Skandal Penyadapan Ilegal (4): "Benarkah Sebagai Operasi Makar?"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-79)

Leaderline: Narasi “makar” dalam skandal penyadapan ini tidak dibangun oleh satu pihak. Melainkan melalui konstruksi berlapis yang menggabungkan pernyataan analis, politisi, dan aktivis. Tujuannya bukan sekadar menghukum pelaku penyadapan. Tetapi memindahkan pusat gravitasi kasus dari pelanggaran prosedur menjadi pengkhianatan terhadap negara.


Siapa yang Membangun Narasi, Apa Motifnya?

Narasi ini digerakkan oleh beberapa aktor dengan penekanan berbeda. Pangi Syarwi Chaniago (Voxpol Center) adalah yang paling eksplisit: ia menyebut kasus ini “sudah operasi makar” dan menuding “Geng Solo” sebagai pihak yang “tidak loyal” dan “pengkhianat” terhadap Presiden Prabowo. 

Effendi Gazali (pakar komunikasi politik) memperkuatnya dengan pernyataan tegas: “Ini bukan hanya soal penyadapan. Saya mau mengatakan pada malam ini. Ini soal makar”. 

Dari kubu PDIP, Guntur Romli menyebut penyadapan terhadap presiden sebagai “kejahatan serius terhadap negara” yang “dapat mengarah pada makar” jika terbukti melemahkan kewibawaan kepala negara. 

Jhon Sitorus menautkan momentum penangkapan dengan kehadiran Jokowi di Jakarta. Serta menyebut Listyo Sigit dan “Geng Solo” berada “di ujung tanduk”.

Motifnya berlapis. Bagi Pangi, ini adalah puncak dari peringatannya selama dua tahun agar Prabowo berhenti “mengasuh Geng Solo”. Ia bahkan mendesak agar Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili jika terbukti melakukan “tindak pidana kudeta”. 

Narasi makar, dengan demikian, berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menuntaskan agenda yang lebih besar: Membersihkan sisa-sisa kekuasaan Jokowi dari pemerintahan Prabowo.

Tiga Pilar Konstruksi “Makar”

Narasi ini berdiri di atas tiga pilar argumentasi yang saling menguatkan.

Pertama, pengkhianatan struktural. 

Listyo Sigit adalah Kepala Staf Kepresidenan. Orang yang seharusnya menjadi pelindung terakhir presiden. Menyadap presiden yang ia layani bukan sekadar pelanggaran hukum. Melainkan pengkhianatan atas sumpah jabatan. 

Guntur Romli menyebutnya “makar dalam bentuk paling licik”. Logikanya: jika orang kepercayaan presiden sendiri menyadapnya. Maka yang sedang diserang bukan hanya privasi. Melainkan eksistensi kekuasaan itu sendiri.

Kedua, operasi politik terselubung

Pangi tidak berhenti pada tindakan individual. Ia membingkainya sebagai “operasi politik dari geng Solo” yang bertujuan melakukan “kudeta”. 

Informasi hasil sadapan. Percakapan presiden, menteri, politisi, hingga pengusaha. Diposisikan sebagai amunisi untuk melemahkan pemerintahan yang sah. Dalam kerangka ini. Penyadapan bukan tujuan akhir. Melainkan instrumen dalam permainan kekuasaan yang lebih besar.

Ketiga, normalisasi istilah hukum

Dengan menyebut “makar”. Para penggerak narasi berupaya menaikkan derajat kasus dari pelanggaran UU ITE (ancaman 10 tahun) menjadi kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 191 KUHP, ancaman hingga pidana mati). 

Swarna Dwipa Institute bahkan menegaskan bahwa praktik tersebut “memenuhi unsur makar”. Tujuannya jelas: menciptakan tekanan publik agar penyidik tidak berhenti pada pasal penyadapan. Tetapi menelusuri “perintah siapa” di baliknya.

Kontra-Narasi: Pemerintah Menolak Label Makar

Namun, konstruksi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pemerintah melalui Menko Yusril Ihza Mahendra secara konsisten menegaskan bahwa kasus ini “tidak terindikasi makar” dan penyidik sejauh ini hanya menggunakan pasal penyadapan, intersepsi, dan akses ilegal. 

