Rekening untuk semua: "Ketika Si Lugu Menggugat Wangsit"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-47)

Pengantar: Bayangkanlah sebuah negeri. Katanya, negeri ini ingin setiap orang minimal 17 tahun punya buku tabungan. Bukan buku tabungan biasa, loh. Tapi rekening bank. Konon, ini supaya bantuan dari pemerintah bisa meluncur dengan tepat dan rapi. Tidak lagi lewat jalan terjal berliku. Entahlah, dari mana sumber wangsitnya. Hingga muncul ide yang memaksa si lugu ini ingin berkomentar...


Apa Iya Sebanyak Itu?

Kabarnya, anggaran yang disiapkan tidak tanggung-tanggung, waduh, sekitar Rp11 triliun. Uang sebanyak itu akan dipakai untuk membuka rekening bagi sekitar 200 juta orang. Masing-masing dapat saldo awal Rp50 ribu. Mantabs..

Mendengar hal itu, saya yang polos bin lugu ini sedikit tercengang. Jadi ikut merasakan dan berpikir. Apa iya, jumlahnya sebanyak itu? Bukankah teman-teman saya di kampung sudah pada punya rekening? Walau kadang hanya makan sambal dan sayur mentah. Dan cukup istimewa kalau dengan lauk tahu dan tempe.

Mereka punya, kok. Biasa dipakai untuk menerima upah harian. Kadang untuk menabung sedikit. Walau saldonya lebih sering menipis dan meringis daripada mengendap.

Lalu, untuk siapa gerangan dua ratus juta rekening itu? Ah, ada-ada saja nih wangsit yang ditangkap pemerintah...

Ternyata, pertanyaan lugu itu bukan hanya milik pribadi. Lembaga Penjamin Simpanan mencatat, orang usia produktif (17 th keatas) yang belum punya rekening pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta. Angka itu bahkan turun dari tahun sebelumnya.

Jadi, kalau yang belum punya cuma segitu, mengapa yang mau dibukakan rekening sampai dua ratus juta? Apakah nanti orang yang sudah punya rekening justru dibikinkan lagi, supaya targetnya tercapai? 

Menteri Koordinator Perekonomian pun seolah mengiyakan. "Yang punya multiple account juga kita lihat. Mereka tetap dapat juga". 

Hahaha...Sumpah, Saya malahan jadi tambah bingung.

Para pengamat tak pelak ikut geleng-geleng kepala. Kata mereka, ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit. Lebih baik uangnya dipakai untuk membenahi data penerima bantuan.

Bukan sekadar mengejar jumlah rekening. Sebab, kalau data penerimanya saja masih kacau, punya rekening juga percuma. Tidak membuat bantuan jadi tepat sasaran.

Rekening Bobo Pulas

Ada juga yang mengingatkan. Jangan sampai Rp11 triliun habis cuma untuk membuat rekening. Tapi rakyat tetap tidak punya uang untuk diisikan ke dalamnya. Nanti rekeningnya malah jadi rekening bobo pulas. Kalau tak mau dibilang rekening mati.

Menteri Keuangan membantah angka Rp11 triliun itu sudah final. Katanya, itu masih hitungan kasar. "Saya yakin enggak akan sampai 11 triliun," ujarnya.

Beliau juga bilang, pemerintah masih menunggu rincian. Masih harus memetakan siapa saja yang sudah punya rekening dan siapa yang belum. 

Jujur saja, mendengar itu saya jadi sedikit lega. Setidaknya ada yang masih beritikad baik. Masih ada keinginan menghitung dengan cermat. Bukan sekadar menggebu-gebu untuk segera dieksekusi.

Kalau tujuannya menyalurkan bantuan sosial. Bukankah memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional jauh lebih penting?

Kalau tujuannya agar setiap warga negara punya rekening. Apakah negara ini sedang membangun kebiasaan menabung. Atau sekadar sedang membangun administrasi? Hayo, jawab dong!

