Dendam Rakyat: "Koruptor harus Dihukum Mati...!!!"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-37)

Pengantar: Unjuk rasa 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI bukan sekadar aksi biasa. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa dua tuntutan. Pengesahan RUU Perampasan Aset. Dan yang masih kontroversial hukuman mati bagi koruptor. Di tengah kemarahan publik yang menggelegak, pantaskah koruptor dihukum mati? Apakah ini solusi atau sekadar kompensasi? Jikapun itu solusi apakah punya keberanian mengeksekusi? Ah, namanya juga di negeri konoha. Kalau uang sudah bicara, semua bisa dikompromikan. Tentu saja kompromi jahat antara kriminalis koruptor dengan para bajingan penguasa hukum.

Sudah Ada, Tak Pernah Dieksekusi

Secara hukum, Indonesia tidak melarang hukuman mati untuk koruptor. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. 

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra pun mengakui bahwa ketentuan ini sudah diatur dalam UU Tipikor maupun KUHP Nasional yang baru. Jaksa pun memiliki kewenangan mengajukan tuntutan mati.

Namun fakta berbicara lain. Sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada satu pun koruptor yang dieksekusi mati. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut alasannya sederhana. Belum ada keberanian untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan keadaan krisis. 

Bahkan saat pandemi Covid-19 pun tak cukup untuk mendefinisikan krisis. Dengan kata lain, ancaman hukuman mati bagi koruptor hanyalah macan kertas. Menggigit di atas kertas. Tak berdaya di dunia realitas.

Efek Jera atau Sekadar Kepuasan Moral?

Pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini diperlukan untuk efek jera. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis dengan tegas menyatakan bahwa penangkapan koruptor yang marak justru menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. 

Rupanya kalau cuma penjara ringan, pelakunya sudah tidak takut dan tidak jera lagi. 

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengingatkan bahwa tidak ada bukti ilmiah hukuman mati memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. 

Di China, yang secara rutin menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, termasuk mantan pejabat yang menerima suap Rp 5,2 triliun, masih tetap bergulat dengan kasus korupsi besar setiap tahunnya. 

Jika hukuman mati pun tak mampu membasmi korupsi di negeri tirai bambu dengan sistem pengawasan otoriter, bagaimana mungkin bisa ampuh di Indonesia?

Akar Masalah, Bukan Hukuman, tapi Sistem

Kita sedang dipermainkan oleh ilusi. Kemarahan publik diarahkan pada tuntutan hukuman mati. Sementara akar persoalan korupsi dibiarkan utuh. 

Sebut saja seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan budaya korupsi yang mengakar. Hukuman mati adalah solusi instan yang memuaskan dahaga moral. Tetapi gagal membedah penyakit sistemik.

Kasus Benny Tjokro, misalnya, adalah cermin sempurna. Ia dituntut mati karena merugikan negara Rp 6,4 triliun dalam kasus Asabri. Padahal sebelumnya sudah divonis seumur hidup di kasus Jiwasraya dengan kerugian Rp 16,87 triliun. 

Namun tuntutan mati itu tak kunjung dieksekusi. Sistem peradilan kita justru memberi ruang bagi koruptor kelas kakap untuk bermain-main dengan hukuman. Sementara jeratan hukum bagi rakyat miskin dihadapkan pasal karet.

Kejahatan Kompromi: Pengkhianatan di Balik Meja Hijau

Di sinilah kejahatan kompromi antara koruptor dan pihak pengadilan menjadi batu sandungan terbesar . Masalah ini kerap  luput dari sorotan utama. 

Tuntutan mati atau hukuman seberat apa pun seringkali gagal direalisasikan. Bukan karena lemahnya alat bukti. Melainkan karena adanya mafia peradilan yang bersarang di balik meja hijau.

Koruptor kelas kakap tidak pernah benar-benar gemetar karena mereka paham betul bahwa uang triliunan hasil curian mampu membeli "keadilan" yang mereka inginkan.

Mulai dari panitera, hakim anggota majelis, hingga jaksa penuntut umum. Berbagai elemen di tubuh pengadilan seringkali terlibat dalam konspirasi bisik-bisik untuk melunakkan vonis atau menghilangkan barang bukti kunci.

Celakanya, pengacara yang seharusnya menjadi benteng pembelaan hukum justru kerap menjadi perantara kotor permainan ini. Menjual strategi kepada klien untuk menyuap aparat. Fulus memang ampuh sebagai alat solusi.

Kita menyaksikan fenomena menggila. Di mana putusan hakim terasa absurd ringan dibandingkan dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliunan. Sementara aset koruptor mengalir mulus ke rekening-rekening tertentu. Sedihnya,  sengaja dibiarkan lolos dari penyidikan. 