Pernyataan ini penting karena dua alasan. Secara hukum, label makar menuntut pembuktian unsur voornemen (niat) dan begin van uitvoering (permulaan pelaksanaan) yang jauh lebih berat daripada penyadapan. 

Secara politis, pemerintah tampaknya ingin mengelola eskalasi. Mengakui kasusnya serius. Tetapi menolak membakarnya menjadi konflik terbuka dengan kekuatan politik Jokowi.

Analisis: Makar sebagai “Bahasa Politik”, Bukan (Belum) Bahasa Hukum

Yang menarik dari konstruksi ini adalah jarak antara klaim dan pembuktian. Tuduhan makar dibangun di atas inferensi dari motif. Bukan dari bukti formal.

Pangi menyimpulkan adanya “operasi makar” dari fakta bahwa penyadapan terjadi dan informasi dapat digunakan untuk “kudeta”. 

Effendi Gazali menyimpulkan “makar” dari fakta bahwa pelakunya adalah orang dalam. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengklaim memiliki bukti langsung bahwa Listyo Sigit diperintah oleh Jokowi untuk menggulingkan Prabowo.

Di sinilah narasi ini bekerja sebagai bahasa politik. Bukan sebagai dakwaan hukum. Ia berfungsi untuk membingkai ulang skandal penyadapan. Dari perkara pidana menjadi pertarungan eksistensial antara Prabowo dan sisa-sisa kekuasaan Jokowi.

Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ini adalah perebutan kekuasaan simboliK. Kekuasaan untuk menetapkan apa yang sedang terjadi. Jika publik menerima bahwa ini adalah “makar”. Maka tuntutan hukumnya berubah. Bukan sekadar memenjarakan penyadap. Tetapi menyingkirkan seluruh jaringan politik yang dianggap berada di belakangnya.

Konsekuensinya bersifat dua arah. Jika narasi ini gagal dibuktikan. Ia dapat berbalik menjadi boomerang. Tuduhan makar tanpa dasar hukum bisa dipersepsikan sebagai kriminalisasi politik terhadap oposisi. 

Namun jika ia berhasil. Ia akan menjadi legitimasi bagi operasi pembersihan yang jauh lebih luas. Bukan hanya terhadap Listyo Sigit, tetapi terhadap seluruh arsitektur kekuasaan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. 

Hingga saat itu tiba, “makar” tetap menjadi kategori yang diperebutkan: Senjata retoris yang ampuh. Tetapi belum menjadi kebenaran hukum.

Jika benar. Upaya makar, sangat  beresiko Jenderal...!!

Skandal Penyadapan Ilegal (3): "Apakah Berkaitan dengan Gang Oslo/"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-77)

Narasi Pemicu: Apakah drama penyadapan ini berkaitan dengan “Geng Oslo”? Jawaban singkatnya: Tentu saja ada kaitan erat dalam ranah spekulasi politik dan analisis. Namun belum menjadi kesimpulan hukum yang resmi. Untuk memahami kaitannya. Kita perlu membedah dua hal. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan “Geng Oslo”. Dan bagaimana nama itu terseret ke pusaran kasus penyadapan.

Siapa Itu “Geng Oslo”?

Istilah “Geng Oslo” bukanlah nama resmi sebuah organisasi. Melainkan julukan yang berkembang di ruang publik.

Istilah ini merujuk pada jejaring kekuasaan yang erat kaitannya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julukan ini sering digunakan secara bergantian atau bersamaan dengan istilah “Geng Solo” untuk mengidentifikasi faksi politik. Yang dianggap sebagai pusat pengaruh Jokowi beserta orang-orang dekatnya di dalam dan di luar pemerintahan.

Titik Temu dengan Skandal Penyadapan

Kaitan antara penyadapan dan “Geng Oslo” muncul bukan dari bukti formal. Melainkan dari analisis dan tuduhan yang beredar di ruang publik. Berikut beberapa titik temunya:

Pertama, Kedekatan Tersangka Utama dengan Jokowi: 

Tersangka kunci dalam kasus ini adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Publik dan analis mengaitkannya dengan “Geng Oslo” karena LSP dikenal sebagai mantan Kapolri yang dekat dengan Jokowi. Dan kariernya berlanjut di era Prabowo sebelum akhirnya diganti. Spekulasi yang beredar menyebut LSP sebagai “orang”-nya Geng Oslo.

Kedua, Narasi Pengkhianatan dan Makar: 

Analis politik seperti Pangi Syarwi Chaniago menilai penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Melainkan operasi makar.