Saya ini cuma orang lugu. Saya tidak paham betul seluk-beluk anggaran dan kebijakan. Tapi saya tahu satu hal. Membuat rekening itu mudah. Yang sulit adalah memastikan isinya tidak kosong. Dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Mungkin, sebelum membuka dua ratus juta rekening, ada baiknya kita bertanya dulu dengan polos. Untuk apa? Dan untuk siapa?

Solusi Paling Bijak

Solusi paling bijak barangkali bukan menolak inklusi keuangan. Melainkan menunda yang belum mendesak dan membenahi yang lebih dasar.

Pertama, pemerintah sebaiknya memakai data tunggal (DTKS dan DTSEN) sebagai rujukan utama.

Jangan membuka rekening massal sebelum daftar penerima benar-benar bersih, mutakhir, dan terverifikasi. Hindari target politik yang memaksa daerah mengejar angka. Jika ada warga yang menolak atau belum siap. Jangan dipaksa. Beri edukasi dan waktu.

Kedua, sasarannya cukup mereka yang benar-benar belum punya rekening. Ya itu tadi, sekitar 15,3 juta orang. Bukan 200 juta. Bagi yang sudah punya rekening, cukup integrasikan nomor rekening yang ada. Tak perlu membuat akun baru.

Ketiga, alih-alih menghabiskan triliunan untuk administrasi. Dana sebaiknya dialokasikan untuk literasi keuangan, pendampingan, dan bantuan modal kecil. Rekening tanpa isi hanya menjadi simbol. Bantuan langsung tunai tetap lebih penting bagi yang paling miskin.

Keempat, pemerintah perlu transparan soal biaya. Termasuk Rp50 ribu saldo awal. Apakah itu insentif, bantuan, atau sekadar pancingan?

Kelima, lakukan uji coba terbatas di beberapa daerah, evaluasi, lalu perluas jika terbukti efektif. Libatkan bank, koperasi, dan posyandu sebagai ujung layanan. Pemerintah juga harus mengumumkan hasil audit dan membuka kanal pengaduan.

Dengan begitu, kebijakan ini tidak sekadar mengejar jumlah rekening. Tetapi benar-benar menguatkan ekonomi rakyat kecil. Sebaiknya lakukan kajian lagi lebih mendalam.

Itulah jalan solusi yang polos bin lugu. Insyaallah lebih bijak. Sedikit tapi tepat. Bukan besar tapi kosong. Maaf, kalau si lugu ini sedikit  menggugat lahirnya sebuah wangsit yang aneh-aneh...!!

Pensiun Seumur Hidup DPR: "Kemewahan di Tengah Nestapa Rakyat"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-46)

Pengantar: Sudah bukan rahasia lagi, di republik ini, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak sekadar mengemban amanat konstitusi. Ia laksana membuka pintu gerbang menuju sorga duniawi. Betapa tidak! Di tengah rakyat yang bergelut dengan harga beras yang meroket. Biaya pendidikan yang menggorok. Harga barang konsumsi yang mencekik. Dan lapangan kerja yang kian sempit. Para wakil rakyat justru pada duduk bertopang kaki. Sambil bersiul mendendangkan lagu "bukan urusanmu." Tentu saja dalam rangka menikmati fasilitas yang sulit dicerna akal sehat. Salah satu yang paling telak menusuk rasa keadilan adalah mendapatkan pensiun seumur hidup. Sehebat itukah penghargaan yang diberikan kepada para anggota legislatif?

Hingga Ajal Menjemput

Mari kita telanjangi fakta itu tanpa tabir. Seorang anggota DPR yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Entah satu periode. Entah lima tahun saja. Berhak menerima uang pensiun setiap bulan hingga ajal menjemputnya. 

