Islam ala Prabowo: "Upaya Memasung Agama Ilahi"

Pengantar: Ada sebuah ironi yang menusuk nurani ketika sebuah buku diterbitkan bertajuk "Islam ala Prabowo". Mungkin maksudnya adalah cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Buku ini diluncurkan ke ruang publik pada Agustus 2025. Bukan karena isinya yang menyingkap kedalaman spiritual seseorang. Melainkan karena tiga kata di sampulnya: "Islam ala Prabowo". 

Memamerkan Spiritualitas 

Islam ala Prabowo. Frasa ini dipandang janggal secara metodologis. Dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi sebuah dosa besar dalam tradisi keilmuan Islam. Katakanlah dengan mempersempit agama universal ke dalam pemahaman seorang tokoh. Apalagi tokoh itu masih hidup dan sedang berkuasa. 

Ditengarai ada upaya, agama yang diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin sedang dijinakkan. Dikurung. Dan dijadikan alat legitimasi politik. Apakah ini sebuah taktik dan strategi kaum penjilat untuk meraih posisi?

Islam mengajarkan bahwa amal terbaik adalah yang dilakukan tersembunyi. Jauh dari pandangan manusia. 

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang memperdengarkan (amalnya) maka Allah akan memperdengarkan (keburukannya), dan barangsiapa yang memperlihatkan (amalnya) maka Allah akan memperlihatkan (keburukannya)" (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dalam tradisi sufistik, menyembunyikan amal adalah tanda keikhlasan tertinggi. Sedangkan memamerkan ibadah di hadapan publik adalah pintu masuk riya. Penyakit hati yang paling halus dan berbahaya.

Maka pertanyaan yang harus diajukan adalah, mengapa kehidupan beragama seorang presiden harus dikemas khusus? dibukukan? Dan diluncurkan di hotel mewah? Bahkan untuk mendapat pujian dari ulama yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan?. 

Bukankah itu justru membunuh makna spiritualitas itu sendiri? Jika benar seseorang mengamalkan Islam dengan tulus, biarlah Allah yang menilai. Bukankah lebih mulia seorang pemimpin yang diam-diam bersujud di malam hari? Daripada yang ibadahnya diabadikan dalam buku setebal 368 halaman?

Ketika Penjaga Moral Menjadi Pelayan Kekuasaan

Sejarah Islam penuh dengan peringatan tentang ulama yang menjilat penguasa. Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim dari Khalifah Al-Mansur dan dipenjarakan karenanya. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk dan dipenjarakan karena menolak mengakui kemakhlukan Al-Qur'an demi kepentingan politik Khalifah Al-Ma'mun. Mereka adalah teladan. Bahwa ulama sejati tidak menjual agamanya demi kedekatan dengan kekuasaan.

Namun hari ini, kita menyaksikan fenomena yang sebaliknya. Ketika MUI, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga moral umat, justru menjadi peluncur buku yang menuhankan figur politik. Maka pertanyaan yang muncul adalah, di mana independensi ulama? 

Gustave Le Bon dalam The Crowd mengingatkan bahwa massa mudah tersihir oleh pemimpin yang tampil sebagai simbol. Dan pemimpin yang cerdas memahami bahwa agama adalah alat mobilisasi paling powerful. Setidaknya, yang pernah ada dalam sejarah manusia.

Pencatutan Nama, Dosa Intelektual 

Kita hendak mencari bukti bahwa proyek ini bukanlah gerakan spiritual. Bukti bahwa proyek ini sepertinya lebih ke operasi pencitraan politik. Maka lihatlah skandal pencatutan nama yang mencoreng wajah buku ini. 

Tuan Guru Bajang K.H. Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur NTB yang dihormati, membantah pernah mengirim tulisan untuk buku tersebut. Gus Kautsar, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, juga tidak pernah memberikan izin pencantuman namanya sebagai penulis bab. Begitupun K.H. Said Aqil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU, termasuk yang membantah.

