Jumat, 20 November 2026

APEC (1): "Nilai Strategis APEC bagi Indonesia"


Spotlight: APEC dan Indonesia memiliki hubungan yang erat dan strategis. Bagi Indonesia, APEC bukan sekadar forum diplomatik. Melainkan panggung utama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional. Memperluas akses pasar. Dan menarik investasi. Sebagai salah satu pendiri dan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk arah kerja sama Asia-Pasifik.

Sejarah dan Peran Indonesia di APEC

Indonesia adalah negara pendiri APEC pada tahun 1989. Peran Indonesia sangat menonjol dalam sejarah APEC. Terutama melalui dua momen bersejarah:

Pertama, KTT Bogor 1994: Indonesia menjadi tuan rumah yang melahirkan "Bogor Goals". Yaitu kesepakatan ambisius untuk mewujudkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik.

Kedua, KTT Bali 2013: Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Dengan fokus pada isu konektivitas. Pertumbuhan inklusif. Dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Kontribusi dan Posisi Indonesia di APEC 2026

Dalam APEC 2026 yang mengusung tema "Open, Connect, Balance", Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang lebih kuat dan berkeadilan, antara lain:

Pertama, Dukungan terhadap Multilateralisme: Indonesia secara aktif mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dan mendorong kerja sama yang lebih bebas di kawasan.

Kedua, Fokus pada Hasil Nyata: Bagi Indonesia, keberhasilan APEC diukur dari dampak nyatanya bagi rakyat. Seperti penciptaan lapangan kerja. Peningkatan keterampilan. Pengembangan UMKM. Serta ketahanan pangan dan energi.

Ketiga, Kolaborasi Strategis: Indonesia memanfaatkan APEC untuk memperdalam kerja sama. Terutama dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok. Guna mendorong transfer teknologi dan pengembangan industri dalam negeri.

Manfaat Nyata APEC bagi Indonesia

Keikutsertaan Indonesia di APEC memang membawa manfaat langsung bagi perekonomian, antara lain: Akses Pasar dan Perdagangan: APEC membantu Indonesia memperluas ekspor. Contohnya, pada semester I 2025, total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai US$708 juta, naik 15,5% dari tahun sebelumnya.

Selain itu adanya Investasi dan Transfer Teknologi: Melalui forum seperti ini, Indonesia mendorong masuknya investasi yang tidak hanya modal. Tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Seperti yang diharapkan dari investor di Shenzhen dan Guangdong.

Singkatnya, APEC adalah alat penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan ekonominya ke dalam rantai pasok global. Serta memperjuangkan tatanan ekonomi kawasan yang lebih adil dan menguntungkan bagi negara berkembang.

Namun kehadiran APEC bukan tanpa cacat. Ada sejumlah borok-borok yang perlu dikritisi dengan pedas. Apa saja? Nantikan terbitan berikutnya...!!


Wawancara Imajiner dengan Sang Penyadap (1): "Dibalik Kabel Sadapan dan Suara Hati Nurani"


Latar Lokasi: Sebuah kedai kopi tua di sudut kota, pukul 22.00. Hujan rintik mengetuk jendela. Lampu temaram menciptakan bayangan panjang. Di meja paling pojok, duduk Pak Hendra (58), pensiunan perwira intelijen yang selama 30 tahun bekerja di unit penyadapan. Wajahnya lelah. Tetapi matanya masih tajam. Di depannya, Ki Gempur Mudharat (KGM), jurnalis investigasi sepuh yang dikenal blak-blakan, membuka buku catatan. Mereka bertemu bukan untuk membocorkan rahasia negara. Bukan untuk makar. Melainkan untuk sebuah dialog tentang etika. Batas. Dan hati nurani.

KGM: Pak Hendra, terima kasih sudah mau bertemu. Saya tahu ini sensitif. Tapi saya ingin bertanya: Bagaimana perasaan Anda saat menyadap komunikasi Presiden?

Hendra: (menyeruput kopi, lalu menghela napas panjang) Perasaan saya? Seperti memegang pisau bedah. Bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Saya tidak pernah menyadap untuk mencari celah makar. Saya menyadap karena ada ancaman nyata. Teroris. Penyusup asing. Jaringan narkoba yang menyusup ke lingkaran istana. Tapi tetap saja…Ada getaran aneh di dada setiap kali mendengar suara Presiden. Bukan karena saya membencinya. Tapi karena saya sadar. Saya sedang mendengar percakapan yang bukan untuk telinga saya.

KGM: Tapi bukankah itu tetap pelanggaran privasi?