Bukan jumlah yang tanggung-tanggung. Angkanya bisa berkali lipat dari upah minimum regional. Sementara itu, seorang buruh yang telah mengabdi puluhan tahun di pabrik. Seorang guru yang mencurahkan seluruh hidupnya mendidik generasi bangsa. Seorang petani yang membanting tulang membajak sawah demi ketahanan pangan negeri ini. Mereka harus berjuang mati-matian. Bahkan untuk sekadar mendapat jaminan hari tua yang layak.

Di manakah letak keadilannya?

Konstitusi kita dengan lantang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun nyatanya, negara ini seolah terbelah menjadi dua kasta. 

Kasta pertama adalah mereka yang duduk di kursi empuk Senayan. Yang tidak perlu risau akan hari esok karena negara akan menjamin hidupnya hingga mati. Kasta kedua adalah rakyat jelata. Yang harus bekerja hingga badan kurus tulang keropos. Dan bahkan setelah itu, belum tentu bisa beristirahat dengan tenang.

Lalu mengapa pensiun seumur hidup ini begitu problematik? Pertama, karena ia menciptakan ketimpangan yang ekstrem. Bayangkan, seorang anggota DPR yang hanya menjabat satu periode, lima tahun, akan menerima pensiun selama puluhan tahun ke depan. 

Padahal, kontribusinya selama lima tahun itu belum tentu sebanding dengan kinerjanya, Dan beban yang harus ditanggung negara puluhan tahun kemudian. Sementara itu, seorang pekerja formal yang menyetor iuran pensiun setiap bulan selama tiga puluh tahun pun belum tentu mendapatkan hasil yang sepadan.

Kedua, pensiun seumur hidup ini berpotensi menciptakan mentalitas yang salah di kalangan wakil rakyat. Alih-alih bekerja untuk rakyat. Mereka justru bekerja untuk mempertahankan kursi demi memastikan pensiun yang mengalir deras. Orientasi mereka bergeser dari pengabdian menjadi perburuan kekuasaan semata. Bukankah ini pengkhianatan terhadap amanat rakyat?

Ketiga, di tengah defisit anggaran negara yang kian melebar. Beban pensiun seumur hidup para wakil rakyat ini jelas memberatkan keuangan negara. Uang rakyat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur. Meningkatkan kualitas pendidikan. Atau memperluas akses kesehatan. Justru harus terkuras untuk membiayai gaya hidup para mantan wakil rakyat yang sudah tidak lagi mengabdi.

Beban bagi Rasa Keadilan

Bandingkan dengan negara-negara maju yang justru membatasi masa pensiun pejabat publiknya. Di beberapa negara, pensiun hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan tidak ada sama sekali jika masa jabatannya terlalu singkat. Mengapa kita justru mempertahankan sistem yang sudah jelas-jelas tidak adil ini?

Tentu, ada argumen bahwa pensiun seumur hidup diberikan untuk mencegah korupsi. Logikanya, jika wakil rakyat sudah dijamin hidupnya setelah pensiun, mereka tidak akan tergoda untuk mencuri uang rakyat. 

Namun, logika ini runtuh dengan sendirinya ketika kita melihat realitas. Buktinya, korupsi di kalangan wakil rakyat justru semakin menggila dari tahun ke tahun. Artinya, pensiun seumur hidup bukanlah solusi. Melainkan justru menjadi beban ganda. Beban bagi keuangan negara. Dan beban bagi rasa keadilan rakyat.

Perlu Ditinjau Ulang

Apa yang harus dilakukan? Sudah saatnya sistem pensiun seumur hidup bagi anggota DPR ditinjau ulang secara mendasar. Negara ini bukanlah perusahaan milik keluarga yang bisa membagi-bagikan keuntungan kepada segelintir orang. Negara ini adalah milik rakyat. Dan setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Alternatifnya jelas. Batasi masa pensiun, sesuaikan besaran dengan kontribusi nyata. Atau bahkan hapuskan sama sekali jika memang tidak diperlukan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pensiun harus ditegakkan. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir.

