Pengantar: Ada sebuah pertanyaan yang menggantung di udara bagai kabut pagi yang bergelayut di angkasa. Ketika kita membedah raga ekonomi negeri yang lagi sakit ini, apakah kita sedang melakukan penyembuhan atau justru tengah menyuntik mati? Di balik rencana pemangkasan lebih dari 600 entitas BUMN dari total sekitar 1.000 perusahaan BUMN. Jelas tersembunyi sebuah ironi besar yang menuntut perenungan spesial dan tindakan ekstra hati-hati.
Si Anak Kandung Negara
Setiap BUMN pada dasarnya adalah anak kandung negara. Mereka lahir dari rahim sejarah, dibesarkan dengan air susu anggaran, dan diberi mandat untuk melayani kepentingan publik.
Namun seperti layaknya seorang anak yang terlalu dimanjakan, banyak di antara mereka kehilangan naluri untuk bertahan hidup. Akibat kurang diawasi, dibina dan diajar, hingga bisa menjurus pada sikap dan perilaku manajerial kurang ajar. Maaf...!
Data menunjukkan sekitar 52 persen BUMN masih merugi. Akumulasi kerugiannya tidak main-main mencapai Rp20 triliun. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah darah kotor yang mengalir dari sebagian tubuh ekonomi kita.
Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa banyak BUMN hanya menjadi beban. Bayangan 675 direktur utama, ribuan direksi, dan komisaris yang hanya menghisap biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan adalah gambaran tragis tentang bagaimana sebuah institusi bisa kehilangan makna keberadaannya. Maksud hati ingin untung malah pada buntung. Ini jelas fakta, bukan hoax.
"Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," kata Presiden, dan dalam kesederhanaan kalimat itu terkandung sebuah kebenaran yang menyakitkan ulu hati dan bikin miris penduduk negeri.
Ketika Kucing Diberi Nama Singa
Pemangkasan dari lebih 1.000 BUMN menjadi sekitar 200-300 perusahaan terdengar seperti operasi caesar besar-besaran. Pemangkasan sekitar 75% BUMN itu, tampaknya sah-sah saja. Ya, salah sendiri, mengapa keluar dari misi cuan yang mesti diembannya, malah dijadikan misi aji mumpung. Boro-boro mikirin untung, sumberdaya yang tersedia malah "dihisap" habis-habisan. Harap maklum karena yang bercokol disana bukan orang-orang profesional, tapi orang-orang titipan berbalas budi politis.
Muncul pertanyaan, apakah kita sekadar mengubah lambang BUMN yang acak kadut? Atau benar-benar tengah mentransformasinya menjadi sebuah BUMN yang sehat berkharisma? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada kisah kucing yang diberi nama singa. Tetap saja ia tidak akan bisa mengaum seperti raja hutan.
Menurut ekonom Bhima dari CELIOS misalnya, mengingatkan bahwa penggabungan perusahaan berpotensi hanya menghasilkan kenaikan nilai buku tanpa peningkatan produktivitas. Ini adalah peringatan bahwa efisiensi kuantitatif tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas.
Tuh, bener kan..! Jangan sampai semakin ditumpukan di sebuah BUMN sehat, malah justru produktiviasnya menjadi carut marut. Padahal pada BUMN sehat sedang merancang berbagai program inovatif sampai pada menggelar program pensiun dini.
Kita bisa saja menggabungkan banyak perusahaan rugi menjadi satu perusahaan raksasa yang juga sedang rugi. Ini bagai menyatukan beberapa sampah menjadi tumpukan yang lebih besar. Ya, tetap saja namanya sampah yang malah menjadi gunung sampah.
Danantara Si Pedang Bermata Dua
Ada kekhawatiran yang lebih fundamental. Konsolidasi tanpa reformasi tata kelola berisiko menciptakan raksasa ekonomi yang tak terkendali. Danantara misalnya, wadah yang akan mengonsolidasikan seluruh aset BUMN, bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia menjanjikan efisiensi. Di sisi lain, berpotensi menjadi pusat kekuasaan ekonomi yang terlalu besar. Ini berbahaya. Yang jika salah dikendalikan, dapat menghancurkan pasar dan menekan konsumen melalui tarif yang tidak sehat.