Ini adalah bentuk penipuan intelektual paling rendah. Mencuri nama orang lain untuk membangun legitimasi. Apalagi nama ulama besar. Tindakan ini dalam tradisi Islam disebut sebagai ghulul. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jika dalam urusan buku saja sudah terdapat manipulasi seperti ini, apa lagi yang disembunyikan di balik proyek-proyek lain yang mengatasnamakan Islam?

Dosa Kekuasaan yang Tak Terampuni

Pada akhirnya, yang paling berbahaya dari fenomena ini bukanlah buku itu sendiri. Melainkan premis yang mendasarinya. Bahwa agama dapat dijadikan instrumen untuk membangun citra kekuasaan. Ini adalah penistaan paling halus terhadap agama. 

Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah agama yang menolak pembungkaman kritik. Menolak ketidakadilan. Dan menolak penguasaan manusia atas manusia.

Fahmi Salim, Direktur Al-Fahmu Institute, menulis dengan tajam bahwa kemunculan buku ini di tengah ketegangan politik pasca-muktamar NU dan manuver bulan Agustus membuatnya dicurigai sebagai "penjilatan intelektual" (at-tamalluq al-fikri). 

Ia bahkan menegaskan bahwa Presiden sendiri kemungkinan besar tidak pernah meminta agar langkah-langkah kebijakannya diberi labelisasi normatif agama. Dengan kata lain, inisiatif ini lahir dari mereka yang ingin mencari muka di hadapan penguasa. Sebuah tradisi yang telah diwarisi dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara hingga era Orde Baru.

Kembalikan Agama ke Tempat yang Suci

Jika kita sungguh-sungguh ingin menjaga kemurnian Islam, maka ada beberapa langkah yang harus diambil:

Pertama, hentikan politisasi agama. Judul buku harus diganti. "Islam ala Prabowo" adalah degradasi terhadap kesakralan agama menjadi sekadar instrumen politik. Anwar Abbas benar ketika ia meminta judulnya diubah. Lebih dari itu, umat Islam harus menolak segala upaya yang menjadikan agama sebagai kendaraan kekuasaan.

Kedua, tegakkan independensi ulama. MUI dan lembaga keagamaan lainnya harus mengembalikan marwahnya sebagai penjaga moral, bukan pelayan penguasa. Ulama harus berani berkata benar di hadapan penguasa. Sebagaimana yang dilakukan Rois Faisal Ridho dan Ustaz Hilmi Firdausi.

Ketiga, perkuat literasi keagamaan umat. Umat Islam harus dididik untuk membedakan antara spiritualitas sejati dan pencitraan politik. Islam tidak memerlukan pembelaan dari kekuasaan. Islam berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran tidak memerlukan stempel dari Istana.

Keempat, hormati kesakralan agama. "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang memaksakan diri dalam agama kecuali ia akan dikalahkan" (HR. Bukhari). Islam adalah agama yang membebaskan, bukan agama yang dipasung. Ia adalah cahaya yang menerangi, bukan proyek yang dipamerkan.

Merdeka dari Penjajahan Nama

Jika "Islam ala Prabowo" terus dibiarkan, maka yang mati bukanlah pekik "merdeka atau mati." Melainkan kemerdekaan spiritual umat Islam Indonesia. 

Kita akan menyaksikan agama yang telah membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Justru dijajah kembali oleh ambisi kekuasaan yang tidak pernah puas. Kita akan menyaksikan ulama yang seharusnya menjadi pewaris Nabi. Justru menjadi pewaris tradisi penjilat penguasa.

Islam bukan milik siapa pun. Ia milik Allah. Dan mereka yang mencoba mengurungnya dalam nama seorang manusia. Siapapun dia. Sekalipun seorang presiden. Sedang melakukan pengkhianatan terhadap amanah paling suci yang pernah diturunkan ke bumi. 

