Rabu, 18 November 2026

Skandal Penyadapan Ilegal (12): "Benarkah Ada Tangan Jokowi di Balik Penyadapan?"


(Secangkir Anggur Merah, Edisi-94)

Catatan Ki Gempur: Esai ini adalah bagian kedua belas dari sebelas serial tentang rangkaian skandal penyadapan. Fokusnya bukan untuk menghakimi siapa pun. Melainkan menimbang kekuatan bukti dan bobot politik di balik pertanyaan yang paling sering muncul di ruang publik. Semua pihak yang disebut tetap berhak atas praduga tak bersalah. Hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pertanyaan itu menggantung di ruang publik. Bagai asap yang tidak menemukan jalan keluar. Setiap kali skandal penyadapan menyeret nama baru. Pertanyaan yang sama kembali mengepul. Apakah Jokowi berada di balik semua ini? 

Jawaban yang paling jujur. Berdasarkan bukti yang tersedia hingga hari ini, adalah: Belum ada bukti hukum yang menghubungkan Jokowi secara langsung. Tetapi ada jaringan petunjuk yang membuat pertanyaan itu tidak bisa dibungkam begitu saja.

Petunjuk yang Mengarah ke Pintu yang Sama

Petunjuk pertama dan paling telanjang adalah kedekatan historis Listyo Sigit dengan Jokowi. Listyo bukan sekadar Kapolri yang dilantik Jokowi. Ia adalah orang yang pernah menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Menjadi ajudan Presiden. Lalu dipercaya memimpin Polri. 

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa posisi Listyo “tidak bisa dipisahkan dari kedekatannya dengan Pak Jokowi”. Dalam bahasa sosiologi. Ini adalah ikatan primordial yang tidak hilang hanya karena jabatan berganti. 

Ketika Listyo dituduh menyadap presiden yang ia layani di era Prabowo. Pertanyaan yang wajar muncul. Untuk kepentingan siapa jaringan loyalitas lama itu diaktifkan kembali?

Petunjuk kedua datang dari pernyataan Jokowi sendiri. Pada September 2023, di hadapan relawan. Ia mengklaim memiliki informasi intelijen yang lengkap tentang kondisi internal partai-partai politik: 
“Saya tahu dalamnya partai saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit”. 

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, mengaitkan pernyataan itu dengan skandal penyadapan: “Penyadapan yang dilakukan LSP terhadap Presiden Prabowo dan lain-lain. Diduga kuat untuk kepentingan Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok) untuk menjatuhkan rezim Prabowo”. 

Pernyataan Jokowi itu bukan bukti penyadapan. Tetapi ia adalah pengakuan publik. Bahwa ia pernah memiliki akses terhadap informasi intelijen yang bersifat strategis. Sesuatu yang dalam arsitektur kekuasaan. Tidak hilang begitu saja ketika ia lengser.

Petunjuk ketiga bersifat struktural. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pembelian teknologi penyadapan terjadi pada 2017–2023, yakni di era pemerintahan Jokowi. 

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, menduga Jokowi menggunakan teknologi itu “untuk tujuan-tujuan politik”. Jika alat sadap itu dibeli di era Jokowi dan digunakan untuk menyadap Prabowo pada 2025–2026. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “siapa yang menekan tombol”. Melainkan siapa yang membangun infrastruktur yang memungkinkan tombol itu ditekan.

Kontra-Narasi: Ketiadaan Pembuktian dan Bahaya Fitnah

Namun, semua petunjuk itu belum berubah menjadi bukti hukum. Ketua Umum Cipayung Nusantara, David Pajung, mengingatkan publik agar tidak buru-buru menyimpulkan: “Jangan dikit-dikit apa-apa selalu larinya ke Solo. Dikit-dikit apa-apa, belum ada pembuktian, bahkan dari tim penyidik sendiri belum ada sesuatu yang disampaikan”. 

Hingga pertengahan November 2026, Polri belum pernah mengumumkan keterlibatan Jokowi atau keluarganya dalam kasus ini. Bahkan Kapolri Suyudi Ario Seto sempat menyebut dugaan keterkaitan dengan “pihak luar negeri”, yang membuka kemungkinan bahwa arah penyadapan tidak sesederhana narasi “Solo versus Hambalang”.

PSI, partai yang secara historis dekat dengan Jokowi, menolak keras narasi “Geng Solo” sebagai “fitnah kejam yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional”. 

Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa hingga kini penyidik belum secara resmi mengungkap identitas pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Sehingga pengaitan nama Jokowi “tanpa didukung hasil penyidikan merupakan tindakan yang tidak adil”. 

