Secangkir Anggur Merah, Edisi-71)
Awal Tragedi
Pada 20 Desember 1982, ketika Menteri Perhubungan menandatangani pendirian Yayasan Dana Pensiun (DAPEN) Pegawai PERUMTEL. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa dokumen itu kelak menjadi akta kelahiran sebuah tragedi.
Yayasan itu lahir dengan wajah mulia: Mengurus pensiun pegawai telekomunikasi yang sebelumnya ditanggung APBN.
Namun empat dekade kemudian. Kita berdiri di hadapan reruntuhan janji itu.
Seorang pensiunan Telkom menangis di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dia hendak menggugat ketidakadilan yang mencekik. Ia berjuang tanpa pengacara. Setelah sepuluh tahun berjibaku sendirian.
Tragedi ini bukan kecelakaan sejarah. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah pilihan filosofis yang dibuat pada 1992.
Ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Dana Pensiun. Regulasi itu memerintahkan seluruh yayasan pensiun berubah menjadi badan hukum tersendiri. Dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri.
Di atas kertas. Pemisahan ini terdengar seperti tata kelola yang modern. Tetapi dalam praktiknya. Ia adalah tindakan pemutusan urat nadi moral antara perusahaan dan manusia-manusia. Yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk membangun perusahaan itu.
Pandapotan Nasution, pensiunan PT Telkom yang menggugat UU itu ke MK, menyebutnya dengan telak: Hubungan dengan perusahaan terputus. Hubungan dengan BUMN terputus. Kelayakan hidup para pensiun pun terputus.
Berbeda dengan PNS yang tetap terhubung dengan APBN. Sehingga ketika gaji pegawai aktif naik. Pensiunan ikut merasakan.
Namun pensiunan BUMN, seperti Telkom, dilempar ke dalam sebuah badan otonom dan seolah-olah seluruh beban dialihkan ke sana.
Inilah inti tragedi Dapen Telkom. Ia bukan sekadar badan pengelola uang. Melainkan mesin yang memutus rantai solidaritas antargenerasi.
Secara filosofis. Dana pensiun adalah institusi paling etis dalam dunia kerja. Ia adalah bukti bahwa manusia tidak diperlakukan sebagai komoditas yang nilainya habis saat kontrak berakhir.
Pensiun adalah pengakuan bahwa seseorang yang telah bekerja selama tiga puluh tahun tetap berharga. Bahkan ketika ia tidak lagi memproduksi keuntungan.
Ketika negara memindahkan tanggung jawab ini ke badan hukum yang terpisah. Ia bukan sedang menciptakan efisiensi. Ia sedang membatalkan pengakuan itu.
Negara telah menikmati pengabdian puluhan tahun. Lalu mencuci tangannya dari kewajiban moralnya.
Yang membuat tragedi ini semakin menghunjam adalah fakta bahwa Dapen Telkom sendiri berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Rasio Kecukupan Pendanaannya berada di bawah 105 persen. Imbang batas yang ditetapkan perusahaan untuk mulai memberikan kontribusi.
Artinya, badan yang seharusnya menjamin hari tua para pensiunan justru berjuang untuk mencukupi dirinya sendiri.
Dan di tengah kegagalan pendanaan itu. Muncul aturan yang bahkan lebih kejam. Pegawai Telkom yang pensiun sebelum 30 Juni 2002, yang menerima manfaat kurang dari satu juta rupiah per bulan diberikan kenaikan menjadi satu juta rupiah.
Kenaikan menjadi satu juta rupiah bukanlah kebijakan kesejahteraan. Ia adalah pengakuan resmi bahwa ada manusia yang harus hidup dengan penghasilan yang tidak layak. Dan negara hanya sanggup menaikkannya ke ambang batas yang masih tidak layak.
Di sinilah perjuangan SEKAR Telkom menemukan urgensinya yang paling radikal. Serikat pekerja tidak bisa lagi berhenti pada isu upah pekerja aktif. Ia harus memperluas mandatnya untuk membela mereka yang telah pensiun.
Mereka yang telah selesai bertugas tetapi justru ditinggalkan di saat paling rentan. Perjuangan melawan UU Dana Pensiun. Sebagaimana yang dilakukan SEKAR Telkom di MK, adalah perjuangan untuk memulihkan kontrak sosial yang telah dikhianati.
Namun perjuangan itu tidak boleh berhenti di ruang sidang. Ia harus menjadi gerakan politik dan moral yang menuntut revisi total atas arsitektur pensiun BUMN.