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (QS. Al-Ma'idah: 44).

Sudah saatnya umat Islam merdeka dari penjajahan nama. Bukan Islam ala Prabowo. Bukan Islam ala siapa pun. Melainkan Islam ala Rasulullah. Islam yang menolak dijajah. Menolak dibungkam. Dan menolak dijual demi kursi kekuasaan. Yah, ada-ada saja nih inisiatif kaum penjilat..!!

Monolog Teaterikal "Rintihan Suara Rakyat"

(Panggung gelap. Satu lampu menyorot ke tengah. Seorang lelaki tua berdiri. Punggungnya bungkuk. Tangannya memegang kain lusuh. Ia diam beberapa saat. Napasnya berat. Lalu ia angkat kepala. Matanya menatap lurus ke arah penonton. Seolah menatap penguasa.)

Tuan,

Aku bukan siapa-siapa
Aku hanya seorang tua renta yang kau lupakan
Aku hanya nama yang tak pernah kau sebut dalam pidatomu
Aku hanya angka di laporan yang kau tulis dengan tinta yang kau beli dari keringatku.

Tapi malam ini,
malam ini aku bicara
Bukan sebagai pengemis
Bukan sebagai pemulung

Bukan sebagai pengamen
Tapi sebagai saksi.

(Ia melangkah satu langkah. Suaranya mulai naik.)

Kau duduk di sana, Tuan
Di kursi yang kau sebut kuasa
Kursi itu apa, Tuan?
Kursi itu adalah punggungku
Punggung yang kau injak selama puluhan tahun.

Kau makan di meja yang kau sebut negara
Meja itu apa, Tuan?
Meja itu adalah perut anakku
yang belum terisi sejak subuh.

Kau tidur di rumah yang kau sebut rakyat
Rumah itu apa, Tuan?
Rumah itu adalah tanah yang kau rampas
dari tangan-tangan yang tak bisa melawan

Hingga terpaksa harus hidup di kolong jembatan.

(Diam. Napas. Matanya menyala.)

Kau bilang: hukum!
Hukum?
Hukummu itu punya dua mata, Tuan
Satu buta ke atas
Satu tajam mengiris ke bawah.

Kau bilang: keadilan!
Keadilanmu itu timbangan yang kau isi emas di satu sisi,
dan tulang rakyat di sisi lain.

Kau bilang: pembangunan!
Pembangunan macam apa, Tuan?
Aku lihat sawahku jadi beton
Aku lihat rumahku jadi puing
Aku lihat anakku belajar dalam lapar
Aku lihat istriku menangis di tenda kolong jembatan
Aku lihat bapak-bapak kehilangan harga
Terlunta-lunta di jalanan.

Kau bilang: ini demi masa depan!
Masa depan siapa, Tuan?
Masa depan anakmu yang kau kirim ke luar negeri?

Masa depan istri-istrimu yang kau manjakan?
Masa depan kroni-kronimu yang kau ganjar proyek?
Masa depan konglomerat yang kau lindungi?

Atau masa depan kami
yang kau sebut rakyat jelata
yang kau janjikan surga
padahal yang kau berikan neraka?

(Ia mengangkat tangannya. Tangannya bergetar.)

Lihat tangan ini, Tuan
Tangan inilah yang membangun gedungmu
Tangan inilah yang menuang fondasimu
Tangan ini memasang marmer di lantaimu
Tangan ini mengangkat batu kali untuk istanamu.

Tapi tangan ini,
tangan ini tidak pernah kau sentuh
Tidak pernah kau sapa
Tidak pernah kau anggap ada.

Tangan ini, Tuan,
tangan yang kau sebut tangan kasar
Tapi tangan yang kasar inilah
yang membuatmu bisa duduk dengan halus.

(Ia mengepalkan tangannya)

Kau bilang, sabar...
Sabar?
Kau ajari aku sabar?
Kau yang tidak pernah menunggu antrean beras?
Kau yang tidak pernah menunggu obat di puskesmas?
Kau yang tidak pernah menunggu pengadilan
yang tak pernah kelar?