Jika para wakil rakyat benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Bukan tuan yang ingin dilayani, maka sudah sepatutnya mereka menjadi yang pertama mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bangsa. Jangan sampai rakyat semakin jauh dari kesejahteraan. Sementara para wakilnya justru semakin jauh dari rasa malu.

Sungguh, di negeri yang katanya merdeka ini, masih ada saja ketidakadilan yang dibiarkan mengakar. Pensiun seumur hidup bagi anggota DPR hanyalah salah satu dari sekian banyak luka yang menganga. Jika tidak segera diobati, luka itu akan terus membusuk. Hingga akhirnya meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi tempat mereka bersandar.

Rakyat sudah terlalu lelah. Sudah saatnya para wakil rakyat mendengar. Sebelum suara rakyat berubah menjadi gemuruh yang tak lagi bisa dibendung.

Solusi Paling Adil

Ada beberapa solusi yang dirasa cukup adil.

Cabut hak pensiun seumur hidup anggota DPR. Ganti dengan jaminan sosial tunggal yang setara rakyat.

Selama ini, THP anggota DPR. Gaji pokok Rp4,2 juta. Belum termasuk tunjangan jabatan, transportasi, komunikasi, uang rapat, listrik-air-telepon, dan fasilitas lain, berkisar Rp50–60 juta per bulan. 

Artinya, dalam setahun, seorang wakil rakyat menerima lebih dari setengah miliar rupiah. Belum termasuk fasilitas dinas dan dana aspirasi. 

Jika hanya dengan satu periode mereka sudah menikmati puluhan juta per bulan. Maka pensiun seumur hidup adalah kemewahan ganda yang tak masuk akal.

Maka solusinya harus tajam.  Pertama, ubah UU No. 12 Tahun 1980 dan seluruh aturan turunannya. Hapus pensiun seumur hidup. Ganti dengan BPJS Ketenagakerjaan biasa. Sama seperti pekerja lain. 

Kedua, pensiun hanya diberikan jika telah mengabdi minimal dua periode penuh. Dengan besaran maksimal setara UMP daerah pemilihannya.

Ketiga, seluruh tunjangan dan THP dipublikasikan setiap bulan di laman resmi DPR. Lengkap dengan rincian penggunaan dana aspirasi. 

Keempat, bentuk komisi independen yang mengaudit kekayaan wakil rakyat sebelum dan sesudah menjabat. 

Kelima, jika defisit anggaran membengkak, pensiun mantan wakil rakyat dipotong lebih dulu, Bukan anggaran pendidikan atau kesehatan. 

Terakhir, jadikan jabatan wakil rakyat sebagai pengabdian. Bukan jalan menuju kekayaan abadi. 

Jika mereka menolak, rakyat punya hak mencabut mandat melalui pemilu. Tak perlu menunggu kiamat reformasi. Cukup satu undang-undang. Satu keberanian. Dan satu niat untuk berhenti mengkhianati rakyat. 

Itulah solusi paling adil. Bukan sekadar wacana. Melainkan pemotongan hak istimewa yang selama ini dinikmati di atas penderitaan rakyat. 

Adalah dosa besar bergembira diatas tangisan derita rakyat...!!!

Ketika 700 BUMN Dibantai: "Obral Mati Berdalih Efisiensi"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-45)

Pendahuluan: Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung ekonomi nasional. Tak pelak, pernyataannya bikin bulu kuduk merinding. 700 BUMN lagi akan ditutup hingga akhir 2026. Sebelumnya, 290 BUMN telah dikubur dalam masa pemerintahannya. Padahal belum genap dua tahun. Dengan hitungan kasar, total hampir seribu perusahaan pelat merah akan dibasmi. BUMN yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Tujuan akhir tinggal 250 tersisa. Apakah ini sebuah reformasi atau kegilaan? Apakah ini pembantaian berdarah dingin terhadap aset negara? Atau semacam obral mati berdalih efisiensi?

Antara Revolusi dan Kegilaan?