Ia menyebut “Geng Solo” (yang sering dipertukarkan dengan Geng Oslo) sebagai pihak yang “tidak loyal” dan menjadi “pengkhianat” terhadap Presiden Prabowo.

Tuduhan ini membingkai penyadapan sebagai upaya politik untuk melemahkan pemerintahan yang sah.

Ketiga, Dugaan Perintah dari Jokowi: 

Ada pula dugaan yang lebih jauh. Seperti yang dilontarkan Jerry Massie. Yang menduga penyadapan dilakukan atas perintah Jokowi dan merupakan bagian dari skenario untuk melemahkan Prabowo.

Dugaan ini secara langsung menarik garis dari peristiwa penyadapan menuju pusat jaringan yang dijuluki “Geng Oslo”.

Status: Spekulasi, Bukan Kesimpulan Hukum

Penting untuk digaris-bawahi bahwa kaitan ini belum menjadi kesimpulan hukum.

Pihak berwenang (Polri) dalam pernyataan resminya tidak pernah menyebut “Geng Oslo” atau Jokowi sebagai aktor di balik penyadapan.

Penyidikan masih berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka perwira tinggi.

Dengan demikian, “Geng Oslo” berfungsi sebagai lensa politik untuk membaca skandal ini. Sebuah kerangka naratif yang digunakan untuk memahami mengapa penyadapan terjadi. Siapa yang diuntungkan. Dan siapa yang mungkin berada di baliknya.

Namun, dalam ranah hukum. Kaitan tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Mari kita dalami lebih jauh tentang bagaimana analisis makar ini dibangun. Dan bagaimana dampak politisnya bagi posisi Jokowi dan Gibran.

Mohon ditunggu ulasan berikutnya...

Skandal Penyadapan (2): "Tindakan Hukum Apa yang Pantas?"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-76)

Leaderline: Pertanyaan tentang hukuman apa yang pantas bagi para penyadap bukanlah pertanyaan teknis semata. Ia adalah pertanyaan tentang apa yang ingin kita tegakkan ketika negara mengintip dirinya sendiri. Jika jawabannya hanya “penjara seberat-beratnya”, kita berisiko mengulang logika yang sama: Menyelesaikan pelanggaran kekuasaan dengan kekuasaan yang lebih besar. Tetapi jika jawabannya adalah pemulihan tatanan. Maka hukuman harus dirancang untuk memulihkan tiga hal sekaligus: Akuntabilitas individual, integritas institusi, dan kepercayaan publik.

Pencabutan Legitimasi Moral

Secara pidana, para tersangka telah dijerat dengan pasal berlapis. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Pasal 258 KUHP Nasional (intersepsi tanpa hak), Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 UU ITE, dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. 

Jika dikaitkan dengan UU Telekomunikasi. Ancaman penyadapan dapat mencapai 15 tahun. 

Pasal 47 UU ITE juga membawa ancaman 10 tahun dan denda Rp800 juta. 

Namun, pidana saja tidak cukup. Pelanggaran berat oleh anggota Polri harus berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

Melalui sidang etik. Dilskukan pencabutan tanda jasa. Dan penghapusan dari korps. 

Bagi perwira tinggi yang menyalahgunakan alat negara, PTDH bukan sekadar hukuman administratif. Ia adalah pencabutan legitimasi moral untuk mengenakan seragam yang sama.

Terbukti Makar: Pidana Mati

Pertanyaan yang lebih berat adalah apakah perbuatan ini memenuhi unsur makar sebagaimana Pasal 191 KUHP. Yang membuka kemungkinan pidana mati atau penjara seumur hidup?

Namun pemerintah secara resmi menyatakan kasus ini belum mengarah pada makar. 

Secara filosofis, penyadapan terhadap presiden oleh Kepala Staf Kepresidenan sendiri adalah pengkhianatan struktural yang lebih dalam daripada makar biasa. 

Ia bukan serangan dari luar. Melainkan erosi dari dalam terhadap prasyarat minimal kekuasaan, yakni kepercayaan. 

Jika unsur voornemen dan begin van uitvoering terbukti. Maka makar bukanlah hiperbola. Melainkan kategori hukum yang sah untuk menggambarkan pengkhianatan atas mandat konstitusional.