Inilah kejahatan kompromi yang nyata. Bentuk pengkhianatan sistemik yang membuat ancaman hukuman mati sekalipun kehilangan taring dan kredibilitasnya. 

Negara seolah berhadapan dengan dua musuh sekaligus. Koruptor yang merampas uang rakyat. Dan aparat hukum yang merampas kepercayaan publik terhadap keadilan.

Tanpa membersihkan noda kolusi antara koruptor dan pengadilan ini, segala macam ancaman pidana berat hanya akan menjadi drama prosedural berbiaya tinggi. 

Rakyat melihat sendiri bagaimana eksekusi mati selalu diundur. Vonis dirajang menjadi ringan. Dan koruptor tetap hidup nyaman di dalam penjara. Berkat fasilitas khusus. Maklum, ada izin terselubung dari para pemegang kuasa hukum. 

Maka wajar jika publik sinis terhadap peradilan di Indonesia. Hukuman mati hanyalah momok menakutkan bagi rakyat miskin. Sementara koruptor triliunan bisa bernapas lega. Mereka telah mengamankan celah melalui kompromi gelap dengan aparat pengadilan. 

Yusril dengan jujur mengakui bahwa persoalan korupsi bukan semata-mata soal berat-ringannya ancaman pidana. Melainkan integritas moral dan religiusitas masing-masing pribadi. 

Itu pengakuan halus bahwa hukum sehebat dan setajam apa pun tak akan berarti jika penegaknya sendiri telah dijebloskan ke dalam kejahatan lembah kompromi.

Ending, Hentikan Hipokrisi

Pantaskah koruptor dihukum mati? Pertanyaan ini keliru. Yang lebih pantas kita tanyakan, mengapa koruptor terus bermaharajalela meski ancaman mati sudah tertulis dalam undang-undang? Mengapa negara begitu berani mengancam, namun tak pernah berani mengeksekusi? Mengapa kita sibuk memperdebatkan hukuman mati, sementara RUU Perampasan Aset, yang justru bisa memiskinkan koruptor dan memulihkan kerugian negara, terkatung-katung?

Hukuman mati untuk koruptor bukanlah solusi. Melainkan sekadar kompensasi pengalihan isu. Ia adalah obat penenang bagi rakyat yang marah. Sementara penyakit korupsi terus menjalar bagai penyakit eksim menahun di bawah permukaan kulit. 

Katakanlah kita ingin serius memberantas korupsi. Maka mulailah dari sistem pengawasan yang lemah. Birokrasi yang borok dan bobrok. Hingga rusaknya integritas aparat penegak hukum. Bukan dengan menggantungkan harapan pada hukuman mati. Yang sungguh mengenaskan, tak pernah benar-benar dijatuhkan.

Hukuman mati hanyalah mimpi buruk bagi koruptor di atas kertas. Dan mimpi indah bagi rakyat yang tertipu. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi, bagai fatamorgana di padang pasir. 

Dan untuk kesekian kalinya para pengunjuk rasa kembali tertipu mentah-mentah. Sementara dari Gedung Senayan dan Gedung Pengadilan, mereka bersorak serempak, seraya berbisik keras kepada para pengunjuk rasa: "Kasihan deh, lu....!!!"

Ramalan Prabowo Tak Sampai 2029: "Antara Perdukunan Modern dan Skizofrenia Politik"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-36)

Pengantar: Dalam teater kekuasaan Indonesia, bisik-bisik maut di lorong belakang sering kali lebih jujur. Boleh jadi, lebih jujur daripada suatu pidato kenegaraan. Namun, ketika seorang ketua umum relawan dengan enteng melontarkan naluri bahwa "Presiden Prabowo Subianto tak akan bertahan hingga 2029," publik sedang tidak menyaksikan ramalan. Kita sedang menyaksikan proyeksi psikologis dari seorang aktor yang mulai kehilangan panggung. Opini ini adalah kritik terhadap fenomena spekulasi politik. Bukan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu. Jadi jangan dulu salah faham, okey...!!

Skizofrenia Kekuasaan, Perdukunan Modern

Pertanyaan kritisnya, bukanlah apakah Prabowo akan jatuh. Melainkan, mengapa para elit kita begitu terobsesi "membunuh" seseorang yang masih bernapas dan memegang mandat konstitusional? 

Inilah yang disebut sebagai skizofrenia kekuasaan. Sebuah kondisi di mana realitas objektif dikorbankan demi kepuasan subjektif semata. Dan masa depan bangsa diperjualbelikan hanya untuk mengamankan kursi. Kacida pisan...!