Dapen Telkom lahir sebagai janji. Kini ia berdiri sebagai monumen pengkhianatan yang diberi nama kesejahteraan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah para pensiunan akan mendapatkan haknya. Melainkan apakah kita. Yang masih bekerja hari ini. Memiliki keberanian untuk mengakui bahwa tragedi mereka adalah bayangan masa depan kita sendiri.
Direksi, Danantara dan MK
Lalu apa yang Bisa Dilakukan Direksi Telkom, Danantara dan MK? Dari Belas Kasihan menuju Keadilan Struktural?
Tragedi Dana Pensiun Telkom bukan fenomena alam. Ia adalah produk dari keputusan manusia. Keputusan yang dibuat oleh direksi, regulator, dan pemegang saham negara.
Oleh karena itu, jalan keluarnya pun harus lahir dari keputusan manusia yang baru. Keputusan yang berani membalikkan arah pengkhianatan struktural selama puluhan tahun.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Direksi Telkom dan Danantara mampu berbuat sesuatu. Melainkan mengapa mereka belum melakukannya dengan radikal.
Direksi Telkom memegang kunci pertama. Selama ini, kebijakan kontribusi perusahaan terhadap Dapen diatur oleh Peraturan Perusahaan 2014: Telkom berhenti menyetor ketika Rasio Kecukupan Pendanaan (FSR) Dapen berada di atas 105 persen. Fan baru menyetor kembali ketika FSR turun di bawah ambang itu.
Logika ini secara finansial mungkin masuk akal. Tetapi secara etis ia adalah logika seorang penagih utang. Bukan seorang bapak yang bertanggung jawab atas anak-anaknya.
FSR Dapen saat ini berada di bawah 105 persen. Artinya Telkom memang sedang menyetor. Namun pertanyaannya, berapa lama? Dan apakah setoran itu cukup untuk mengangkat martabat pensiunan? Atau hanya cukup untuk mencegah kebangkrutan?
Direksi Telkom harus menetapkan standar yang lebih tinggi. Bukan sekadar FSR 105 persen. Melainkan kecukupan manfaat yang layak bagi setiap pensiunan.
Kebijakan menaikkan manfaat pensiun menjadi minimal Rp1 juta per bulan bagi pensiunan tertentu. Sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan. Bukanlah kebijakan kesejahteraan. Ia adalah pengakuan bahwa ada manusia yang harus hidup dengan Rp1 juta. Dan itu pun baru “dinaikkan”. Aduh, aduh, tega amat sih...!
Direksi harus berani menetapkan living pension. Bukan minimum pension.
Lebih dari itu, Direksi Telkom harus memulihkan hubungan moral dengan pensiunan yang telah diputus oleh UU Dana Pensiun 1992.
Pemutusan hukum boleh saja terjadi. Tetapi pemutusan etis tidak pernah sah. Telkom dapat membuat program kesejahteraan tambahan yang terpisah dari Dapen. Bukan sebagai belas kasihan. Melainkan sebagai pengakuan atas jasa historis.
Perusahaan telah memberikan manfaat tambahan kepada pensiunan yang masuk masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 sebesar puluhan miliar rupiah.
Kebijakan ini benar arahnya. Tetapi skalanya terlalu kecil dan cakupannya terlalu sempit.
Direksi perlu memperluas skema serupa untuk seluruh pensiunan. Dengan formula yang transparan dan terikat pada kinerja perusahaan. Bukan pada sisa anggaran.
Peran Danantara
Danantara memegang kunci kedua. Dan justru yang lebih menentukan. Sebagai badan yang kini menjalankan kewenangan strategis atas Telkom melalui saham Seri A Diwarnya. Danantara memiliki legitimasi konstitusional untuk memaksa perubahan.
Danantara tidak bisa berlindung di balik argumen “ini urusan direksi”.
Ketika sebuah BUMN gagal memenuhi kontrak sosialnya terhadap pensiunan. Itu adalah kegagalan tata kelola negara. Dan Danantara adalah wajah negara di dalam BUMN.
Langkah pertama yang harus dilakukan Danantara adalah melakukan audit forensik terhadap seluruh Dana Pensiun BUMN, termasuk Dapen Telkom.
Danantara telah mengakui bahwa pengelolaan investasi yang sembarangan menyebabkan kekurangan dana pensiun. Seperti yang terjadi pada Pos Indonesia dengan defisit hampir Rp4 triliun.
Jika Danantara serius menata ulang dana pensiun BUMN, maka Dapen Telkom harus menjadi prioritas. Bukan catatan kaki.