Dalam bahasa hukum, ini adalah peringatan tentang praduga tak bersalah. Dalam bahasa politik, ini adalah upaya meredam eskalasi yang bisa berbalik menjadi krisis legitimasi bagi semua pihak.

Respons Jokowi: Menghormati Proses, Menghindari Posisi

Di tengah semua tuduhan itu, respons Jokowi justru menjadi petunjuk tersendiri. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan: “Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada”. 

Ia tidak membela Prabowo sebagai korban, tetapi juga tidak membela Listyo sebagai pelaku. Seperti dicatat Kompas, Jokowi “tidak secara terbuka mengambil posisi”. Baik membela presiden yang diduga menjadi korban maupun pihak yang dituduh. 

Diplomat senior Dino Patti Djalal menilai respons itu “sangat lemah dan normatif”. Dan menawarkan draf pernyataan yang seharusnya diucapkan Jokowi jika ia memang berada di pihak yang benar. Sebuah pernyataan yang menyatakan keterkejutan. Meminta penyelidikan tuntas. Dan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Ketika ditanya soal “Geng Solo”, Jokowi hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam teori komunikasi politik. Senyum adalah tindakan retoris yang mengandung lebih dari satu makna. Bisa berarti “tidak tahu”. Bisa berarti “tidak mau tahu”. Bisa juga berarti “ada yang tidak bisa saya katakan”. 

Yang jelas, Jokowi memilih tidak menutup pintu bagi spekulasi. Tetapi juga tidak membukanya dengan bukti. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Dan dalam politik, pertanyaan yang menggantung sering kali lebih berkuasa daripada jawaban yang tegas.

Tangan yang Belum Terbukti, tetapi Bayangannya Nyata

Benarkah ada tangan Jokowi di balik penyadapan? Secara hukum, belum. Tidak ada satu pun pernyataan resmi Polri yang menempatkan Jokowi sebagai tersangka, saksi, atau pihak yang diperiksa. 

Tuduhan yang beredar dibangun di atas inferensi dari kedekatan historis. Pernyataan masa lalu. Dan kronologi pembelian alat. Bukan dari bukti forensik atau keterangan penyidik.

Namun, secara politik, bayangan itu nyata. Kedekatan Listyo dengan Jokowi. Pernyataan Jokowi tentang intelijen. Dan pembelian alat sadap di eranya adalah rangkaian petunjuk yang tidak bisa diabaikan. 

Mereka yang menuntut pembuktian, benar ketika mengatakan bahwa fitnah adalah kejahatan. Tetapi mereka yang bertanya “untuk siapa jaringan itu bekerja” juga benar, ketika mengatakan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar pergi hanya karena jabatan berakhir.

Yang paling menghunjam bukanlah apakah Jokowi bersalah atau tidak. Yang menghunjam adalah bahwa pertanyaan ini bisa muncul sama sekali. Dalam negara demokrasi yang sehat. Pertanyaan tentang keterlibatan mantan presiden dalam operasi penyadapan terhadap penerusnya seharusnya tidak terbayangkan. 

Fakta bahwa pertanyaan itu menjadi wacana publik yang serius menunjukkan bahwa arsitektur kekuasaan kita masih menyimpan ruang-ruang gelap yang tidak pernah sepenuhnya diterangi. Dan di ruang gelap itu. Bayangan siapa pun bisa tampak seperti pelaku. Sampai cahaya bukti menyala.

Wahai ruang gelap..! Atas ijin Ilahi. Segera terbitlah cahaya. Agar kami dapat melihat sosoknya dengan jelas. Siapakah end-user-nya. Siapakah sutradaranya. Siapakah pemberi perintahnya. Dari kisah penyadapan ilegal yang menghebohkan jagat negeri ini..!!!



Sajak Makar Sang Jenderal


(sebuah sajak kritik dalam narasi sastra klasik ki gempur)

Dengarlah hai para pemangku senjata,
yang duduk di ruang ber-AC dengan peta terbentang,
yang bicara tentang negara sambil menikmati kopi,
sementara di luar rakyat kegerahan
menunggu hujan yang tak kunjung turun.

Aku mendengar bisik di lorong-lorong kekuasaan
ada dewan yang merancang,
ada jenderal yang berniat makar,
ada suara-suara yang tak lepas dari sadapan.

Mereka menyebutnya penyelamatan,
tapi aku tahu, di balik kata itu,
ada ambisi dan dendam yang tak pernah selesai.

Wahai kau yang berbintang di pundak!
Kau kira bintang itu cahaya?
Kau keliru
Bintang di pundakmu adalah jarum yang menunjuk ke arah kuasa,
bukan ke arah rakyat.