Sabar kami bukan kain lap, Tuan
Sabar kami bukan bangku tunggu..

Tapi sabar kami adalah gunung
Gunung yang menahan api selama bertahun-tahun
Gunung yang kau sangka tidur

Padahal Ia bergerak dan berjalan

Dan akan menyembur memuntahkan isi perutnya.

(Suaranya meledak.)

Kau bilang, jangan provokasi!
Provokasi?
Kami tidak memprovokasi
Kami hanya menangis
Kami hanya berdoa
Kami hanya bertanya.

Tapi sepertinya kau takut pada tangis
Kau miris pada doa
Kau ngeri pada pertanyaan.

Kenapa kau takut, Tuan?
Kalau kau benar,
kenapa kau bungkam suara kami?
Kalau kau bersih,
kenapa kau sembur demo kami?
Kalau kau adil,
kenapa kau penjarakan mereka yang bersuara?

(Ia mundur dua langkah. Suaranya turun, tapi lebih dalam)

Tapi aku tidak datang untuk membalas
Aku tidak datang untuk membakar
Aku tidak datang untuk mengutuk.

Aku datang karena aku masih percaya
Aku masih percaya bahwa di dalam dirimu
masih ada manusia.

Aku masih percaya bahwa kau
pernah menjadi anak yang menangis
ketika ibumu pergi.
Aku masih percaya bahwa kau
pernah menjadi pemuda yang bermimpi
tentang negeri yang adil.

Tapi,
Di mana sekarang mimpi itu, Tuan?
Di mana anak itu?
Di mana pemuda itu?

Apa Kau jual dia demi kursi kekuasaan?
Kau tukar dia dengan permata?
Atau Kau kubur dia di bawah laporan-laporan palsu?

(Ia menatap langit. Suaranya bergetar)

Tuhan,
aku bukan siapa-siapa
Aku hanya seorang tua renta
yang tidak bisa membaca undang-undang.
Aku hanya seorang tua renta
yang tidak bisa menulis surat.

Tapi aku bisa berdoa
Doa yang tidak bisa kau beli
Doaku tidak bisa kau segel
Doaku tidak bisa kau penjarakan.

Doaku naik menembus langit
seperti asap dari dapur kami
yang kau sebut bau dan kotor.

Tapi asap itu, Tuan,
Asap itu sampai ke hadapan Yang Maha Adil
Dan di sana,
di hadapan-Nya,
Sungguh Kau bukan seorang raja
Kau bukan penguasa
Kau bukan pemilik segalanya...

Kau hanya jiwa telanjang
yang harus mempertanggungjawabkan
setiap butir beras yang kau rampas,
setiap tetes keringat yang kau hisap,
setiap janji yang kau khianati,
setiap doa yang kau abaikan.

(Ia melangkah maju, mendekat ke penonton)

Dengar, Tuan..!
Kekuasaanmu itu seperti asap dupa
Wangi sebentar...
Lalu hilang.

Namamu mungkin kau ukir di marmer
Tapi waktu menulisnya berdebu.

Singgasanamu mungkin kau lapisi emas
Tapi cacing tetap menunggu di bawahnya.

Kau boleh menutup mulut kami
Tapi tidak mulut bumi.

Kau boleh membeli pena
Tapi tidak tinta langit.

Kau boleh membungkam suara kritis
Tapi tidak suara nurani.

Kau boleh memenjarakan tubuh
Tapi tidak jiwa yang berdoa.

(Diam panjang. Lalu suaranya pelan, tapi setiap kata menghujam.)

Kami,
Rakyat yang kau sebut jelata
Masih terus berjalan
Membawa luka sebagai pelajaran
Membawa harapan sebagai ibadah
Membawa doa sebagai senjata
Sampai keadilan menjadi nyanyian
semua makhluk di bawah langit.