Prabowo mengaku kaget saat mengetahui jumlah BUMN mencapai 1.077 entitas. Jauh dari perkiraan awalnya yang hanya 300-350. Kekagetan ini lalu diterjemahkan menjadi kebijakan yang tak kalah mencengangkan. Pangkas habis-habisan tanpa ampun.

Angka penghematan pun melambung. Setelah menutup 290 BUMN, pemerintah mengklaim telah menghemat Rp50 triliun. Dengan tambahan 700 penutupan, targetnya naik menjadi Rp100 triliun. Bahkan ada yang menduga penghematan hingga Rp300 triliun per tahun. Angka-angka ini terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Terutama bagi para wajib pajak. Indah. Walau sulit dipercaya.

Pertanyaan menganga. Dari mana angka 250 itu berasal? Mengapa bukan 300, atau 400, atau 200? Tidak ada kajian akademik yang dipublikasikan. Tidak ada tolok ukur jelas. Hanya ambisi politis yang berkata. "Ini akan saya lakukan." Dan rakyat kudu diam, Hanya bisa bungkam.

Siapa yang Pantas Mati?

Pemerintah beralasan bahwa BUMN yang ditutup adalah perusahaan zombi. Tidak produktif. Merugi terus. Dan membebani negara. 

Prabowo sendiri menyebut mereka tidak menguntungkan. Tidak punya kinerja baik. Bahkan ada oknum direksi yang sengaja menciptakan struktur perusahaan berlapis untuk menyembunyikan korupsi.

Tapi benarkah semua 700 entitas yang akan dibubarkan adalah zombi? Kita tidak pernah tahu. Sebab pemerintah tidak pernah transparan tentang kriteria dan daftar perusahaan yang masuk daftar hitam. 

Tanpa transparansi, kebijakan ini menjadi senjata tajam yang bisa menebas siapa saja. Termasuk perusahaan yang sebenarnya masih punya potensi. Tetapi tersandera oleh birokrasi atau utang lama.

Hemat di Atas Penderitaan

Efisiensi memang terdengar mulia. Tapi mari kita bedah. Penghematan Rp100 triliun itu berasal dari mana? Rupanya dari gaji direksi dan komisaris yang dihilangkan. Dengan kata lain, negara menghemat dengan cara memecat orang. Bukan dengan memperbaiki tata kelola. Bukan dengan meningkatkan produktivitas. Bukan dengan memberantas korupsi di hulu. Tapi dengan mematikan perusahaan dan mengirim ribuan pekerja ke jalan.

Komisi VI DPR pun angkat bicara. Efisiensi tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja. Danantara pun memberikan garansi bahwa tenaga kerja tidak akan dibuang begitu saja. 

Tapi garansi tanpa mekanisme pengawasan adalah an-sich nonsens. Siapa yang menjamin pesangon dibayar? Siapa yang mengawasi proses likuidasi agar tidak ada aset negara yang menguap di tengah jalan? Tidak ada jawaban.

Solusi Bedah Sistematis

Jika tujuan mulianya adalah merampingkan BUMN, maka caranya tidak harus dengan palu godam. Ada beberapa solusi yang lebih beradab dan bermartabat.

Pertama, audit forensik menyeluruh sebelum menutup satu perusahaan. Jangan main tebak-tebakan. Petakan aset, utang, potensi, dan kinerja setiap entitas. Transparansi adalah harga mati.

Kedua, selamatkan yang bisa diselamatkan. Jangan tutup perusahaan yang hanya butuh suntikan modal atau perbaikan manajemen. BUMN bukanlah sampah yang bisa dibuang begitu saja. Ini adalah milik rakyat. Jika ada direksi yang korup, pecat direksinya. Bukan bubarkan perusahaannya.

Ketiga, konsolidasi, bukan likuidasi massal. Merger dan akuisisi antar BUMN yang memiliki bisnis serupa jauh lebih bijak daripada penutupan. Ini mencegah kanibalisme proyek antar BUMN. Dan tetap mempertahankan lapangan kerja.