Kau bicara tentang stabilitas,
tapi stabilitasmu dibangun di atas sadapan yang dibungkam
di atas bungkaman suara penguasa nomor satu
di atas bungkaman jurnalis yang dikuping,
di atas demo yang dibubarkan,
di atas nama-nama yang diperhitungkan.

Kau susun skenario bagai dalang menyusun lakon
ada yang harus jadi pahlawan,
ada yang mesti jadi pengkhianat,
ada yang kudu jadi korban
dan rakyat? Rakyat hanya diminta menonton,
lalu pulang dengan perut keroncongan.

Wahai kaum jenderal!
Jika benar kau mencintai negeri ini,
mengapa kau perlakukan mereka seperti barang rampasan?
Mengapa konstitusi kau jadikan selimut,
sedang rakyat kau biarkan menggigil terkapar di luar?

Mengapa kau harus makar pada yang berbeda,
tapi kau tutup mata pada makar paling nyata:
makar terhadap keadilan,
makar terhadap kesejahteraan,
makar terhadap suara yang lemah?

Ketahuilah,
senjata yang kau genggam tak sepatutnya menakuti rakyat
karena akan berbalik menjadi cermin.
Dan di cermin itu,
adalah gambaran wajahmu sendiri:
bukan wajah sang penjaga,
tapi wajah sang pengkhianat
yang menjual ibu pertiwi dengan alasan demi keamanan negara.

Maka berhentilah hai para perancang bayangan!
Turunkan peta itu,
lipat kembali seragammu,
dan dengarlah suara di luar
bukan suara tank,
bukan derap suara komando,
tapi gemuruh suara rakyat yang tak pernah bisa kau makar.

dengarlah wahai sang Jenderal
dengarlah suara yang menginginkan negeri ini
dijaga, bukan dirajah...!!
dilindungi, bukan dipecundangi...!!
dimakmurkan, bukan diluluh-lantakan...!!



Serial Tasawuf (55): Hikmah Keduapuluh Tiga, "Jangan Menunggu Hening untuk Mengingat-Nya"


Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup pelan. Para salik duduk melingkar. Tetapi salah seorang dari mereka, Amir, tampak gelisah. Sejak pekan lalu, ia telah berjanji pada dirinya sendiri: “Jika urusanku selesai, aku akan duduk berdzikir. Jika daganganku sudah beres, aku akan membaca Al-Qur’an. Jika anak-anakku sudah tidur, aku akan shalat malam.” Namun janji itu tak pernah terlaksana, karena urusan tidak pernah selesai.

“Wahai Mursyid,” ujarnya dengan suara berat, “aku selalu menunggu waktu lapang. Tetapi waktu lapang itu tak kunjung datang. Apakah aku salah?”

Syekh Ahmad bin Atha’illah as-Sakandari memandang Amir dengan mata teduh. Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

لَا تَتَرَقَّبْ فَرَاغَ الْأَغْيَارِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُكَ عَنْ وُجُودِ الْمُراقَبَةِ لَهُ فِيمَا هُوَ مُقِيمُكَ فِيهِ

“Janganlah engkau menanti-nanti kosongnya (selesainya) urusan selain Allah. Karena hal itu akan memutuskan engkau dari muraqabah (kesadaran akan pengawasan) Allah dalam keadaan di mana Dia menempatkanmu di dalamnya.”

Apa Itu Al-Aghyar?

Seorang salik bernama Aminah mengangkat tangan. “Wahai Mursyid, apa yang dimaksud dengan al-aghyar?”

Ibnu Atha’illah menjawab, “Al-aghyar adalah bentuk jamak dari ghayr. Segala sesuatu selain Allah yang menyibukkan hatimu dan mengalihkannya dari hadirat-Nya.” 

“Pekerjaanmu, keluargamu, urusan rumahmu. Semua itu bukanlah keburukan. Tetapi jika engkau menunda mengingat Allah sampai semuanya selesai, engkau sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang.”

Syekh menjelaskan bahwa Amir telah terjebak dalam dua kesalahan sekaligus. Pertama, ia mengira bahwa mengingat Allah membutuhkan waktu khusus yang kosong dari segala urusan. 

Kedua, ia menunda muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya. Sampai urusan dunianya tuntas. Padahal, kata Ibnu Atha’illah, justru di tengah urusan itulah engkau dituntut untuk menjaga hatimu.

Dalil Pertama: Allah Selalu Bersama Engkau

Ibnu Atha’illah membuka mushafnya. “Allah berfirman:

‘Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.’ (QS. Al-Hadid: 4)”

“Perhatikanlah, Amir. Allah tidak berkata ‘Dia bersamamu setelah engkau selesai bekerja.’ Ia berkata ‘di mana saja kamu berada’. Di pasar, di sawah, di dapur, bahkan di tengah kesibukanmu.”

