(Secangkir Anggur Merah, Edisi-94)
Catatan Ki Gempur: Esai ini adalah bagian kedua belas dari sebelas serial tentang rangkaian skandal penyadapan. Fokusnya bukan untuk menghakimi siapa pun. Melainkan menimbang kekuatan bukti dan bobot politik di balik pertanyaan yang paling sering muncul di ruang publik. Semua pihak yang disebut tetap berhak atas praduga tak bersalah. Hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pertanyaan itu menggantung di ruang publik. Bagai asap yang tidak menemukan jalan keluar. Setiap kali skandal penyadapan menyeret nama baru. Pertanyaan yang sama kembali mengepul. Apakah Jokowi berada di balik semua ini?
Jawaban yang paling jujur. Berdasarkan bukti yang tersedia hingga hari ini, adalah: Belum ada bukti hukum yang menghubungkan Jokowi secara langsung. Tetapi ada jaringan petunjuk yang membuat pertanyaan itu tidak bisa dibungkam begitu saja.
Petunjuk yang Mengarah ke Pintu yang Sama
Petunjuk pertama dan paling telanjang adalah kedekatan historis Listyo Sigit dengan Jokowi. Listyo bukan sekadar Kapolri yang dilantik Jokowi. Ia adalah orang yang pernah menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Menjadi ajudan Presiden. Lalu dipercaya memimpin Polri.
Petunjuk yang Mengarah ke Pintu yang Sama
Petunjuk pertama dan paling telanjang adalah kedekatan historis Listyo Sigit dengan Jokowi. Listyo bukan sekadar Kapolri yang dilantik Jokowi. Ia adalah orang yang pernah menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Menjadi ajudan Presiden. Lalu dipercaya memimpin Polri.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa posisi Listyo “tidak bisa dipisahkan dari kedekatannya dengan Pak Jokowi”. Dalam bahasa sosiologi. Ini adalah ikatan primordial yang tidak hilang hanya karena jabatan berganti.
Ketika Listyo dituduh menyadap presiden yang ia layani di era Prabowo. Pertanyaan yang wajar muncul. Untuk kepentingan siapa jaringan loyalitas lama itu diaktifkan kembali?
Petunjuk kedua datang dari pernyataan Jokowi sendiri. Pada September 2023, di hadapan relawan. Ia mengklaim memiliki informasi intelijen yang lengkap tentang kondisi internal partai-partai politik: “Saya tahu dalamnya partai saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit”.
Petunjuk kedua datang dari pernyataan Jokowi sendiri. Pada September 2023, di hadapan relawan. Ia mengklaim memiliki informasi intelijen yang lengkap tentang kondisi internal partai-partai politik: “Saya tahu dalamnya partai saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit”.
Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, mengaitkan pernyataan itu dengan skandal penyadapan: “Penyadapan yang dilakukan LSP terhadap Presiden Prabowo dan lain-lain. Diduga kuat untuk kepentingan Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) untuk menjatuhkan rezim Prabowo”.
Pernyataan Jokowi itu bukan bukti penyadapan. Tetapi ia adalah pengakuan publik. Bahwa ia pernah memiliki akses terhadap informasi intelijen yang bersifat strategis. Sesuatu yang dalam arsitektur kekuasaan. Tidak hilang begitu saja ketika ia lengser.
Petunjuk ketiga bersifat struktural. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pembelian teknologi penyadapan terjadi pada 2017–2023, yakni di era pemerintahan Jokowi.
Petunjuk ketiga bersifat struktural. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pembelian teknologi penyadapan terjadi pada 2017–2023, yakni di era pemerintahan Jokowi.
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, menduga Jokowi menggunakan teknologi itu “untuk tujuan-tujuan politik”. Jika alat sadap itu dibeli di era Jokowi dan digunakan untuk menyadap Prabowo pada 2025–2026. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “siapa yang menekan tombol”. Melainkan siapa yang membangun infrastruktur yang memungkinkan tombol itu ditekan.
Kontra-Narasi: Ketiadaan Pembuktian dan Bahaya Fitnah
Namun, semua petunjuk itu belum berubah menjadi bukti hukum. Ketua Umum Cipayung Nusantara, David Pajung, mengingatkan publik agar tidak buru-buru menyimpulkan: “Jangan dikit-dikit apa-apa selalu larinya ke Solo. Dikit-dikit apa-apa, belum ada pembuktian, bahkan dari tim penyidik sendiri belum ada sesuatu yang disampaikan”.
Kontra-Narasi: Ketiadaan Pembuktian dan Bahaya Fitnah
Namun, semua petunjuk itu belum berubah menjadi bukti hukum. Ketua Umum Cipayung Nusantara, David Pajung, mengingatkan publik agar tidak buru-buru menyimpulkan: “Jangan dikit-dikit apa-apa selalu larinya ke Solo. Dikit-dikit apa-apa, belum ada pembuktian, bahkan dari tim penyidik sendiri belum ada sesuatu yang disampaikan”.
Hingga pertengahan November 2026, Polri belum pernah mengumumkan keterlibatan Jokowi atau keluarganya dalam kasus ini. Bahkan Kapolri Suyudi Ario Seto sempat menyebut dugaan keterkaitan dengan “pihak luar negeri”, yang membuka kemungkinan bahwa arah penyadapan tidak sesederhana narasi “Solo versus Hambalang”.
PSI, partai yang secara historis dekat dengan Jokowi, menolak keras narasi “Geng Solo” sebagai “fitnah kejam yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional”.