Hendra: (mengangguk) Betul. Dan saya tidak akan menutupinya. Penyadapan itu selalu melukai privasi. Karena itu, dalam undang-undang kita, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum tertentu. Dengan izin pengadilan, Dan hasilnya tidak boleh disalahgunakan. Saya selalu bekerja dalam koridor itu. Tapi godaan untuk keluar koridor itu. Ah, itu yang berat. Terkadang ada perintah dari atasan yang tidak jelas. Terkadang ada tawaran uang. Di situlah iman diuji.

KGM: Anda pernah menolak perintah?

Hendra: (tersenyum tipis) Pernah. Suatu kali. Seorang pejabat tinggi meminta saya menyadap percakapan seorang menteri yang menjadi rival politiknya. Saya katakan: “Pak, ini bukan ancaman negara. Ini konflik kekuasaan.” Saya tidak mau. Akibatnya, saya dipindah ke bagian arsip selama dua tahun. Tapi hati saya tenang.

KGM: Apa yang membuat Anda tetap bertahan di pekerjaan itu?

Hendra: Karena saya percaya, penyadapan yang benar adalah pelindung rakyat. Bayangkan jika kita tidak menyadap komunikasi teroris yang merencanakan bom di pasar. Bayangkan jika kita tidak mendeteksi upaya penyuapan besar-besaran yang merampok uang rakyat. Penyadapan adalah alat. Alat bisa menjadi pedang keadilan atau pisau pengkhianatan. Tergantung siapa yang memegangnya.

KGM: Lalu bagaimana Anda membedakan antara penyadapan untuk keamanan negara dan penyadapan untuk kepentingan politik?

Hendra: Ada tiga rambu. Pertama, tujuan. Apakah untuk mencegah kejahatan nyata, atau untuk menjatuhkan lawan? Kedua, izin. Apakah ada surat perintah resmi dari pengadilan? Ketiga, penggunaan. Apakah hasilnya hanya untuk penegakan hukum, atau dipakai untuk kampanye hitam? Kalau ketiganya tidak terpenuhi, itu bukan penyadapan—itu makar. Dan saya bersumpah, saya tidak pernah terlibat dalam makar.

KGM: Tapi Anda tahu, di lapangan, banyak penyadap yang melanggar. Bagaimana Anda menyikapinya?

Hendra: (menunduk, suaranya berat) Itu yang membuat saya sering tidak bisa tidur. Saya tahu ada rekan-rekan yang menyadap aktivis. Menyadap jurnalis. Bahkan menyadap keluarga sendiri. Mereka bilang “untuk keamanan”. Padahal itu untuk kekuasaan. Saya pernah melaporkan satu kasus ke atasan. Hasilnya? Saya dianggap “tidak loyal”. Sejak itu, saya sadar: Sistem ini perlu pengawasan eksternal. Tidak cukup hanya mengandalkan integritas individu.

KGM: Jadi Anda setuju jika penyadapan diawasi oleh lembaga independen?

Hendra: Sangat setuju. Bahkan harus. Di negara maju, penyadapan presiden pun harus ada izin dari hakim. Dan hasilnya diaudit oleh komisi independen. Di kita? Masih abu-abu. Saya pernah usul agar ada badan pengawas, tapi ditolak. Katanya “merepotkan”. Padahal tanpa pengawasan, penyadapan mudah disalahgunakan.

KGM: Sebagai jurnalis, saya sering curiga bahwa penyadapan dipakai untuk membungkam kritik. Apa tanggapan Anda?

Hendra: (matanya tajam) Kalau itu terjadi, maka penyadap itu telah berkhianat pada sumpahnya. Tugas intelijen adalah melindungi negara dari musuh eksternal dan kejahatan serius. Bukan melindungi penguasa dari kritik. Kritik adalah obat demokrasi. Kalau pemerintah menyadap jurnalis yang mengkritik, Itu bukan keamanan. Itu tirani. Dan saya tidak akan pernah ikut dalam praktik seperti itu.

KGM: Lalu apa pesan Anda untuk penyadap muda di luar sana?

Hendra: (mengambil napas dalam-dalam) Ingatlah, kabel dan sinyal yang kalian sadap membawa suara manusia. Suara yang punya keluarga. Punya mimpi. Punya hak. Jangan pernah menganggap mereka sebagai data. Mereka adalah amanah. Kalau kalian menyadap untuk melindungi rakyat. Lakukan dengan izin dan tanggung jawab. Tapi kalau kalian menyadap untuk menjatuhkan orang. Untuk makar. Untuk memperkaya diri. Maka ketahuilah, ada mata yang tidak pernah tidur. Mata Allah. Dan itu lebih menakutkan dari pengadilan mana pun.