Dalil Kedua: Ujian Tidak Menunggu Waktu Lapang

Ihsan, salik yang lain, bertanya, “Wahai Mursyid, mengapa kami tidak boleh menunggu waktu lapang?”

Ibnu Atha’illah menjawab dengan firman Allah:

‘Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?’ (QS. Al-Ankabut: 2)

“Ujian tidak menunggu engkau selesai berwudhu. Ia datang di tengah kesibukanmu. Muraqabah justru diuji di sana. Ketika engkau sedang sibuk, apakah hatimu masih ingat kepada Allah?”

Dalil Ketiga: Allah Lebih Dekat dari Urat Leher

Aminah bertanya lagi, “Wahai Mursyid, bagaimana kami bisa menjaga muraqabah di tengah kesibukan?”

Ibnu Atha’illah membacakan firman Allah:

‘Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.’ (QS. Qaf: 16)

“Engkau tidak perlu pergi ke gua untuk menemukan Allah. Dia sudah ada bersamamu. Yang engkau butuhkan bukan waktu kosong, tetapi hati yang hadir.”

Nabi SAW bersabda:

“Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Muslim)

“Inilah muraqabah. Bukan menunggu hening, tetapi menyadari bahwa engkau selalu dilihat.”

Penutup: Hadirkan Hatimu di Tempat Engkau Berdiri

Malam semakin larut. Ibnu Atha’illah bangkit dan memandang para salik dengan penuh kasih.

“Anak-anakku,” ujarnya, “janganlah engkau menunda mengingat Allah sampai urusanmu selesai. Urusan tidak akan pernah selesai. Yang engkau butuhkan bukan waktu yang lapang, tetapi hati yang hadir.”

“Di tempat engkau berdiri sekarang. Di tengah kesibukanmu, di tengah keluargamu, di tengah pekerjaanmu, Di sanalah Allah menempatkanmu. Maka jangan sia-siakan tempat itu dengan menunggu tempat lain yang belum tentu datang. ”

“Maka berdoalah: ‘Ya Allah, jadikanlah hatiku hadir di hadapan-Mu di mana pun Engkau menempatkanku. Jangan biarkan aku menunggu waktu yang kosong, sehingga aku terputus dari kesadaran akan pengawasan-Mu.’”

Amir mengusap air matanya. Ia tidak perlu menunggu hening. Ia hanya perlu hadir. Sekarang, di tempat ini, di tengah urusannya.

Wallahu a’lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah kedua puluh empat.

Selasa, 17 November 2026

Ada Apa dengan 35 Negara Siaga Darurat? Menyoal Membongkar Panik Global yang Dirakit Internet


(Secangkir Anggur Merah, Edisi-93)

Narasi Pemicu: Fenomena “35 negara siaga darurat” yang membanjiri media sosial dan portal berita sepanjang November 2026 bukanlah peringatan resmi dari lembaga intelijen mana pun. Ia adalah konstruksi informasi. Gabungan dari berbagai imbauan kesiapsiagaan yang sebenarnya rutin, terpisah, dan sudah berjalan lama. Lalu dijahit menjadi satu narasi tunggal yang menakutkan. Ada kekhawatiran apa sejatinya?


Mekanisme agregasi itu sendiri

Artikel CNBC Indonesia, melaporkan bahwa 35 negara dan entitas menyerukan masyarakatnya untuk bersiaga menghadapi perang. Cuaca ekstrem. Dan serangan siber. Thailand dan Singapura sebagai negara terbaru yang bergabung. 

Namun, yang tidak disebutkan adalah bahwa tidak ada satu pun pemerintah yang mengeluarkan peringatan kolektif. Narasi “35 negara” lahir dari agregasi. Bukan dari koordinasi.
Pelacakan yang dilakukan Modern Diplomacy mengungkap bahwa versi awal yang beredar di Newsweek mencantumkan 33 negara. Lalu angka itu membengkak menjadi 35 di media sosial. 

Setiap potongan informasinya benar. Inggris meluncurkan kampanye “Be Ready” pada 22 Oktober. Jepang membuka badan penanggulangan bencana pada 2 November. Uni Eropa memiliki rekomendasi 72 jam sejak Maret 2025. Dan Swedia telah mendistribusikan buku panduan rumah tangga sejak 2024. 