Mari kita bedah "naluri" Budi Arie Setiadi, dalam ranah filsafat politik. Mengandalkan insting untuk memprediksi runtuhnya sebuah rezim bukanlah pertanda kearifan. Ia tengah menunjukkan kemiskinan epistemologis. Ini adalah bentuk perdukunan politik modern. Sebuah upaya membungkus hasrat dengan jubah ramalan.

Saat ia berkata di samping Joko Widodo, ia sedang memainkan permainan sofistik. Sedang menitipkan pesan tanpa harus bertanggung jawab. Bahkan dengan memanfaatkan kehadiran figur "Bapak" sebagai tameng. 

Diamnya Jokowi bukanlah persetujuan. Melainkan politik alibi yang justru memuakkan. Sebuah keheningan yang lebih berisik dari seribu teriakan. Menandakan bahwa koalisi ini rapuh hingga pada tataran gestur.

Ironi Berdalih Faktor Kesehatan 

Yang paling menggelikan adalah penyisipan isu kesehatan. Sungguh sebuah ironi tragis. Di satu sisi, Prabowo digambarkan bekerja demikian gila-gilaan hingga menterinya pingsan di rumah sakit. Mampu menerbitkan 121 kebijakan dalam waktu singkat. Di sisi lain, ia dituding tak akan sanggup secara fisik. Anda waras..!

Lalu, kemana logika kita? Ini adalah double bind kekuasaan. Jika ia bekerja keras, ia dianggap memaksakan diri dan akan roboh. Namun jika ia santai, ia dinilai pemalas dan lalai. Narasi ini bukanlah kritik yang membangun, melainkan jerat epistemologis yang sengaja dipasang untuk membunuh kredibilitas. Cara apa pun akan dilakukan. Beu..! Nepi ka kituna...!

Anarkisme Intelektual dan Pengkhianatan Nalar

Secara filosofis, gairah para elit membicarakan "akhir kekuasaan" sebelum kekuasaan itu sendiri menunjukkan hasil adalah bentuk ketakberdayaan konstitusional. Dalam alam demokrasi, mandat adalah kontrak sakral antara pemimpin dan rakyat yang diikat oleh waktu (2024–2029). 

Memperbincangkan pemakzulan atau penggantian di tengah jalan tanpa bukti pelanggaran hukum yang sah adalah tindakan anarkisme intelektual.

Mereka yang berspekulasi tentang "patahan sejarah" lupa bahwa sejarah justru dibangun oleh mereka yang bertahan. Bukan oleh mereka yang hanya pandai berbisik. Ini adalah penghianatan nalar dalam upaya membajak masa depan dengan kekuatan narasi. Bukan dengan kekuatan fakta.

Ketakutan Para Parasit Politik

Lalu, mengapa narasi ini begitu deras? Jawabannya sederhana: ketakutan. Para pengusung isu ini bukanlah peramal. Mereka parasit politik yang kehilangan akses. Ketika Prabowo justru menjalankan agenda yang tegas, bahkan cenderung otoriter dalam gaya kepemimpinannya, sesungguhnya ia tengah menutup celah bagi para makelar politik untuk ikut mengeruk keuntungan.

Maka, serangan paling mudah adalah menyerang durasi. Dengan harapan jika tubuhnya atau pemerintahannya goyah, mereka bisa kembali merebut ladang empuk. Ini bukan soal nasib bangsa. Ini soal perut mereka sendiri.

Lebih berbahaya lagi, dengan menghidupkan spekulasi terus-menerus, para elit sedang melakukan slow coup terhadap kepercayaan masyarakat. Mereka meracuni pikiran rakyat dengan ketidakpastian. Membuat setiap kebijakan pemerintah dibaca sebagai upaya nekat terakhir alih-alih sebagai eksekusi visi. Ini adalah kekerasan simbolis yang paling keji. Membunuh legitimasi sebelum waktunya. Busyet, dah...!

Cermin bagi yang Kehilangan Pijakan

Kita harus berpikir jernih. Kritik yang sehat harus dialamatkan pada kualitas kebijakan. Bukan pada kuantitas waktu. Jika para elit ingin mengkritik, kritiklah birokrasi yang kian gemuk. Atau reformasi yang setengah hati. Jangan meramalkan kematian politik yang notabene hanya ada di kepala mereka sendiri.

Pada akhirnya, ramalan bukanlah senjata, melainkan cermin. Cermin Budi Arie dan kawan-kawan memantulkan kegelisahan pribadi mereka. Maklum, mereka lah yang mulai kehilangan pijakan, bukan pijakan Prabowo. 