Sebab di hadapan Tuhan,
Tidak ada mahkota
Yang ada hanya amal
Tidak ada istana
Yang ada hanya hati
Tidak ada kuasa
Yang ada hanya pertanggungjawaban.

(Ia angkat tangannya, telapak terbuka, seperti berdoa)

Tuan,
Dengarlah...!

Ini bukan sajak
Ini bukan pidato
Ini bukan ancaman
Tapi ini sekadar jeritan
Jeritan yang kau anggap bisu.

Ini sekadar doa
Doa yang kau anggap angin lalu...

Ini suara bumi
Suara yang kau anggap mati
Tapi bumi tidak mati, Tuan..!
Bumi hanya menunggu
Dan bila waktunya tiba,
bumi akan bicara.

Bukan dengan senjata
Bukan dengan darah
Tapi dengan kebenaran
yang tidak bisa kau kubur.

(Ia menunduk. Diam. Lalu angkat kepala, menatap penonton)

Tuan,
Aku bukan siapa-siapa
Tapi malam ini,
Aku adalah suara
Yang tidak bisa kau kubur.

(Lampu mati)
= TAMAT =

Pemecatan Purbaya, Tidak Manusiawi..!

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-49)

Pengantar: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya pada 14 September 2026. Bukan substansi pemberhentian yang membuat publik tersentak. Melainkan caranya. Purbaya menerima kabar pemecatannya melalui sambungan telepon dari Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, saat ia tengah memaparkan materi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD RI di Senayan. Rapat pun diskors. Beberapa menit kemudian, kursi Purbaya kosong. Beberapa jam berselang, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru. Dalam bahasa kekuasaan, ini mungkin disebut hak prerogatif presiden. Tetapi dalam bahasa kemanusiaan, ini adalah pengabaian martabat. Pemecatan yang tidak etis dan tidak manusiawi...!!

Tindakan Sangat Tidak Etis

Seorang pejabat negara sedang menjalankan tugas resmi. Kehadirannya mewakili pemerintah di hadapan lembaga legislatif. Ujug-ujug diberhentikan melalui telepon. Tanpa proses yang layak. Tanpa penghormatan. Tanpa tatap wajah.

Akademisi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, menyebutnya sebagai praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya. 

Di sinilah letak persoalannya. Kekuasaan sering merasa cukup hanya karena tindakannya sah.  Padahal sah belum tentu beradab.

Yang paling menghunjam dari peristiwa ini bukanlah Purbaya sebagai individu, melainkan apa yang diwakilinya. Ketika seorang Menteri Keuangan. Apalagi salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan. Diperlakukan seperti bawahan yang bisa dipanggil dan dibuang lewat telepon, Publik tidak hanya menyaksikan pergantian jabatan. Publik membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia. 

Pesan simboliknya jelas. Dalam struktur kekuasaan, manusia adalah instrumen. Ketika tidak lagi berguna. Ia disingkirkan. Tidak perlu tatap muka. Tidak perlu penjelasan. Tidak perlu proses yang beradab.

Asimetri Moral yang Menganga

Purbaya sendiri mengakui bahwa ia sempat dongkol dan sulit tidur setelah pemecatan itu. Ia menyebut reaksinya manusiawi. Tetapi justru di situlah ironinya. Yang disebut manusiawi adalah perasaan kecewa sang menteri. Sementara cara pemecatannya sendiri sama sekali tidak manusiawi. 

Ada asimetri moral yang menganga. Kekuasaan menuntut pengertian dari yang dicopot. Tetapi kekuasaan sendiri tidak merasa perlu memberikan pengertian yang layak kepada yang dicopot.

Konteks di balik pemecatan ini memperkuat kesan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. 

Ia mengakui bahwa perombakan itu diduga menjadi salah satu pemicu pencopotannya. Dalam logika kekuasaan, ini bukan sekadar pergantian menteri. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin membersihkan institusi. Dan mereka yang berkepentingan mempertahankan status quo. 