Keempat, libatkan DPR dan masyarakat dalam setiap keputusan besar. Jangan jadikan kebijakan ekonomi sebagai monolog kekuasaan. Komisi VI DPR sudah menyatakan kesiapan mengawal proses ini. Sebaiknya gunakan itu.

Kelima, alokasikan dana hasil efisiensi secara terukur. Jangan sampai uang Rp100 triliun yang dihemat malah menguap ke program lain yang tidak kalah borosnya. Buat laporan publik yang bisa diakses setiap warga negara.

Antara Nyali dan Kebodohan

Menutup 700 BUMN membutuhkan nyali besar. Tapi nyali tanpa akal sehat adalah kebodohan. Kita tidak sedang bermain catur dengan pion kayu. Kita sedang mempertaruhkan masa depan ribuan pekerja. Aset negara triliunan rupiah. Dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Slogan "efisiensi" jangan dijadikan tameng untuk pembantaian bisnis negara. Karena pada akhirnya, yang membayar harga dari semua kebijakan gegabah ini tetaplah rakyat kecil. Yang notabene tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah dilibatkan. Dan hanya bisa pasrah menonton tontonan pembantaian berdarah dingin ini dari kejauhan.

Selamatkan BUMN yang sehat. Sembuhkan yang sakit. Dan kubur yang benar-benar mati dengan terhormat. Bukan dengan pembantaian massal. Itu saja..! Sisanya biar para pakar  merespon dan memberi solusi...!

Dialog Imajiner: "Tekad Taubat Sang Koruptor dan Dahsyatnya Rayuan Iblis"

(Latar: Sebuah ruang tamu mewah di penthouse Jakarta, pukul 2 dini hari. Lampu redup, bayangan lilin berkedip di atas meja marmer. Di kursi empuk duduk Seorang Koruptor (50 tahun), mantan pejabat negara yang kini terjerat kasus korupsi. Di hadapannya, sesosok bayangan mulai terbentuk dari asap rokok dan embun dingin. Iblis Mephistopheles modern. Berkostum jas Armani. Dengan senyum yang menunjukkan gigi tajam dan membuat merinding).

Koruptor: (menatap kosong ke lantai) Aku sudah putuskan. Besok pagi aku akan datang ke KPK. Semua uang akan aku kembalikan. Lebih baik miskin tapi tenang. Daripada kaya tapi tersiksa seperti ini.

Iblis: (tertawa pelan, suaranya seperti gesekan kertas ampelas) Ah, Kau Sahabatku. Seperti janji fajar. Selalu indah diucapkan tengah malam. Tapi selalu layu saat mentari terbit. Katakan padaku, siapa yang mengajarimu bermain golf di usia 40? Siapa yang memberimu akses ke proyek-proyek reklamasi? Siapa yang menaruh nama istri, mertuamu dan anakmu di rekening Swiss?

Koruptor: Aku tahu itu kau. Tapi aku sudah muak. Anakku menjauh dariku. Istriku lebih sering tidur di kamar tamu. Tiap malam aku mimpi. Mimpi sawah tempat aku bermain dulu kekeringan lalu berubah menjadi sungai darah.

Iblis: (berjalan mengelilingi kursi, jari-jari lentik berkuku panjangnya menyentuh bahu Sang Koruptor) Drama yang indah. Tapi coba pikir logika, sahabatku. Jika kau mengaku, kau kehilangan segalanya. Rumah ini, mobil mewah itu, pensiunan yang cukup untuk tujuh generasi. Jika Anakmu yang sekarang membencimu? Nanti ia hanya akan menganggapmu beban. Lalu Istri? Ia akan pergi ke pengacara perceraian sebelum kau selesai membaca BAP.

Koruptor: Tapi dosa ini…(seraya menekan dadanya) Rasanya seperti batu bara terbakar di ulu hati. Dulu aku kira uang bisa mendinginkannya. Ternyata tidak.

