa kepada sekitar 330.000 mahasiswa kurang mampu selama satu tahun penuh.
Ketiga. Menaikkan insentif guru honorer
Saat ini tunjangan guru honorer baru naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Dengan Rp5 triliun, pemerintah bisa menaikkan tunjangan 1 juta guru honorer sebesar Rp400 ribu per bulan selama lebih dari satu tahun—atau menaikkannya menjadi Rp1 juta per bulan selama 10 bulan.
Keempat, Membangun fakultas kedokteran dan engineering
Keempat, Membangun fakultas kedokteran dan engineering
Bukankah ini yang semula dijanjikan Presiden Prabowo pada Januari 2026? Alih-alih membangun 10 kampus pendidikan kebangsaan yang jelas-jelas kabur definisinya, lebih baik fokus pada kebutuhan SDM riil. Seperti tenaga dokter, insinyur, dan ilmuwan.
Kelima, Mengangkat 150.000 guru ke jenjang S1
Kelima, Mengangkat 150.000 guru ke jenjang S1
Pemerintah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester bagi guru yang belum S1. Dengan Rp5 triliun, hampir seluruh kebutuhan peningkatan kualifikasi guru nasional bisa terbayarkan.
Jangan Menjadi Monumen Kesombongan
Jangan Menjadi Monumen Kesombongan
Pendidikan yang baik bukanlah proyek infrastruktur. Bangunan megah tanpa guru sejahtera, kurikulum bermakna, dan akses adil hanyalah monumen kesombongan. Rakyat tidak butuh 10 kampus baru. Mereka butuh sistem pendidikan yang menjangkau semua. Anggaran triliunan lebih bermakna untuk memperbaiki yang rusak, bukan membangun yang baru dengan nama lebih mewah.
Insyaallah, pemerintah kuat menahan kritikan yang tajam menohok ini. Ya iya lah...Masa Ya iya dong...!!!
(Luapan essay Ki Gempur bersama asisten digital)