Menjadikan Prabowo tidak sampai 2029 sebagai wacana nasional adalah penghinaan terhadap kecerdasan rakyat. Dan penghinaan terhadap proses demokrasi yang telah mengorbankan nyawa untuk tegaknya konstitusi.

Biarlah para badut sandiwara komedi putar ini tetap beraksi. Maklum, di kalangan mereka sedang takut kehilangan kursi. Namun, rakyat harus belajar membaca. Bahwa di balik setiap ramalan kehancuran, tersembunyi hasrat untuk mengambil alih reruntuhan. Nah, loh kamu ketahuan...!

Dan di negeri yang masih kokoh berdiri ini, kita lebih baik menyaksikan kerja nyata daripada mendengarkan bisik-bisik maut dari para penjual insting. 

Karena jika ada sesuatu yang akan runtuh di tahun 2029 nanti, itu bukanlah pemerintahan. Mungkin saja moralitas publik yang telah dikhianati oleh para spekulan politik itu sendiri. 

Respon Istana dan Lingkar Prabowo 

Di tengah hiruk-pikuk spekulasi yang dilontarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, respons dari pihak Istana dan lingkaran terdekat Presiden justru hadir dalam balutan diam yang bertaji. Sebuah senyap yang lebih fasih dari seribu bantahan.

Hingga kini, Prabowo Subianto tidak mengeluarkan pernyataan resmi apa pun menanggapi insting Budi Arie. Diam ini bukanlah kelemahan. Melainkan pernyataan politik kelas atas. 

Seorang presiden tidak layak berdebat soal ramalan. Apalagi dari bawahannya sendiri. Dengan tetap fokus pada roda pemerintahan, Prabowo menunjukkan bahwa legitimasi tidak perlu dipertahankan dengan mulut. Cukup dengan kerja.

Gerindra Tak Tergoyahkan

Juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, buka suara mewakili kendaraan politik Prabowo. Dengan tegas ia menyatakan partai tidak terpengaruh dan tidak ada pembahasan soal 2029 di internal mereka. “Hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa,” ujar Sugiat, seraya mempersilakan publik bertanya langsung kepada yang bersangkutan. 

Sikap ini bukan sekadar diplomatis. Ini adalah pelemparan bola panas kembali ke pangkuan Budi Arie. Gerindra memilih jalan sunyi di tengah badai. Dan itu adalah bentuk kekuasaan yang paling tidak terbantahkan.

Murka yang Konstitusional

Jika Istana memilih diam, para relawan justru bergerak dengan amarah terukur. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan, mengecam keras pernyataan Budi Arie sebagai tindakan tidak etis dan melanggar konstitusi. 

Ia menyoroti ironi pahit. Di saat Prabowo selama ini menghormati Jokowi dan Budi Arie, balasan yang diterima justru pernyataan yang menyakitkan hati. Kurniawan bahkan menyatakan para pendukung siap pasang badan membela Prabowo. Bahkan pihaknya akan menggelar apel akbar mengantisipasi dinamika tidak sehat.

Tirai Besi Keheningan

Yang menarik, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan selain dari Partai Gerindra. Ini bukan kelengahan, melainkan strategi tirai besi. Membiarkan spekulasi mati dengan sendirinya. Karena tidak mendapat oksigen dari atas. 

Sebaliknya, Presiden ke-7 Jokowi yang duduk di samping Budi Arie saat pernyataan itu dilontarkan justru menjadi pusat sorotan karena diamnya. Sebuah pertanyaan filosofis tentang loyalitas yang kini menggantung di udara.

Di tengah semua ini, klarifikasi Projo justru menambah kabur. Mereka menyebut video itu tidak utuh dan hanya diskusi internal. Namun bagi publik, yang tersisa adalah tontonan klasik politik Indonesia. Seorang bawahan melempar batu ke langit-langit plafon sendiri. Sementara sang majikan memilih tertawa terbahak dari balik jendela istana.

Hahaha...Para spekulan kok direspon. Cuwekin aja ngkali...!! Budi....Budi...!! (*)

Kritik Jelang Muktamar NU Ke-35: "Ketika NU Tergusur Konflik Internal, Nafsu Kekuasaan dan Tambang"

Pengantar: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bersiap menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026. Tema yang diusung berbunyi cukup elok: "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Namun di balik kemasan kata-kata yang indah, realitas tubuh organisasi terbesar di Indonesia itu justru menyimpan luka menganga. Marwah yang hendak dijaga telah tercoreng oleh konflik internal yang tak kunjung reda. Sementara khidmah kepada umat kian tergusur oleh nafsu kekuasaan dan tambang. Lalu, apa yang diharapkan dari hasil Muktamar kali ini? Tokoh pemimpin ideal seperti apa yang diharapkan? Yuk, kita urai benang kusut yang merangsek organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.