Purbaya mungkin kalah. Tetapi cara kekuasaan menyingkirkannya mengungkap sesuatu yang lebih gelap. Bahwa dalam birokrasi kita, manusia yang dianggap menghalangi kepentingan tertentu bisa disingkirkan tanpa perlu dihormati.

Eksekusi Paska Kunjungan dari India

Yang jarang disorot adalah bagaimana pemecatan ini terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kenegaraan ke India. Prabowo menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi pada 12–13 September 2026. Dan ia berangkat dengan rombongan terbatas. 

Dalam rombongan itu, selain Menteri Luar Negeri Sugiono; Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Turut serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan. Serta sejumlah perwakilan dunia usaha. 

Kehadiran Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam delegasi ke India menjadi semacam bayang-bayang yang menunggu di sayap panggung. Beberapa jam setelah pesawat kepresidenan menyentuh landasan Halim Perdanakusuma, Suahasil dilantik menggantikan Purbaya. 

Sang wakil Menkeu yang ikut mendampingi presiden di India pulang sebagai menteri. Sementara sang Menkeu yang tinggal di Jakarta menerima pemecatan lewat telepon. Ironis bercampur tragis...!

Ironi ini memperlihatkan bahwa transisi kekuasaan tidak selalu terjadi di ruang sidang atau meja rapat. Ia bisa terjadi di kabin pesawat. Di sela-sela kunjungan diplomatik. Di ruang tunggu bandara. 

Purbaya tidak dipecat karena tidak kompeten. Ia dipecat karena dianggap tidak lagi selaras. Dan cara pemecatannya lewat telepon. Saat ia sedang bekerja. Menegaskan bahwa dalam logika kekuasaan yang kehilangan etika, manusia hanyalah variabel yang bisa diganti. Kapan saja. Di mana saja. Tanpa perlu dihormati.

Mengandung Konsekuensi Moral

Memecat seorang menteri bukan sekadar tindakan administratif. Ia adalah tindakan yang mengandung konsekuensi moral bagi pelakunya. Termasuk bagi yang dipecat. Dan bagi seluruh bangunan kepercayaan publik. 

Karena itu, etika pemberhentian pejabat publik tidak bisa direduksi menjadi sekadar pertanyaan: Apakah sah secara konstitusi? Melainkan harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah cara itu telah memperlakukan manusia sebagai manusia?

Beberapa etika memecat seorang Menteri, sejatinya perlu mengacu pada beberapa hal:

Pertama, etika menuntut penghormatan terhadap martabat. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghapus kewajiban untuk menghormati martabat orang yang diberhentikan. Menteri adalah manusia. Bukan sekadar instrumen kekuasaan. 

Ketika ia diberhentikan melalui telepon saat sedang menjalankan tugas negara, pesan yang tersampaikan bukan hanya: Anda tidak lagi menjabat. Melainkan: Anda tidak layak dihormati. Etika memisahkan antara substansi keputusan dan cara penyampaiannya. Keduanya sama-sama bermakna.

Kedua, etika menuntut prosedur yang layak. Pemecatan seharusnya mengikuti jalur protokoler dan birokrasi. Yang memungkinkan adanya dialog, penjelasan, dan transisi yang beradab. 

Dalam tradisi administrasi publik yang sehat, pemberhentian pejabat tinggi disertai dengan komunikasi yang jelas tentang alasan, penghargaan atas kontribusi, dan penyiapan transisi. Bukan karena kekuasaan harus meminta izin. Melainkan karena kekuasaan yang beradab tahu bahwa manusia membutuhkan penutupan yang bermartabat.

Ketiga, etika menuntut keteladanan. Pemimpin tertinggi tidak hanya menghasilkan kebijakan. Perilakunya membentuk persepsi tentang apa yang dianggap wajar dalam menggunakan kekuasaan. 