KGM: Terakhir, Pak. Apa harapan Anda untuk masa depan penyadapan di Indonesia?

Hendra: Saya berharap ada undang-undang yang jelas. Apa yang boleh. Apa yang tidak. Ada pengawasan ketat. Ada sanksi berat bagi penyalahguna. Dan yang terpenting. Ada kesadaran bahwa keamanan negara tidak boleh dibangun di atas kehancuran privasi rakyat. Karena negara yang aman bukanlah negara yang penuh ketakutan. Melainkan negara yang rakyatnya percaya bahwa hak-haknya dilindungi.

(Hujan berhenti. Ki Gempur menutup buku catatannya. Ia menatap Pak Hendra dengan hormat. Bukan karena ia seorang penyadap. Tetapi karena ia memilih menjadi penyadap yang berhati nurani.)

KGM: Terima kasih, Pak. Wawancara ini bukan untuk membocorkan rahasia negara. Melainkan untuk mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap kabel. Ada tanggung jawab moral.

Hendra: (tersenyum, lalu berdiri) Semoga bermanfaat. Dan ingat. Jurnalis dan intelijen sebenarnya punya tugas yang sama: Menjaga kebenaran. Bedanya, kau menulisnya untuk publik. Aku mendengarnya dalam senyap. Tapi keduanya harus berpegang pada satu prinsip. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat.

(Mereka berjabat tangan. Di luar, lampu jalan menyala. Malam semakin larut. Tetapi ada kejernihan. Yang baru saja lahir dari sebuah dialog tentang batas. Etika. Dan hati nurani.)

== SELESAI ==
Silahkan Tunggu Wawancara Imajiner (2)

Serial Tasawuf (57): Hikmah Keduapuluh Lima, "Pintu Kekasih Allah yang Tak Pernah Tertutup"


Malam itu, para salik duduk melingkar. Tetapi suasana terasa berbeda. Seorang salik bernama Ahmad memandang lantai dengan mata yang gelap. Ia baru saja membaca kisah para wali. Orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Yang doanya dikabulkan. Yang hatinya bercahaya. Dan ia merasa semakin kecil.

“Wahai Mursyid,” ujarnya dengan suara berat, “aku membaca kisah para wali. Mereka begitu dekat dengan Allah. Sedangkan aku. Aku penuh dosa, aku lalai, aku lemah. Apakah mungkin aku menjadi wali? Apakah Allah mau menerimaku?”

Syekh Ahmad bin Atha’illah as-Sakandari memandang Ahmad dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

مَا اسْتَنْكَفَ أَحَدٌ عَنِ الْوِلَايَةِ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِاللهِ

“Tidaklah seseorang menolak wilayah (kedekatan dengan Allah) kecuali karena kebodohannya tentang Allah.”

Apa Itu Wilayah?

Seorang salik bernama Fatimah mengangkat tangan. “Wahai Mursyid, apa yang dimaksud dengan wilayah?”

Ibnu Atha’illah menjawab, “Wilayah adalah kedekatan dengan Allah. Bukan jabatan, bukan gelar, bukan pengakuan manusia. Ia adalah keadaan hati yang selalu bersama Allah. Dan engkau, Ahmad, beranggapan bahwa wilayah itu hanya untuk orang-orang tertentu, para nabi, para sahabat, para ulama besar. Engkau mengira bahwa pintu itu telah tertutup bagimu.”

“Itulah kebodohan tentang Allah. Engkau mengira Allah hanya mencintai orang-orang yang sempurna. Padahal Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Engkau mengira kedekatan dengan Allah diperoleh melalui amal yang banyak. Padahal ia diperoleh melalui hati yang tulus. ”

Dalil Pertama: Allah Dekat, Bukan Jauh

Ibnu Atha’illah membuka mushafnya. “Allah berfirman:

‘Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat.’ (QS. Al-Baqarah: 186)”

“Perhatikanlah, Ahmad. Allah tidak berkata ‘Aku dekat dengan para wali.’ Ia berkata ‘Aku dekat’ tanpa syarat. Dekat dengan siapa? Dengan hamba-hamba-Ku. Termasuk engkau, yang merasa penuh dosa.”

Dan Allah juga berfirman:

‘Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.’ (QS. Qaf: 16)


Dalil Kedua: Jangan Berputus Asa

Umar, salik yang lain, bertanya, “Wahai Mursyid, bagaimana jika kami merasa terlalu banyak dosa untuk mendekat kepada Allah?”