Ini mengingatkan kita pada tragedi klasik dalam sejarah filsafat politik. Konsentrasi kekuasaan, baik di tangan negara maupun korporasi, selalu membawa risiko penyalahgunaan. Efisiensi tanpa demokrasi ekonomi hanyalah kediktatoran dalam balutan rasionalitas. Punten, camkan, itu...!!!
Jalan Menuju Pencerahan
Jika pemangkasan BUMN adalah pisau bedah, maka reformasi tata kelola adalah obat penyembuhnya. Tanpa penguatan transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini hanya akan menjadi operasi kosmetik pada mayat korporasi.
Kata Dony Oskaria, berjanji akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke KPK. Langkah ini lumayan memberi solusi baru. Bagai membuka jendela di ruangan pengap. Namun perlu diingat ya bung..!, membuka jendela saja tidak cukup. Kita harus juga membersihkan seluruh isi ruangan.
Perhatian melalui Insentif fiskal melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang memberikan pembebasan pajak selama tiga tahun untuk proses konsolidasi adalah strategi cerdas. Namun seperti semua bentuk subsidi, ia harus diawasi agar tidak menjadi ladang baru bagi spekulasi. Insentif harus menjadi tangga menuju kemandirian. Bukan menjadi kruk yang membuat perusahaan terus bergantung dan buntung.
Menemukan Kembali Jiwa Korporasi
Yang paling penting dari semua ini adalah menemukan kembali jiwa korporasi BUMN. BUMN tidak boleh menjadi sekadar mesin pencari laba. Ia adalah institusi yang lahir untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas.
Pemangkasan harus diikuti dengan pembukaan ruang bagi sektor swasta dan UMKM, bukan sebaliknya. Kadin Kalimantan Tengah pernah menegaskan bahwa selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur dengan sistem subkontrak yang berantai. Ini adalah praktik yang mematikan semangat kewirausahaan lokal.
Komitmen untuk menyerahkan pengerjaan proyek infrastruktur secara penuh kepada sektor swasta lokal adalah langkah berani. Ini seperti seorang ayah yang akhirnya percaya untuk melepas tangan anaknya agar bisa berjalan sendiri.
Keberanian seperti inilah yang dibutuhkan. Bukan hanya keberanian untuk memotong, tetapi juga keberanian untuk mempercayai.
Kita bisa saja menggabungkan banyak perusahaan rugi menjadi satu perusahaan raksasa yang juga sedang rugi. Ini bagai menyatukan beberapa sampah menjadi tumpukan yang lebih besar. Ya, tetap saja namanya sampah yang malah menjadi gunung sampah.
Danantara Si Pedang Bermata Dua
Ada kekhawatiran yang lebih fundamental. Konsolidasi tanpa reformasi tata kelola berisiko menciptakan raksasa ekonomi yang tak terkendali. Danantara misalnya, wadah yang akan mengonsolidasikan seluruh aset BUMN, bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia menjanjikan efisiensi. Di sisi lain, berpotensi menjadi pusat kekuasaan ekonomi yang terlalu besar. Ini berbahaya. Yang jika salah dikendalikan, dapat menghancurkan pasar dan menekan konsumen melalui tarif yang tidak sehat.
Ini mengingatkan kita pada tragedi klasik dalam sejarah filsafat politik. Konsentrasi kekuasaan, baik di tangan negara maupun korporasi, selalu membawa risiko penyalahgunaan. Efisiensi tanpa demokrasi ekonomi hanyalah kediktatoran dalam balutan rasionalitas. Punten, camkan, itu...!!!