Jam'iyah ke Panggung Sengkarut

Nahdlatul Ulama (NU)  didirikan pada 1926 oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan para ulama besar sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berpijak pada Ahlussunnah wal Jamaah dan kearifan lokal. Kemandirian sikap adalah harga mati. Agar NU tetap melindungi umat. Bukan menjadi bagian dari kekuasaan yang melupakan tujuan luhur. 

Namun lima tahun terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada konflik di kalangan elite NU.  Tentu, jika dibandingkan kiprah organisasi dalam membina dan memberdayakan masyarakat. 

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid bahkan menyatakan NU membutuhkan penyegaran kepemimpinan. Sebab tanpa itu menurutnya, peran, fungsi, marwah, martabat NU ke depan akan semakin terpuruk. Ini bukan sekadar opini. Ini adalah alarm dari internal sendiri.

Konflik memuncak ketika Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dihadapkan pada upaya pemecatan oleh forum Syuriah pada November 2025.

Tuduhan mengalir, pelanggaran nilai-nilai NU karena mengundang akademisi pro-Israel, hingga dugaan tata kelola keuangan yang bermasalah. Yang terjadi kemudian bukanlah musyawarah untuk mendinginkan suasana, melainkan saling klaim kepemimpinan. Surat menyurat resmi  diabaikan. Dan perpecahan struktural yang menganga. 

Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan ini bisa menggerus wibawa NU di mata publik. Ia bahkan menyebut jika tak diredam, kepercayaan publik terhadap NU sebagai penjaga nilai kebangsaan bisa terguncang.

Ketika Tambang Menjadi Durhaka

Jika konflik kepemimpinan adalah gejala, maka konsesi tambang adalah penyakitnya. Mahfud MD dengan blak-blakan menyebut bahwa akar persoalan di tubuh PBNU bukan sekadar perbedaan tafsir AD/ART, melainkan proyek dan izin tambang. 

"Saya rindu NU yang taat ulama, yang tidak berebut proyek. Dulu itu tidak ada urusan perusahaan, tambang, atau proyek," ujarnya. Bahkan ia menyebut NU kini telah berubah menjadi "PTNU" (Perusahaan Tambang NU). Sebuah perusahaan dengan pemegang saham, komisaris, dan direksi, bukan lagi jam'iyah yang mengabdi pada umat.

Kritik serupa datang dari KH Roy Murtadho (Gus Roy) yang mengkritik keras keputusan PBNU menerima konsesi tambang, menilai kebijakan itu bertentangan dengan narasi besar "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" yang selama ini digaungkan. 

Aktivis lingkungan bahkan menilai kebijakan ini mengkhianati berbagai keputusan progresif NU di masa lalu dan menjauhkan NU dari rakyat. Ironis. Organisasi yang lahir dari pesantren dan mengakar di desa-desa kini justru terlibat dalam bisnis ekstraktif. Sebuah bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik dengan masyarakat adat.

Politik Praktis, Menjauh dari Khittah Keulamaan

Gus Lilur, tokoh muda Nahdliyin, menyampaikan kegelisahan mendalam terkait arah organisasi yang dinilai mulai menjauh dari khittah keulamaan. "NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak. Bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan," tegasnya. 

Ia menyoroti munculnya nama-nama aktor politik seperti Nusron Wahid hingga Saifullah Yusuf sebagai indikator kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan politik praktis. Bahkan Gus Yahya pun dinilai oleh KH Roland Gunawan sebagai pemimpin yang kebijakannya sering kali didasarkan pada logika politik dan kepentingan kekuasaan. Bukan pada prinsip syariat dan kesejahteraan umat.

Kritik pedas lain disampaikan Gus Ali Masyhuri. NU kerap baru benar-benar kompak ketika memiliki musuh bersama. Dengan sindiran tajam, ia mengatakan dalam bahasa Jawa, "NU iku iso kuat, rukun, nek digolekno mungsuh." NU hanya bisa kuat dan rukun jika dicarikan musuh. Ketika ancaman dari luar tidak terlihat, energi internal justru habis untuk persoalan sendiri. Sebut saja fragmentasi, perebutan pengaruh, dan perbedaan kepentingan.

Marwah yang Terkoyak

Menjelang Muktamar ke-35, isu-isu mencemaskan terus berhembus. Dugaan pengondisian, isu karantina peserta, hingga "penculikan" ketua PCNU. 