Tetapi hukuman yang pantas tidak boleh berhenti pada individu. Selama ini, penyadapan diatur secara terfragmentasi dalam UU ITE, UU Telekomunikasi, dan KUHAP. Tanpa satu pun yang memberikan otorisasi dan pengawasan eksternal yang memadai. 

DPR sendiri telah menyoroti perlunya lembaga pengawas independen dan mekanisme check and balance dalam RUU Penyadapan. 

Tanpa reformasi itu, PTDH bagi tiga jenderal hanya akan menjadi ritual pembersihan simbolik. Korban berganti. Tetapi arsitektur yang memungkinkan penyadapan massal tetap utuh.

Hukuman yang pantas, karena itu, mencakup tiga lapis: Pidana maksimal bagi pelaku. PTDH bagi oknum. Dan audit forensik total terhadap seluruh perangkat intelijen Polri. 

Yang pertama memulihkan rasa keadilan. Yang kedua memulihkan integritas korps. Yang ketiga memulihkan kemungkinan bahwa negara tidak akan lagi mengintip dirinya sendiri.

Pastinya Jenderal sudah tahu, kan,  resiko hukum akibat "mengintip" dengan cara tak halal...!!

Serial Tasawuf-43 Al-Hikam: Ruh yang Menghidupkan Jasad Amal

Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup pelan. Para salik duduk melingkar di beranda zawiyah, tetapi suasana terasa berbeda. Seorang salik bernama Zaid memandang tangannya sendiri dengan wajah murung. Beberapa hari terakhir, ia merasa amal ibadahnya banyak—shalat, puasa, sedekah—tetapi hatinya kosong. Seperti jasad yang bergerak tanpa ruh.

“Wahai Mursyid,” ujarnya dengan suara berat, “aku telah beramal banyak. Tetapi mengapa aku merasa amalku tidak hidup? Seperti tubuh tanpa nyawa?”

Syekh Ahmad bin Atha’illah as-Sakandari memandang Zaid dengan mata teduh. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

اَلْأَعْمَالُ صُوَرٌ قَائِمَةٌ، وَأَرْوَاحُـهَا وُجُوْدُ سِرِّ اْلإِخْلاَصِ فِيهَا
“Amal-amal itu hanyalah bentuk-bentuk yang tampak berdiri, sedangkan ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya rahasia keikhlasan di dalamnya.”

Jasad dan Ruh

Seorang salik bernama Fatimah mengangkat tangan. “Wahai Mursyid, apa maksudnya amal itu jasad dan ikhlas itu ruh?”

Ibnu Atha’illah tersenyum. “Engkau tahu bahwa jasad tanpa ruh adalah bangkai. Ia bisa terlihat seperti manusia—punya tangan, kaki, wajah—tetapi ia tidak hidup. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Tidak bernafas.”

“Begitu pula amal. Engkau bisa shalat dengan gerakan yang sempurna, tetapi jika tidak ada ikhlas di dalamnya, shalatmu adalah jasad tanpa ruh. Engkau bisa bersedekah dengan jumlah yang besar, tetapi jika tidak ada ikhlas, sedekahmu adalah bangkai yang tidak bernilai di hadapan Allah.”

“Ikhlas adalah ruh yang membuat amalmu hidup. Tanpanya, amalmu hanya tampilan lahiriah—suwarun qoimah, bentuk-bentuk yang berdiri tegak tetapi tidak bernyawa.”

Dalil Pertama: Amal Tanpa Ikhlas Seperti Debu

Ibnu Atha’illah membuka mushafnya. “Allah berfirman:

‘Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.’ (QS. Al-Furqan: 23)”

“Perhatikanlah, Zaid. Amal itu tidak hilang—ia dilihat. Tetapi ia dijadikan debu yang beterbangan. Mengapa? Karena tidak ada ruh di dalamnya. Tidak ada ikhlas. Amal itu tampak seperti bangunan, tetapi ketika Allah melihatnya, Ia melihat debu—karena tidak ada kehidupan di dalamnya.”

Dan Allah juga berfirman:

‘Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.’ (QS. Al-Bayyinah: 5)

“Ikhlas bukanlah tambahan dalam ibadah. Ia adalah syarat diterimanya ibadah. Tanpa ikhlas, amalmu bukanlah ibadah—ia hanya gerakan.”