Iblis: (duduk di hadapannya, menyilangkan kaki) Kau tahu perbedaan manusia dan malaikat? Malaikat tidak punya nafsu. Manusia, kau, diberi nafsu oleh Tuhan. Aku hanya fasilitator. Aku tidak pernah memaksamu. Aku hanya berbisik: "Ambil saja, untuk kesehatan ibumu." Lalu kau mengambil. "Sekali saja, tidak ada yang tahu." Lalu kau ambil lagi. Aku hanya memberi logika. Kau sendiri yang memilih, bukan?

Koruptor: Itu dusta! Kau yang membisikkan rasa takut itu. Takut miskin, takut tak dihormati, takut kalah dari kolega.

Iblis: (menepuk tangan pelan) Bagus! Sekarang kau mulai mengerti teologi. Tapi mari realistis. Kembalikan uang? KPK tetap akan memenjarakanmu. Media tetap akan menghakimimu. Tetangga tetap akan bergosip. Pertanyaannya, mau masuk penjara sebagai orang kaya atau orang miskin? Mau anakmu kuliah di Harvard atau di kampus pinggiran?

Koruptor: (terdiam, matanya berkaca-kaca) Aku sudah menyesal. Dalam shalat malam, aku merasa ada pintu terbuka. Allah Maha Pengampun, bukan?

Iblis: (mendekat, napasnya beraroma dupa dan belerang) Ah, pengampunan. Kata yang indah. Tapi tahukah kau siapa yang paling banyak disebut dalam ayat pengampunan? Orang yang belum berbuat. Sedang kau, kau sudah berbuat 127 proyek fiktif. 56 rekanan palsu. 9 perusahaan cangkang. Itu bukan "khilaf", Sahabatku. Itu sistem. Dan sistem, seperti yang kau ajarkan di seminar-seminar, tidak bisa dibongkar dengan air mata.

Koruptor: Aku bisa menjadi saksi. Aku bisa membongkar yang lain.

Iblis: (tertawa keras sampai lampu berkedip) Kau? Saksi? Sungguh lucu. Siapa yang akan percaya pada koruptor yang mengaku bertobat di saat jaring sudah mengencang? Mereka akan bilang: Ini taktik, ini sandiwara. Kau akan sendiri, Sobatku. Tanpa teman, tanpa uang, tanpa kekuasaan. Hanya selimut tipis di ruang tahanan. Dan suara cicak yang mengingatkanmu pada tiap kontrak yang kau tanda tangani.

(Suasana Hening. Angin malam masuk lewat celah jendela, memainkan tirai sutra).

Koruptor: (berbisik) Tapi malaikat malam itu, ia datang. Saat aku terbangun jam 03.00 wib. Ada cahaya di sudut kamar. Ia tak bicara. Tapi aku tahu pesannya, "Kembalilah, masih ada waktu!"

Iblis: (seketika merubah wujud. Sejenak terlihat seperti almarhum ayah Sang Koruptor, dengan kemeja lusuh dan tas kulit tua). Nak, kau ingat ayahmu? Guru honorer yang mati dengan utang? Ia memberimu satu pesan: "Jangan jadi orang miskin seperti aku. Kau ingat? Aku ada di telinganya saat ia mengucapkan itu. Aku ada di bantal rumah sakit saat ia menghembuskan napas terakhir. Aku tahu semua keinginan terdalammu, bukan menjadi baik, tapi menjadi dihormati. Dan kehormatan itu, Anaku, dibeli dengan uang. Kesalehan tidak pernah membeli mobil dinas.

Koruptor: (menangis tersedu) Tapi aku lelah. Lelah bersandiwara. Lelah bersalaman dengan pejabat lain. Sementara dalam hati kami saling menghitung proyek. Aku ingin damai. Damai yang tidak bisa dibeli.