Forum Ulama Nahdliyin bahkan menyoroti isu otokrasi di tubuh PBNU dan kepemimpinan yang dinilai lemah secara manajerial. Muktamar yang seharusnya menjadi ruang intelektual untuk mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan respons terhadap tantangan zaman, kini terancam menjadi arena perebutan kekuasaan. Sebuah bursa kekuasaan yang menjauh dari fungsi musyawarah ulama.

Tema besar yang semestinya menjadi diskursus publik nyaris absen. Yang justru mewarnai memori publik adalah kasus pecat-memecat, konsesi tambang, dan konflik faksional. NU kehilangan pijakan moralnya sebagai penyeimbang kekuasaan. Organisasi yang semestinya menjadi benteng moral bangsa berubah menjadi medan tarik-menarik kepentingan elite politik.

Jika Muktamar ke-35 hanya melahirkan penguasa baru tanpa evaluasi mendalam atas dosa-dosa kolektif lima tahun terakhir, maka marwah NU akan tetap menjadi slogan kosong. Umat menunggu jawaban, akankah NU kembali ke rel khittahnya sebagai jam'iyah yang mengabdi. Atau terus tenggelam dalam pusaran tambang, politik, dan kekuasaan? Pertaruhannya bukan sekadar kursi ketua umum. Tapi nyawa organisasi itu sendiri.

Mencari Pemimpin Pembawa Perubahan di Bursa 

Di tengah pusaran konflik dan kritik yang membayangi, muktamar kali ini sesungguhnya menyimpan secercah harapan. Munculnya beragam nama kandidat ketua umum yang siap bertarung. Namun kehadiran mereka bukanlah jaminan perubahan. Rakyat dan warga Nahdliyin berhak menuntut lebih dari sekadar pergantian kursi. Lantas, seperti apa sosok ideal pemimpin NU ke depan?

Pemersatu, Bukan Si Pemecah Belah

Karakter pertama dan paling mendesak adalah kemampuan mempersatukan. Konflik internal lima tahun terakhir telah mencederai wibawa NU di mata publik. Karena itu, pemimpin baru harus mampu menjadi al-mushlih. Pendamai yang menyatukan seluruh potensi, Bukan memperdalam perpecahan. 

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun yang memicu konflik dan bersikap otoriter tidak layak memimpin. Pemimpin yang ideal adalah yang hadir dengan hati nurani. Yang mampu mengembalikan NU pada fondasi adab dan persaudaraan. Bukan sosok yang justru menjadi sumber kegaduhan.

Manajer Ulama, Bukan Ulama Panggung

Di abad kedua NU, organisasi raksasa ini tak lagi cukup dipimpin oleh kharisma semata. KH Ma'ruf Amin menekankan bahwa ketua umum harus memiliki kapasitas manajerial dan teknokratis yang mumpuni untuk mengelola serta menggerakkan organisasi. 

Visi dan misi NU harus dibumikan. Diterjemahkan dari keputusan muktamar dan arahan Rais Aam menjadi program terukur dan berdampak nyata. Kemampuan ini mencakup tata kelola keuangan yang transparan. Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Dan eksekusi program yang sistematis. 

Karakter kedua, Pemimpin NU ke depan tak boleh lagi menjadi figur seremonial yang hanya tampil di panggung. Melainkan manajer ulama yang mampu membawa organisasi melangkah ke era modern tanpa kehilangan jati diri.

Penjaga Marwah dan Independensi

Karakter ketiga tak kalah penting. Integritas moral dan independensi politik. Dalam dokumen visi yang ditawarkan sejumlah kandidat, muncul prinsip-prinsip kepemimpinan yang menarik. Seperti akhlakul karimah, musyawarah, keadilan, khidmah, dan maslahah. 

Ada yang mengusung gagasan "Poros Tengah" untuk meredakan fragmentasi dan mengembalikan fokus NU pada pengabdian kepada umat. Ada pula yang mendorong penguatan organisasi dari bawah. Menjadikan pesantren dan PCNU sebagai fondasi utama kekuatan NU. 

Bahkan muncul wacana menghidupkan kembali Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi. Sebuah upaya mengembalikan NU pada nilai-nilai pendiriannya. Namun semua gagasan ini hanya akan bermakna jika sang pemimpin benar-benar memiliki rekam jejak pengabdian yang teruji. Serta keberanian untuk menolak intervensi kekuasaan dari luar.