Ibnu Atha’illah menjawab dengan ayat yang paling membuat hati para salik bergetar:

‘Katakanlah: “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.”’ (QS. Az-Zumar: 53)

“Perhatikanlah, Umar. Allah tidak berkata ‘wahai orang-orang saleh.’ Ia berkata ‘wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas’. Orang-orang yang berdosa. Yang melampaui batas. Yang merasa jauh. Kepada merekalah Allah berbicara lebih dulu.”

Dalil Ketiga: Wali-Wali Allah

Ibnu Atha’illah kemudian membacakan firman Allah:

‘Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.’ (QS. Yunus: 62-63)

“Siapakah wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi orang yang beriman dan berusaha bertakwa.”

Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi:

“Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat…” (HR. Bukhari)

“Perhatikanlah, Ahmad. Jalan menuju wilayah bukanlah jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang istimewa. Ia adalah jalan yang terbuka bagi siapa pun yang mau melangkah. Dengan menjalankan yang wajib. Lalu memperbanyak yang sunnah.”

Dalil Keempat: Allah Lebih Sayang dari Seorang Ibu

Ibnu Atha’illah menutup dengan kisah yang lembut. “Nabi SAW pernah melihat seorang perempuan menyusui anaknya. Beliau bertanya: ‘Apakah engkau pikir perempuan ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api?’ Para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Nabi SAW bersabda: ‘Sungguh, Allah lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada perempuan ini kepada anaknya.’ (HR. Bukhari dan Muslim)”

“Jika engkau merasa tidak layak. Ingatlah bahwa yang memanggilmu bukanlah dirimu sendiri, tetapi Allah. Dia-lah yang menciptakanmu, Dia-lah yang menuntunmu ke majelis ini, dan Dia-lah yang masih memberimu napas hingga malam ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan cinta.”

Penutup: Jangan Menutup Pintu yang Allah Buka

Malam semakin larut. Ibnu Atha’illah memandang para salik dengan penuh kasih.

“Anak-anakku,” ujarnya, “janganlah engkau menolak wilayah karena merasa tidak layak. Yang menolak wilayah adalah orang yang bodoh tentang Allah. Karena ia mengira Allah hanya mencintai orang yang sempurna. Padahal Allah mencintai orang yang kembali kepada-Nya. ”

“Pintu itu tidak pernah tertutup. Yang tertutup adalah hatimu yang mengira engkau tidak pantas masuk. Maka bukalah hatimu, dan melangkahlah. ”

“Maka berdoalah: ‘Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku menolak kedekatan dengan-Mu karena kebodohanku tentang-Mu. Bukalah hatiku untuk menerima cinta-Mu, dan tuntunlah aku di jalan para kekasih-Mu.’”

Ahmad mengusap air matanya. Ia belum merasa layak. Tetapi ia telah berhenti menutup pintu. Dan malam itu, ia pulang dengan tekad baru. Melangkah, meskipun pelan. Karena pintu itu tidak pernah tertutup.

Wallahu a’lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah kedua puluh enam.


Kamis, 19 November 2026

Skandal Penyadapan Ilegal (13): PTDH untuk Eko Hadi, "Ketika Eksekutor Dipecat, Sang Arsitek Tetap Tak Tersentuh"


(Secangkir Anggur Merah, Edisi-95)

Catatan Ki Gempur: Esai ini adalah bagian ketiga belas dari rangkaian serial  skandal penyadapan. Fokusnya bukan pada penghakiman pidana. Yang masih berproses hukum. Melainkan pada makna dari sebuah pemecatan. Apa yang diungkap oleh jatuhnya Irjen Eko Hadi tentang arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia tetap berhak atas praduga tak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketika Tangan Menekan Tombol

Pada Selasa, 17 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi paling berat kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri. Disertai pernyataan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela. 

Sidang berlangsung hampir sembilan jam. Dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan sembilan saksi diperiksa. Termasuk satu saksi yang meringankan. Eko menjadi perwira tinggi kedua yang dipecat dalam skandal ini. Setelah Irjen Ahrie Sonta, sepuluh hari sebelumnya.

Majelis menilai Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait illegal access. Penyadapan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. 

Ia melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 junto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

Usai putusan, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Tetapi langsung mengajukan banding. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai aturan dan kredibilitasnya terjaga.

Dalam peta peran yang dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR, Eko Hadi bukanlah pemberi perintah tertinggi. 

Menurut Suyudi, Listyo Sigit. Yang menjabat Kapolri pada periode kejadian. Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp. Slamet Uliandi memberikan persetujuan. Dan Eko Hadi, yang pernah menjabat Plt Kabakmon, menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi.