Jalan Menuju Pencerahan
Jika pemangkasan BUMN adalah pisau bedah, maka reformasi tata kelola adalah obat penyembuhnya. Tanpa penguatan transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini hanya akan menjadi operasi kosmetik pada mayat korporasi.
Kata Dony Oskaria, berjanji akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke KPK. Langkah ini lumayan memberi solusi baru. Bagai membuka jendela di ruangan pengap. Namun perlu diingat ya bung..!, membuka jendela saja tidak cukup. Kita harus juga membersihkan seluruh isi ruangan.
Perhatian melalui Insentif fiskal melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang memberikan pembebasan pajak selama tiga tahun untuk proses konsolidasi adalah strategi cerdas. Namun seperti semua bentuk subsidi, ia harus diawasi agar tidak menjadi ladang baru bagi spekulasi. Insentif harus menjadi tangga menuju kemandirian. Bukan menjadi kruk yang membuat perusahaan terus bergantung dan buntung.
Menemukan Kembali Jiwa Korporasi
Yang paling penting dari semua ini adalah menemukan kembali jiwa korporasi BUMN. BUMN tidak boleh menjadi sekadar mesin pencari laba. Ia adalah institusi yang lahir untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas.
Pemangkasan harus diikuti dengan pembukaan ruang bagi sektor swasta dan UMKM, bukan sebaliknya. Kadin Kalimantan Tengah pernah menegaskan bahwa selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur dengan sistem subkontrak yang berantai. Ini adalah praktik yang mematikan semangat kewirausahaan lokal.
Komitmen untuk menyerahkan pengerjaan proyek infrastruktur secara penuh kepada sektor swasta lokal adalah langkah berani. Ini seperti seorang ayah yang akhirnya percaya untuk melepas tangan anaknya agar bisa berjalan sendiri.
Keberanian seperti inilah yang dibutuhkan. Bukan hanya keberanian untuk memotong, tetapi juga keberanian untuk mempercayai.
Belajar dari PT. Telkom
Mari kita belajar ke PT. Telkom. Jiwa korporasi PT Telkom Indonesia dpandang telah melampaui sekadar pencarian laba. Berakar pada pendiriannya untuk membangun ekonomi nasional yang mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur. Ini salah satu upaya Telkom memaknai peran strategisnya sebagai BUMN.
Tentu saja, komitmen ini diwujudkan melalui tujuan mulia. Mewujudkan bangsa lebih sejahtera dan berdaya saing. Melalui pilar ESG (Save Our Planet, Empower Our People, Elevate Our Business), Telkom mendorong transisi hijau, memberdayakan UMKM naik kelas, serta mengembangkan talenta digital inklusif.
Keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi integral untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Inilah esensi Telkom sbagai penggerak ekosistem digital yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.
Ending: Antara Kematian dan Kelahiran
Di balik rencana pemangkasan ratusan BUMN, kita sedang menyaksikan sebuah proses kematian dan kelahiran. Kematian entitas-entitas yang telah kehilangan maknanya, dan kelahiran harapan baru bagi ekonomi yang lebih sehat.
Namun kita harus ingat bahwa setiap operasi besar selalu menyimpan risiko. Jangan sampai dalam semangat efisiensi, kita membunuh jiwa gotong royong yang selama ini menjadi fondasi BUMN. Jangan sampai dalam upaya merampingkan, kita mengorbankan keberpihakan pada rakyat kecil.
Pada akhirnya, pertanyaan filosofis yang harus kita jawab adalah apakah kita sedang membangun menara pencakar langit yang megah namun kosong? Ataukah kita sedang merenovasi rumah yang akan menjadi tempat tinggal bagi seluruh anak bangsa?
Jawabannya tidak terletak pada berapa banyak perusahaan yang dipangkas. Tetapi pada seberapa dalam kita memahami bahwa tujuan akhir ekonomi adalah kesejahteraan bersama, bukan sekadar efisiensi semata.
Nah, itu dia..! Gak muluk-muluk koq, cuma itu doang...!!