Jadikan Penentu Arah ke Depan

Muktamar ke-35 bukanlah sekadar ajang pergantian ketua umum, melainkan penentu arah masa depan organisasi terbesar di Indonesia ini. Di tengah gempuran godaan tambang, politik praktis, dan kepentingan kekuasaan, warga Nahdliyin mendambakan sosok pemimpin yang tidak hanya pandai berpidato, tetapi mampu menjadi penjaga marwah yang sesungguhnya. 

Pilihan ada di tangan para muktamirin. Apakah mereka akan memilih pemimpin yang melanjutkan status quo? Atau sosok berani yang membawa NU kembali ke rel khittahnya sebagai jam'iyah? Yang lebih fokus mengabdi pada umat dan bangsa? Kita tunggu hasil Mukatamar Ke-35 ini seperti apa. Dan pemimpin seperti apa hasilnya? Ya, harus sabar dong...masa, sabar ach...!!

Menyoal Jilbab di Universitas Pertahanan: "Ketika Negara Berbenturan dengan Perintah Tuhan"

Pengantar: Pada suatu pagi di bulan Juni 2026, seorang gadis bernama Asma Wafa Andina melangkahkan kakinya memasuki gerbang Universitas Pertahanan. Kebahagiannya terpancar dari rona wajahnya yang berbinar. Bagaimana tidak, ia diterima di Fakultas Kedokteran sesuai angan-angannya. Ia telah melewati seleksi panjang yang menguras tenaga dan pikiran. Ia dinyatakan lulus di tingkat pusat. Sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh beberapa gelintir putri terbaik bangsa. Namun takdir berkata lain. Hanya 15 jam setelah ia menginjakkan kaki di kampus, dunia yang ia impikan runtuh dalam sekejap. Ada nada minor yang mengancam: "Lepaskan hijabmu atau mundur!!"

Benturan Dua Realitas

Kalimat itu bukan sekadar perintah institusi. Ia adalah benturan antara dua realitas. Realitas duniawi yang diwakili oleh negara dengan segala aturan dan disiplinnya. Dan realitas spiritual yang bersumber dari perintah Tuhan yang Maha Esa. Asma memilih jalan yang sulit. Ia mundur. Dalam surat pengunduran diri yang ditulis pada 24 Juni 2026, ia mencantumkan alasan yang gamblang: "tidak bersedia melepas hijab."

Kisah ini menjadi viral. Lebih dari 11.000 kali disukai. Hampir 2.500 kali dibagikan. Namun di balik angka-angka itu, ada pertanyaan filosofis yang menggantung di udara: Siapakah yang berhak memisahkan seorang hamba dari Tuhannya? 

Dan jawabannya: Tidak ada siapa pun. Tidak ada negara. Tidak ada institusi. Tidak ada pangkat. Tidak ada jabatan yang dapat merenggut hak seorang Muslimah untuk menaati perintah Allah. Karena dalam Surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman: "Lā ikrāha fid-dīn," "Tidak ada paksaan dalam agama."

Kontradiksi Antara Kata dan Tindakan

Kementerian Pertahanan merespons dengan klarifikasi yang membingungkan. Dalam Siaran Pers Nomor SP/17/VIII/2026/ROINFOHAN bertanggal 23 Agustus 2026, Kemhan menyatakan bahwa Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tidak secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi kadet perempuan. Bahkan nilai ketakwaan disebutkan sebagai bagian dari kode kehormatan kadet. Dan pelaksanaan ibadah dijamin sebagai hak mereka.

Namun di sisi lain, Kemhan mengakui bahwa hijab tidak digunakan pada saat Latihan Dasar Militer di Akademi Militer Magelang dengan alasan keamanan dan keleluasaan gerak. Di luar itu, kadet Muslimah diperbolehkan berhijab di mess, kegiatan tertentu, dan saat magang.

Di sinilah letak ironi yang paling menyayat. Jika tidak ada larangan, mengapa Asma diminta melepas hijab di hari pertama. Jauh sebelum latihan militer dimulai?

Sebuah kontradiksi yang membuat akal sehat berhenti berpikir dan hati nurani berteriak. Ini bukan tentang disiplin. Ini tentang institusi yang enggan mengakui kesalahannya. Dan lebih memilih membiarkan seorang gadis kehilangan pendidikannya daripada mengubah aturan yang diskriminatif.

Dalam filsafat moral Immanuel Kant, ada prinsip fundamental bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan. Bukan sekadar alat. Asma diperlakukan sebagai alat. Alat untuk menjaga citra keseragaman militer. Bukan sebagai pribadi yang memiliki keyakinan dan hak asasi yang melekat padanya. Ini adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang paling dasar.

