(Secangkir Anggur Merah, Edisi-86)
Catatan Pembuka: Esai kesebelas ini adalah kelanjutan dari serial sebelumnya. Fokusnya bukan pada penghakiman pidana terhadap siapa pun. Melainkan pada makna simbolik sebuah pertemuan di tengah krisis. Semua nama yang disebut dalam kaitannya dengan penyidikan tetap berhak atas praduga tak bersalah.
Hambalang dan Ritual Legitimasi: Menerka Makna Pertemuan Prabowo dengan Sepuluh Mantan Kapolri
Pada Minggu, 8 November 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sepuluh mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian .
Turut mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN M. Herindra. Secara resmi, Istana menyebutnya silaturahmi dan pertukaran pandangan lintas generasi .
Namun dalam politik. Waktu berbicara lebih keras daripada agenda resmi. Pertemuan itu digelar hanya berselang beberapa hari setelah Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo .
Dan beberapa jam sebelum pertemuan, beredar isu bahwa Tito Karnavian dan Idham Azis telah menjadi tersangka. Isu yang langsung dibantah Bareskrim . Di tengah guncangan itu, Hambalang bukan sekadar rumah. Ia menjadi panggung tempat negara menampilkan wajahnya yang paling terkendali.
Makna Pertama: Komunikasi Kekuasaan
Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, membaca pertemuan itu sebagai komunikasi kekuasaan. Presiden sedang mengirim pesan tentang kendali politik dan otoritas negara. Terutama karena yang hadir bukan hanya para mantan Kapolri, tetapi juga Panglima TNI, Menhan, dan Kepala BIN.
Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ini adalah symbolic power. Kekuasaan untuk menetapkan bahwa “tidak ada yang perlu dikhawatirkan”. Bahwa institusi tetap utuh, Dan bahwa presiden tetap memegang kemudi. Foto bersama sepuluh jenderal bintang empat adalah bukti visual yang lebih efektif daripada seribu pernyataan pers.
Makna Kedua: Memisahkan Individu dari Institusi
Makna kedua lebih halus. Tetapi lebih menentukan. Prabowo seolah ingin menunjukkan bahwa persoalan hukum yang menimpa Listyo Sigit tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri.
Dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis. Ia memberi pesan bahwa yang menghadapi hukum adalah individu, bukan korps . Kehadiran Suyudi di tengah para pendahulunya juga dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan Kapolri yang baru melalui dukungan simbolik lintas generasi .
Secara filosofis, ini adalah peminjaman wibawa dari masa lalu. Otoritas sering kali lahir dari kemampuan menghubungkan diri dengan tradisi dan pendiri. Tetapi ada bahayanya. Jika institusi dinyatakan “tidak bersalah” secara kolektif, Maka reformasi arsitektural menjadi tidak mendesak.
Cukup hukum beberapa jenderal. Lalu mesin penyadapan tetap menyala. Di titik ini, simbolisme bekerja sebagai pendingin krisis. Bukan sebagai pembongkar masalah.
Makna Ketiga: Mengelola Implikasi Politik “Makar”
Usman Hamid dari Amnesty International menangkap dimensi lain. Pertemuan itu mungkin dimaksudkan untuk mengelola implikasi politik dari penyidikan yang lebih jauh. Jika kasus ini terus diarahkan pada narasi makar. Goncangan institusional dan politik bisa sangat besar .
Dalam bahasa Foucault, kekuasaan tidak hanya represif. Ia juga produktif. Ia memproduksi narasi normalitas. Hambalang memproduksi narasi bahwa semuanya masih dalam kendali. Bahwa aparat keamanan solid. Dan bahwa penyidikan akan berjalan profesional.
Namun, yang tidak diproduksi adalah transparansi. Tidak ada daftar lengkap korban penyadapan. Tidak ada tenggat penyidikan Tidak ada agenda reformasi intersepsi. Yang ada hanyalah pernyataan dukungan moral dan foto bersama.
Komisioner Kompolnas menyebut pertemuan itu membawa pesan dukungan moral untuk mengusut kasus . Tetapi dukungan moral tanpa mekanisme pengawasan adalah retorika yang menenangkan tanpa mengubah apa pun.
Menyoal Absennya Idham Azis dan Geografi Politik Legitimasi
Salah satu detail paling penting justru adalah ketidakhadiran. Dari seluruh mantan Kapolri era reformasi, hanya Idham Azis yang tidak terlihat. Istana tidak merinci apakah ia berhalangan atau tidak diundang. Tito Karnavian mengaku tidak mengetahui alasannya.
Dalam sebuah ritual legitimasi. Siapa yang tidak diundang sama pentingnya dengan siapa yang duduk di meja. Absennya Idham, yang namanya sempat dikaitkan dengan isu tersangka, menciptakan ruang negatif yang memberi tahu publik di mana batas lingkaran legitimasi ditarik. Mereka yang di dalam foto adalah yang sah. Mereka yang absen adalah yang sedang diuji.
Simbol yang Membeli Waktu, Bukan Keadilan
Pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri bukanlah pertemuan biasa. tetapi juga bukan konspirasi gelap. Ia adalah ritual kekuasaan di tengah krisis. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa negara tidak goyah. Bahwa institusi tidak runtuh. Dan bahwa presiden masih memegang kendali.
Dalam jangka pendek. Simbolisme ini mungkin berhasil menenangkan pasar dan elite. Tetapi dalam jangka panjang. Ia tidak dapat menggantikan akuntabilitas.
Yang dipertemukan di Hambalang bukan hanya sepuluh jenderal. Melainkan dua wajah negara. Negara yang ingin terlihat kuat. Dan negara yang belum berani jujur.
Selama wajah pertama terus dipamerkan untuk menutupi wajah kedua. Pertemuan-pertemuan seperti ini akan terus berulang. Dan penyadapan akan terus menjadi kemungkinan yang tidak pernah benar-benar dibongkar.
Jadi kenapa gak berani jujur, Wahai Kaum Jenderal...! Sangat tragis kalau akhirnya negara ini porak poranda...!