PSI, partai yang secara historis dekat dengan Jokowi, menolak keras narasi “Geng Solo” sebagai “fitnah kejam yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional”.
Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa hingga kini penyidik belum secara resmi mengungkap identitas pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Sehingga pengaitan nama Jokowi “tanpa didukung hasil penyidikan merupakan tindakan yang tidak adil”.
Dalam bahasa hukum, ini adalah peringatan tentang praduga tak bersalah. Dalam bahasa politik, ini adalah upaya meredam eskalasi yang bisa berbalik menjadi krisis legitimasi bagi semua pihak.
Respons Jokowi: Menghormati Proses, Menghindari Posisi
Di tengah semua tuduhan itu, respons Jokowi justru menjadi petunjuk tersendiri. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan: “Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada”.
Respons Jokowi: Menghormati Proses, Menghindari Posisi
Di tengah semua tuduhan itu, respons Jokowi justru menjadi petunjuk tersendiri. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan: “Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada”.
Ia tidak membela Prabowo sebagai korban, tetapi juga tidak membela Listyo sebagai pelaku. Seperti dicatat Kompas, Jokowi “tidak secara terbuka mengambil posisi”. Baik membela presiden yang diduga menjadi korban maupun pihak yang dituduh.
Diplomat senior Dino Patti Djalal menilai respons itu “sangat lemah dan normatif”. Dan menawarkan draf pernyataan yang seharusnya diucapkan Jokowi jika ia memang berada di pihak yang benar. Sebuah pernyataan yang menyatakan keterkejutan. Meminta penyelidikan tuntas. Dan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum.
Ketika ditanya soal “Geng Solo”, Jokowi hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam teori komunikasi politik. Senyum adalah tindakan retoris yang mengandung lebih dari satu makna. Bisa berarti “tidak tahu”. Bisa berarti “tidak mau tahu”. Bisa juga berarti “ada yang tidak bisa saya katakan”.
Ketika ditanya soal “Geng Solo”, Jokowi hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam teori komunikasi politik. Senyum adalah tindakan retoris yang mengandung lebih dari satu makna. Bisa berarti “tidak tahu”. Bisa berarti “tidak mau tahu”. Bisa juga berarti “ada yang tidak bisa saya katakan”.
Yang jelas, Jokowi memilih tidak menutup pintu bagi spekulasi. Tetapi juga tidak membukanya dengan bukti. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Dan dalam politik, pertanyaan yang menggantung sering kali lebih berkuasa daripada jawaban yang tegas.
Tangan yang Belum Terbukti, tetapi Bayangannya Nyata
Benarkah ada tangan Jokowi di balik penyadapan? Secara hukum, belum. Tidak ada satu pun pernyataan resmi Polri yang menempatkan Jokowi sebagai tersangka, saksi, atau pihak yang diperiksa.
Tangan yang Belum Terbukti, tetapi Bayangannya Nyata
Benarkah ada tangan Jokowi di balik penyadapan? Secara hukum, belum. Tidak ada satu pun pernyataan resmi Polri yang menempatkan Jokowi sebagai tersangka, saksi, atau pihak yang diperiksa.
Tuduhan yang beredar dibangun di atas inferensi dari kedekatan historis. Pernyataan masa lalu. Dan kronologi pembelian alat. Bukan dari bukti forensik atau keterangan penyidik.
Namun, secara politik, bayangan itu nyata. Kedekatan Listyo dengan Jokowi. Pernyataan Jokowi tentang intelijen. Dan pembelian alat sadap di eranya adalah rangkaian petunjuk yang tidak bisa diabaikan.
Namun, secara politik, bayangan itu nyata. Kedekatan Listyo dengan Jokowi. Pernyataan Jokowi tentang intelijen. Dan pembelian alat sadap di eranya adalah rangkaian petunjuk yang tidak bisa diabaikan.
Mereka yang menuntut pembuktian, benar ketika mengatakan bahwa fitnah adalah kejahatan. Tetapi mereka yang bertanya “untuk siapa jaringan itu bekerja” juga benar, ketika mengatakan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar pergi hanya karena jabatan berakhir.
Yang paling menghunjam bukanlah apakah Jokowi bersalah atau tidak. Yang menghunjam adalah bahwa pertanyaan ini bisa muncul sama sekali. Dalam negara demokrasi yang sehat. Pertanyaan tentang keterlibatan mantan presiden dalam operasi penyadapan terhadap penerusnya seharusnya tidak terbayangkan.
Yang paling menghunjam bukanlah apakah Jokowi bersalah atau tidak. Yang menghunjam adalah bahwa pertanyaan ini bisa muncul sama sekali. Dalam negara demokrasi yang sehat. Pertanyaan tentang keterlibatan mantan presiden dalam operasi penyadapan terhadap penerusnya seharusnya tidak terbayangkan.
Fakta bahwa pertanyaan itu menjadi wacana publik yang serius menunjukkan bahwa arsitektur kekuasaan kita masih menyimpan ruang-ruang gelap yang tidak pernah sepenuhnya diterangi. Dan di ruang gelap itu. Bayangan siapa pun bisa tampak seperti pelaku. Sampai cahaya bukti menyala.
Wahai ruang gelap..! Atas ijin Ilahi. Segera terbitlah cahaya. Agar kami dapat melihat sosoknya dengan jelas. Siapakah end-user-nya. Siapakah sutradaranya. Siapakah pemberi perintahnya. Dari kisah penyadapan ilegal yang menghebohkan jagat negeri ini..!!!