Tidak ada yang salah dengan fakta-fakta itu. Yang menyesatkan adalah keputusan untuk memperlakukan 33 birokrasi nasional yang berbeda sebagai satu aktor dengan satu motif. Koreksi fakta tidak akan mampu membubarkan ketakutan. Karena ketakutan itu hidup bukan di dalam potongan-potongan informasi. Melainkan di dalam pola yang dibayangkan bersama.

Siapa yang diuntungkan dari kabut informasi ini

Bagi negara-negara yang menjalankan kampanye pengaruh. Masyarakat yang percaya bahwa pemerintahnya menyembunyikan bencana yang akan datang adalah kondisi psikologis yang ideal. 

Ketidakpercayaan terhadap jaminan resmi adalah produknya. Dan produk ini dirakit secara gratis. Namun, pemerintah juga tidak sepenuhnya bersih dari pemanfaatan kabut yang sama. 

Iain Overton dari Action on Armed Violence menyebut adanya “siklus ketakutan yang menguatkan diri sendiri”. Pejabat memperingatkan perang. Media memperbesar. Dan kegelisahan yang dihasilkan digunakan untuk membenarkan belanja militer yang lebih besar. 

NATO telah berkomitmen pada 5 persen PDB untuk pertahanan dan keamanan pada 2035, Menyajikan setiap langkah ketahanan sebagai persiapan perang membuat target itu lebih mudah dijual. Tidak ada kementerian yang perlu menciptakan ancaman ketika publik sudah merakitnya sendiri.

Ironi kepanikan itu sendiri. Di Inggris

Laporan tentang kacang-kacangan, air, senter, dan power bank yang ludes terjual beredar luas. Tetapi pengecer Iceland menyatakan pasokan tetap sehat dan tidak ada kekurangan terukur yang dilaporkan. 

Kisah tentang serbuan supermarket menyebar lebih cepat daripada serbuan itu sendiri. Sementara itu, kekurangan nyata di Eropa pada tahun itu adalah diesel. Dan pemerintah diam-diam menguras cadangan minyak darurat untuk menutupinya. 

Kepanikan yang dirakit tentang “35 negara” justru mengalihkan perhatian dari kerentanan yang sungguh-sungguh nyata. Yaitu ketergantungan energi dan rantai pasok yang rapuh. Bukan invasi militer yang tidak segera terjadi.

 Apa yang tidak relevan bagi Indonesia

Indonesia tidak termasuk dalam 35 negara yang disebutkan. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. 

Ini adalah ironi yang tajam. Negara yang secara geologis dan hidrometeorologis paling rentan justru absen dari narasi kesiapsiagaan global yang viral. Alasannya bukan karena Indonesia aman. Melainkan karena Indonesia tidak mengeluarkan imbauan bergaya “tas darurat 72 jam” yang seragam dengan negara-negara Barat.

Kesiapsiagaan Indonesia dibangun di atas pengalaman bencana yang nyata dan berulang. Bukan di atas format kampanye yang mudah diaglomerasi menjadi konten viral.

Pada akhirnya, fenomena “35 negara” mengajarkan bahwa kesiapsiagaan kini telah menjadi komunikasi strategis. Apakah pemerintah menyadarinya atau tidak.

Selebaran tentang badai musim dingin di London dibaca di Moskow, Tokyo, dan Texas dalam hitungan jam. Bersebelahan dengan pidato menteri pertahanan tentang hitungan hari menuju perang. 

Pertanyaan diplomatiknya bukan lagi apakah negara-negara itu benar-benar siaga. Melainkan siapa yang mengendalikan narasi kesiapsiagaan dan apa yang dibeli oleh kendali itu. 

Saat ini, tidak ada yang mengendalikannya. Makna setiap selebaran rutin ditentukan oleh siapa pun yang membingkainya lebih dulu. Dan biasanya bukan pemerintah yang menerbitkannya. 

“35 negara” bukanlah peringatan. Tetapi juga bukan tanpa akibat. Ia adalah cermin bagi publik yang mudah panik. Bagi pemerintah yang diam-diam memanen kegelisahan. Dan bagi kita semua yang perlu belajar membedakan antara persiapan yang sungguh-sungguh dan kepanikan yang dirakit oleh layar.

Sepertinya, bagi Indonesia, gak harus repot-repot siaga darurat segala. Nyantai aja kali. Namun begitu bencana datang mengundang. Barulah pada kelimpungan...Indonesia dilawan...Negeri Konoha gitu loh..!!!


Skandal Penyadapan Ilegal (12): "Benarkah Ada Tangan Jokowi di Balik Penyadapan?"

( Secangkir Anggur Merah, Edisi-94 ) Catatan Ki Gempur: Esai ini adalah bagian kedua belas dari sebelas serial tentang rangkaian skandal pe...