Iblis: (kembali ke wujud aslinya, rambut tegas, mata hitam pekat). Damai? Aku beri kau damai. Ambil semua uang itu. Terbanglah ke negara tanpa ekstradisi. Beli vila di tepi danau. Bacakan puisi untuk angsa-angsa di sana. Bayar pengacara untuk menggugat negara di pengadilan internasional. Kau akan menjadi pahlawan. Pembela kebebasan melawan rezim korup. (hahaha, tertawa lebar). Bukankah itu narasi yang lebih indah daripada terkurung di sel berdesakan?

(Dalam isaknya Sang Koruptor, ia meraih tasbih di saku. Manik-manik kayu itu dingin. Ia mulai menghitung. Subhanallah, Walhamdulillah, Walailahailallah, Wallahu Akbar. Tiap butir yang dibacakan seperti mencabut duri dari hatinya).

Iblis: (mendesis, jaraknya mundur beberapa sentimeter). Singkirkan itu! Ritual kosong. Apakah tasbih membangun sekolah? Apakah tasbih memberi makan kelaparan? Kau dan aku sama, kita adalah manusia praktis. Aku menawarkan solusi, kau menawarkan harapan. Tapi harapan bukanlah rencana, Sahabatku!.

Koruptor: (berhenti menghitung, matanya tiba-tiba jernih). Kau takut, kan? Kau takut pada tasbih ini. Kau takut pada suara adzan subuh yang sebentar lagi berkumandang. Karena kau tahu, aku di ujung tanduk. Di sini, antara iman dan logika, aku masih bisa memilih. Dan aku memilih untuk mempercayai bahwa Allah lebih besar dari semua proyek fiktif yang kau bantu buatku.

(Hening. Jarum jam menunjuk pukul 04.30. Samar-samar terdengar sayup adzan dari masjid dekat apartemen).

Iblis: (wujudnya berubah. Kulitnya mengelupas seperti cat tembok tua, suaranya menjadi pecah) Kau pikir kau menang? Ini baru babak pertama. Setan tidak pernah menyerah, kawaku. Kami akan datang lagi. Besok, saat kau ragu di depan gedung KPK. Dalam kopi pagimu. Dalam tatapan hakim yang menghakimimu. Kami akan berbisik: "Bohong saja, putar cerita, buat kambing hitam, salahkan bawahan! Dan kau akan mendengarkan semua kataku. Karena kau manusia."

Koruptor: (menyandarkan punggung, dadanya terasa lega) Mungkin. Tapi malam ini, malam ini aku telah memilih. Dan pilihan itu, sungguh, terasa seperti udara segar setelah tiga puluh tahun sesak.

Iblis: (mulai memudar, asap menipis, wajahnya terakhir kali terlihat—antara sedih dan geram) Ingat kata-kataku saat kau menandatangani berita acara pemeriksaan. Ingat saat kau menggadaikan nama baikmu. Aku akan menunggu di persimpangan keraguan berikutnya. Selamanya. (suara terakhirnya lenyap, seperti kaset kusut.)

(Pukul 05.00. Lampu ruangan tiba-tiba terang. Lantai marmer bersih. Tak ada bekas asap,. Tak ada kursi bergeser. Hanya Sang Koruptor duduk sendiri. Tasbih di tangan, matanya merah. Telepon genggamnya bergetar. Pesan dari pengacara: "Besok jam 10. Siapkan cerita yang rapi.)"

(Sang Koruptor menatap layar, lalu mengetik balasan: "Siapkan surat pengakuan dan pengembalian aset.")

(Ia bangun. Membuka jendela. Menyambut fajar yang mulai jingga di ujung langit Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia menangis bukan karena takut. Tapi karena di wajahnya. Ia merasakan hembusan angin yang terasa seperti pengampunan yang belum sempurna. Tapi sedang dalam perjalanan).

(Subuh tiba. Setan pergi. Allah tetap ada. Dan keputusan. Keputusan paling berat, hanya berjarak satu langkah kaki menuju wastafel wudhu).
Masya Allah Tabarakallah...
(TAMAT)