Di sinilah letak posisi struktural Eko yang sebenarnya. Ia adalah simpul eksekusi. Ia bukan arsitek yang merancang. Bukan pemberi restu yang mengizinkan. Melainkan tangan yang menjalankan. 

Bareskrim bahkan mengungkap bahwa rumah di Cipete, Jakarta Selatan, digunakan Eko sebagai posko penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain. Namun justru karena ia adalah eksekutor, Pemecatannya mengandung makna yang lebih menghunjam. Jika eksekutor sudah dipecat, mengapa arsiteknya belum?

Ritual Pembersihan Simbolik

PTDH bagi Eko Hadi adalah sanksi etik tertinggi yang dikenal dalam institusi Polri. Ia bukan sekadar hukuman administratif. Ia adalah pencabutan legitimasi moral untuk mengenakan seragam yang sama. 

Dalam bahasa Emile Durkheim, ini adalah ritus penebusan. Sebuah cara bagi institusi untuk mengatakan kepada publik bahwa ia mampu membersihkan dirinya sendiri. Kompolnas menyatakan prosesnya kredibel. Publik diminta percaya bahwa keadilan telah ditegakkan.

Namun, filsafat hukum mengajarkan bahwa hukuman yang adil bukanlah hukuman yang paling berat kepada yang paling lemah. Melainkan hukuman yang proporsional terhadap tanggung jawab. 

Eko Hadi menjalankan perintah. Ia dipecat. Slamet Uliandi memberi persetujuan. Nasib etiknya belum diumumkan. Listyo Sigit memberi perintah. Status etiknya juga belum jelas. 

Dalam sebuah piramida komando. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Tetapi dalam skandal ini, yang sudah dipecat justru adalah mereka yang berada di lapisan bawah piramida. Ini bukan keadilan yang menukik ke atas. Ini adalah keadilan yang berhenti di tengah.

Yang Tidak Dipecat dan Yang Tidak Dijelaskan

Kritik yang paling keras bukanlah bahwa Eko dipecat. Kritik yang tajam bahwa pemecatannya menjadi pengalih perhatian dari pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh penyadapan ini? 

Kapolri menyebut Listyo sebagai end user. Penerima hasil akhir. Tetapi jika Listyo adalah penerima akhir, untuk siapa ia menyadap? Untuk dirinya sendiri? Untuk “Geng Solo”? Untuk kekuatan politik yang lebih besar? Hingga hari ini, pertanyaan itu belum terjawab oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di angkasa.

Sementara itu, proses pidana terhadap Eko masih berjalan. Ia masih berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, dengan ancaman pasal berlapis: Pasal 258 KUHP Nasional (10 tahun), Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE (8 tahun), dan Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal (6–7 tahun). PTDH tidak menghapus tanggung jawab pidananya. 

Tetapi PTDH juga tidak menyentuh aktor yang lebih tinggi. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ini adalah kekerasan simbolik. Institusi mengorbankan figur yang paling terlihat agar struktur yang lebih dalam tetap tidak tersentuh.

Pemecatan sebagai Cermin, Bukan Solusi

Irjen Eko Hadi Santoso adalah cermin dari skandal ini. Ia memperlihatkan bahwa Polri mampu menghukum anggotanya. Tetapi ia juga memperlihatkan bahwa hukuman itu berhenti pada lapisan tertentu. 

Selama arsitek dan pemberi restu belum menerima sanksi setara, PTDH bagi Eko hanyalah teater akuntabilitas. Publik dibuat percaya bahwa masalah selesai. Padahal mesin penyadapan tetap berdiri. Hanya dengan pengguna yang berbeda. 

Eko menangis, meminta maaf, lalu banding. Institusi bergerak, tetapi tidak berubah. Dan di ruang gelap yang ia tinggalkan. Pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali tetap menggantung. 

Seperti posko di Cipete yang pintunya sudah digeledah. Tetapi pemilik sebenarnya dari operasi itu belum pernah benar-benar dipanggil untuk menjawab.

Siapa sebenarnya pemilik operasi yang menggegerkan ini? Harap bersabar. Pada saatnya akan diungkap. Kita hanya bisa menonton dan bersaksi. Sebuah teater realistik yang seru dan mendebarkan. Yang boleh jadi mengalahkan keseruan dan viralitas drama produk Korea sana...!! Seruuu...dan Seraaammm..!!!



APEC (1): "Nilai Strategis APEC bagi Indonesia"

Spotlight : APEC dan Indonesia memiliki hubungan yang erat dan strategis. Bagi Indonesia, APEC bukan sekadar forum diplomatik. Melainkan pan...