Ketika pucuk kepemimpinan menormalisasi pemecatan tanpa etika, seluruh bangunan birokrasi belajar bahwa martabat adalah kata kosong. Sebaliknya, ketika pemecatan dilakukan dengan hormat, itu menjadi teladan bahwa kekuasaan bisa tegas tanpa kejam.

Ujian Kekuasaan

Pada akhirnya, etika memecat seorang menteri adalah ujian bagi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang tidak mampu memperlakukan manusia dengan hormat sesungguhnya sedang mengkhianati dasar moral dari kewenangan yang dimilikinya.

Pemecatan Purbaya bukan sekadar berita politik. Ia adalah cermin. Di dalamnya kita melihat wajah kekuasaan yang kehilangan kemanusiaannya. 

Dan jika kita hanya diam. Kita ikut menandatangani kebiadaban itu. Bangsa yang besar diukur dari cara ia memperlakukan mereka yang jatuh. Kekuasaan yang tegas tanpa etika hanyalah tirani. 

Maka etika bukan kemewahan. Melainkan napas keadaban. Pecat boleh, tetapi hormati dulu kemanusiaan. Untuk memecat seorang buruh saja etikanya disurati atau dipanggil dulu untuk diberikan arahan dan pemahaman. Jangan main kepret aja...!!!

Hikayat Negeri yang Lupa Amanah

Alkisah, tatkala negeri itu dipanggil tanah air,
hiduplah para tuan pemuka dan paduka 

yang bersumpah di bawah kitab suci...

Maka berhamburanlah kata: amanah, jujur, adil dan makmur...
Namun hati tuan pemuka dan paduka bagai gudang bocor
Uang rakyat mengalir ke pundi-pundi sendiri.

Setiap butir beras yang kau rampas,
akan menjadi batu koral di lehermu
Setiap tetes keringat rakyat yang kau hisap,
akan menjadi sungai darah di depan pengadilan abadi
Setiap janji yang kau khianati,
akan menjadi godam penghancur peti kekuasaanmu.

Tuan,
kekuasaanmu seperti asap dupa
wangi sebentar, lalu hilang
Namamu boleh terukir di marmer,
Namun bagai debu yang berserakan
Singgasanamu bisa kau lapisi emas,
tapi cacing tanah tetap mengintai di bawahnya.

Tuan,
kau bukan Tuhan.
Kau hanya bayang yang diberi kursi.
Kau hanya suara yang diberi mikrofon.
Kau hanya jari yang diberi cincin.
Tapi jari itu bisa kering,
suara itu bisa parau,
kursi itu bisa luluh lantak.

Maka dengar, Tuan,
sebelum senja jatuh di singgasana
Kuasa adalah titipan,
bukan tubuh yang bisa kau peluk selamanya.
Bila kau khianati,
bumi akan bersaksi,
langit akan bersaksi,
dan rakyat
rakyat adalah suara yang tak bisa kau kubur.

Di hadapan Yang Maha Adil,
kau bukan raja.
Kau bukan penguasa.
Kau bukan pemilik.
Kau hanya jiwa telanjang
yang harus mempertanggungjawabkan
setiap luka yang kau tanam,
setiap doa yang kau abaikan,
setiap harapan yang kau tikam.

Dan kami,
rakyat yang kau sebut kecil,
terus berjalan
membawa luka sebagai pelajaran,
membawa harapan sebagai ibadah,
sampai keadilan menjadi nyanyian
semua makhluk di bawah langit.

Sebab di hadapan Tuhan,
tidak ada mahkota
Yang ada hanya amal
Tidak ada istana.
Yang ada hanya hati
Tidak ada kuasa
Yang ada hanya pertanggungjawaban.

Tuan,
dengar!
Ini jeritan dua ratus juta luka.
Ini doa dua ratus juta napas.
Ini bukan sajak.
Ini suara bumi
yang kerap kau anggap bisu.