Ketika Hati dan Logika Berbenturan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara. Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Siti Ma'rifah, menegaskan bahwa jika terbukti ada pelarangan hijab merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. "Pelarangan hijab menciderai makna kemerdekaan dan kemunduran perjalanan bangsa," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak klarifikasi terbuka. "Apakah larangan itu tertulis atau hanya disampaikan secara verbal?" tanyanya dengan nada prihatin. 

Sementara Pengamat militer Beni Sukadis menyoroti aspek teknis: "Jika jilbab dapat dirancang sesuai standar seragam dan tidak menghambat latihan, larangan menyeluruh sulit dibenarkan."

Namun ada satu pertanyaan yang paling menggugah: Mengapa kadet Palestina diperbolehkan menggunakan jilbab? Sedangkan Asma tidak? Asma sendiri yang menanyakannya. Dan jawabannya tak pernah datang. Bagai perahu ditelan ombak.

Kewajiban Mengenakan Jilbab

Di sinilah spiritualitas berbicara. Dalam pandangan Islam, jilbab bukanlah aksesori budaya atau seragam yang bisa dilepas-pasang. Ia adalah perintah Allah yang tertuang dalam Surah An-Nur ayat 31: "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."

Bagi seorang Muslimah, melepas jilbab berarti mendurhakai Tuhannya. Dan ketika institusi negara memaksa seorang Muslimah untuk memilih antara ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada negara, maka di situlah terjadi apa yang oleh filsuf Søren Kierkegaard disebut sebagai "krisis eksistensial." Saat seseorang harus mengambil lompatan iman yang menentukan seluruh hidupnya.

Asma mengambil lompatan itu. Ia memilih Tuhan di atas segalanya. Ia memilih kemuliaan di atas kenyamanan. Ia memilih harga diri di atas jabatan. Dan di hadapan Allah, pilihan itu adalah kemenangan yang tak terbantahkan.

Refleksi Spiritual bagi Penguasa

Kepada para pengambil kebijakan di Universitas Pertahanan, dan kepada seluruh institusi militer di negeri ini, renungkanlah sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan." (HR. Bukhari-Muslim). 

Jika kebijakan memaksa seorang Muslimah untuk melepas hijab adalah kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban bagi seorang Muslimah untuk menaatinya. Justru kewajibannya adalah menolaknya.

Ingatlah bahwa Allah tidak pernah memandang pangkat atau jabatan. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." 

Jabatan tidak membuat seseorang mulia di sisi Allah. Ketaatanlah yang membuat mulia. Dan jilbab adalah bagian dari ketaatan itu.

Klarifikasi Kemhan yang berjanji akan mengevaluasi aturan adalah secercah harapan. Namun harapan tanpa realisasi hanyalah fatamorgana di padang pasir.

Negara harus hadir dengan tindakan nyata. Merevisi aturan yang diskriminatif. Mengakomodasi hijab dalam seragam resmi. Dan memastikan bahwa tidak ada lagi gadis yang harus mengorbankan masa depannya karena mempertahankan keyakinannya.

Kemerdekaan yang Tak Boleh Dikorbankan

Kisah Asma Wafa Andina adalah cermin bagi bangsa ini. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan beragama adalah fondasi dari kemerdekaan itu sendiri. Jika sebuah institusi negara, yang konon dibiayai oleh uang rakyat, dengan lancang memaksa warganya untuk memilih antara iman dan pendidikan, maka apa arti kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa?

Tidak ada institusi yang lebih tinggi dari perintah Tuhan. Tidak ada pangkat yang lebih mulia dari ketaatan. Tidak ada seragam yang lebih indah dari jilbab yang dikenakan karena cinta kepada Allah.

Maka kepada Asma dan semua gadis berjilbab yang berjuang mempertahankan identitasnya, kami ucapkan: Kalian adalah pahlawan sejati. Kalian mengajarkan kepada bangsa ini bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang tidak perlu memilih antara Tuhannya dan negaranya. Karena negara yang adil adalah negara yang melindungi kebebasan beribadah. Bukan merenggutnya.

Dan kepada para penguasa, kami sampaikan firman Allah yang abadi: "Dan janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kalian menggunakannya untuk menyuap para hakim dengan maksud memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188). 

Jika kalian mengambil hak seorang gadis untuk beribadah kepada Tuhannya, maka kalian sedang memakan harta kemerdekaannya dengan cara yang batil. Dan dosa itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

Ya Allah, lindungilah para Muslimah yang berjuang mempertahankan hijabnya. Jadikanlah mereka pemenang di dunia dan di akhirat. Dan bimbinglah para penguasa untuk menegakkan keadilan yang Engkau perintahkan. Aamiin Ya Allahu Ya Robbal Aalamiinn...