Kedua, Danantara harus menetapkan standar tata kelola pensiun yang berlaku seragam untuk seluruh BUMN di bawah pengawasannya.
Standar ini harus mencakup kewajiban pemberi kerja untuk menutup defisit secara bertahap dan terukur. Transparansi laporan aktuaria kepada peserta. Serta representasi pensiunan dalam pengambilan keputusan investasi.
Selama ini, pensiunan Telkom hanya menjadi objek. Mereka menanggung risiko investasi yang tidak pernah mereka pilih.
Dalam filsafat politik. Ini adalah bentuk perampasan otonomi yang paling elementer. Seseorang diminta menanggung akibat dari keputusan yang dibuat orang lain tanpa persetujuannya.
Danantara harus mengembalikan otonomi itu. Bukan dengan retorika. Tetapi dengan kursi di meja pengambilan keputusan.
Ketiga, Danantara harus mendorong revisi UU Dana Pensiun yang menjadi akar pemutusan hubungan antara perusahaan dan pensiunan.
Undang-undang itu lahir pada 1992. Dalam konteks yang sama sekali berbeda.
Hari ini, ketika BUMN dituntut untuk menjadi entitas bisnis yang mandiri. Justru tanggung jawab sosialnya terhadap pekerja harus semakin diperkuat. Bukan dilemahkan.
Danantara, dengan kekuatan politik dan sumber daya yang dimilikinya. Adalah satu-satunya institusi yang mampu mendorong perubahan regulasi ini. Jika ia tidak melakukannya, maka ia hanya akan menjadi super holding yang mahir mengelola aset. Tetapi buta terhadap manusia yang telah membangun aset itu.
Pada akhirnya, baik Direksi Telkom maupun Danantara harus memahami satu hal. Pensiunan bukanlah beban historis yang harus dikelola agar tidak meledak.
Mereka adalah bukti hidup bahwa perusahaan ini pernah berdiri karena keringat manusia.
Menelantarkan mereka berarti mengkhianati masa lalu. Membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian berarti mengkhianati masa depan.
Direksi Telkom harus berani menaikkan standar manfaat dan memulihkan hubungan moral.
Danantara harus berani memaksa, mengaudit, dan mereformasi.
Keduanya tidak bisa lagi bersembunyi di balik prosedur. Keadilan bagi pensiunan Telkom bukanlah permintaan yang perlu dinegosiasikan. Ia adalah utang yang harus dibayar.
Bagaimana MK Harus Menyikapi?
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh mengulang tragedi Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025, yang menolak permohonan SEKAR Telkom.
Dengan alasan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala “tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Dan bahwa penentuan ambang batas pencairan sekaligus adalah “kebijakan legislatif” yang sah.
Argumen itu secara formal benar. Tetapi secara etis tumpul. MK bukan sekadar mesin pembaca pasal. Ia adalah penjaga konstitusi yang hidup. Dan konstitusi tidak pernah memerintahkan negara membiarkan manusia lanjut usia hidup di bawah martabat.
Ketika seorang pensiunan menangis di ruang sidang tanpa pengacara. Itu bukan persoalan “kebijakan legislatif” yang netral. Itu adalah penderitaan konkret yang menuntut keadilan substantif. Bukan legalisme yang steril.
MK harus berani meninggalkan positivisme hukum yang selama ini menjadi tempat berlindung.
Ia perlu menafsirkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bukan sebagai norma kosong. Melainkan sebagai mandat untuk memastikan bahwa jaminan hari tua yang layak adalah hak konstitusional. Bukan belas kasihan badan otonom.
Dalam perkara yang diajukan Pandapotan Nasution (Nomor 347/PUU-XXIV/2026), MK harus menguji bukan hanya prosedur.
Tetapi akibat: Apakah pemutusan hubungan antara pensiunan dan perusahaan oleh UU Dana Pensiun 1992, serta pembatasan pencairan oleh UU P2SK, telah merampas hak hidup yang layak bagi ribuan manusia yang telah mengabdi puluhan tahun.
MK harus berani menyatakan bahwa negara tidak boleh mencuci tangan dari kontrak sosial yang telah ia nikmati. Dan bahwa hukum yang membiarkan pensiunan hidup dalam ketidakpastian dan kemelaratan adalah hukum yang gagal menjadi hukum.
Bijaklah, Wahai Direksi, Danantara dan MK...Raihlah pahala yang melimpah ruah dengan mengangkat derajat para sepuh pensiunan lama yang hidup kesehariannya semakin menggelepar...!!