Dalil Kedua: Setiap Amal Tergantung Niat

Umar, salik yang lain, bertanya, “Wahai Mursyid, bagaimana kami tahu bahwa amal kami memiliki ruh?”

Ibnu Atha’illah menjawab dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

‘Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

“Perhatikanlah,” ujar Ibnu Atha’illah. “Nabi SAW tidak berkata ‘amal itu tergantung pada bentuknya.’ Beliau berkata ‘tergantung pada niatnya’. Niat adalah ruh. Niat adalah kehidupan. Niat adalah yang membedakan antara amal yang hidup dan amal yang mati.”

“Dua orang bisa shalat berdampingan. Yang satu shalat karena Allah, yang lain shalat karena ingin dipuji. Gerakannya sama, waktunya sama, tempatnya sama—tetapi yang satu amalnya hidup, yang lain amalnya mati.”

Dalil Ketiga: Ikhlas adalah Rahasia Allah

Ibnu Atha’illah kemudian membacakan hadits qudsi yang mengguncang hati:

“Ikhlas adalah salah satu rahasia-Ku, yang Aku berikan ke dalam hati orang-orang yang Aku cintai dari kalangan hamba-hamba-Ku.”

“Zaid,” kata Ibnu Atha’illah dengan suara dalam, “ikhlas bukanlah sesuatu yang bisa engkau produksi sendiri. Ia adalah rahasia yang Allah tanamkan di dalam hati hamba yang Dia cintai. Engkau tidak bisa berkata ‘aku ikhlas’—karena begitu engkau berkata demikian, engkau sedang tidak ikhlas.”

“Ikhlas adalah ketika engkau lupa bahwa engkau sedang beramal. Engkau tidak melihat amalmu. Engkau hanya melihat Allah.”

Tingkatan Ikhlas

Seorang salik bernama Hasan bertanya, “Wahai Mursyid, apakah ikhlas itu satu tingkatan saja?”

Ibnu Atha’illah menggeleng. “KH Sholeh Darat menyebutkan tiga tingkatan ikhlas.”

“Pertama, ikhlasnya ‘Abidin. Yaitu orang yang beramal karena Allah, mengharap pahala, dan takut neraka. Ia telah membersihkan amalnya dari riya’ dan ujub, tetapi ia masih menisbatkan amalnya pada dirinya sendiri.”

“Kedua, ikhlasnya Muhibbin. Yaitu orang yang beramal karena cinta. Ia tidak meminta surga, tidak takut neraka. Ia beramal karena ingin memuliakan Allah. Seperti Rabi’ah al-Adawiyah yang berkata: ‘Aku menyembah-Mu bukan karena takut neraka-Mu, bukan karena mengharap surga-Mu, tetapi karena Engkau layak disembah.’”

“Ketiga, ikhlasnya ‘Arifin. Yaitu orang yang menyaksikan bahwa dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan. Ia melihat bahwa Allah-lah yang menggerakkan dan mendiamkannya. Ia tidak berharap pada amalnya, karena ia tahu bahwa amal itu bukan miliknya.”

Penutup: Hidupkan Amalmu dengan Ruh

Malam semakin larut. Ibnu Atha’illah bangkit, membetulkan selendangnya, dan memandang para salik dengan penuh kasih.

“Anak-anakku,” ujarnya, “janganlah engkau sibuk memperbanyak amal, sementara engkau melupakan ruhnya. Amal tanpa ikhlas adalah jasad tanpa nyawa. Ia bergerak, tetapi ia tidak hidup. ”

“Maka sebelum engkau beramal, periksalah niatmu. Setelah engkau beramal, janganlah engkau menoleh pada amalmu. Sibukkanlah dirimu dengan Dzat yang engkau sembah, bukan dengan amal yang engkau persembahkan.”

“Maka berdoalah: ‘Ya Allah, hidupkanlah amal-amalku dengan ruh keikhlasan. Janganlah Engkau biarkan amalku menjadi debu yang beterbangan. Dan janganlah Engkau serahkan aku kepada amalku sendiri.’”

Zaid mengusap air matanya. Ia kini mengerti—amal yang banyak tidak berarti apa-apa tanpa ruh. Dan malam itu, ia pulang dengan tekad baru: bukan memperbanyak amal, tetapi menghidupkan amal.


Wallahu a’lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah kesebelas, Mengubur Eksistensi di Bumi Ketiadaan