Di kantor kelurahan itu, seorang lelaki tua datang dengan map lusuh. Di dalamnya tersimpan berpuluh-puluh kartu. Ada KTP, NPWP, kartu BPJS, buku rekening, hingga salinan paspor yang sudah lama kedaluwarsa. Ia mengeluh, bukan karena usia yang membungkuk. Tetapi karena harus mengingat belasan nomor yang berbeda untuk membuktikan bahwa ia ada. “Saya ini satu orang,” katanya pelan. Tapi kenapa negara minta saya memiliki banyak nomor?
Wacana Single ID Number
Pertanyaan itu, sederhana tetapi menusuk. Kini menjadi wacana besar di Jakarta.
Komisi II DPR RI tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan Single ID Number. Satu nomor identitas tunggal yang bisa digunakan untuk seluruh layanan publik.
Ketuanya, Rifqinizamy Karsayuda, berbicara tentang mimpi sebuah negara modern: Cukup ingat satu nomor. Maka seseorang bisa mengakses pertanahan. Pajak. Paspor. Bahkan rekening bank.
Ia mencontohkan negara-negara lain yang telah lama memberikan satu identitas sejak lahir. Ia ingin Indonesia menyusul.
Di ujung koridor kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.
Di ujung koridor kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.
Sejak Januari 2025, Dewan Ekonomi Nasional mengumumkan bahwa presiden memprioritaskan pembuatan digital single ID sesegera mungkin. Sebagai bagian dari infrastruktur digital publik untuk mendukung tata kelola yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan.
Dalam sidang kabinet, ia menegaskan bahwa birokrasi masih dibebani terlalu banyak regulasi dan prosedur. digitalisasi melalui Single National Identity dipandang sebagai jalan keluar.
Janji itu terdengar seperti fajar. Tetapi sejarah identitas di negeri ini bukanlah sejarah yang lurus. Ia adalah sejarah labirin: Di mana NIK, NPWP, nomor rekening, nomor asuransi. dan entah berapa lagi nomor lain hidup sendiri-sendiri. Seolah negara ini terdiri dari banyak republik kecil yang tak saling berbicara.
Janji itu terdengar seperti fajar. Tetapi sejarah identitas di negeri ini bukanlah sejarah yang lurus. Ia adalah sejarah labirin: Di mana NIK, NPWP, nomor rekening, nomor asuransi. dan entah berapa lagi nomor lain hidup sendiri-sendiri. Seolah negara ini terdiri dari banyak republik kecil yang tak saling berbicara.
Wacana Single ID bukanlah hal baru. ia telah mencuat sejak 2025. dan kini kembali menuntut perhatian.
Yang paling ironis, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki fondasi itu. NIK telah lama bersifat unik. Hanya diterbitkan sekali. Dan berlaku seumur hidup. Ia didukung oleh sistem biometrik nasional. Foto wajah, sepuluh sidik jari, iris kedua mata, tanda tangan elektronik.
Yang paling ironis, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki fondasi itu. NIK telah lama bersifat unik. Hanya diterbitkan sekali. Dan berlaku seumur hidup. Ia didukung oleh sistem biometrik nasional. Foto wajah, sepuluh sidik jari, iris kedua mata, tanda tangan elektronik.
KTP-el telah menjadi kartu identitas dengan tingkat keamanan tinggi. Dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dikembangkan sebagai evolusi menuju era digital.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia punya identitas tunggal. Melainkan mengapa layanan publik masih belum sepenuhnya menggunakannya.
Maka Single ID bukanlah tentang membuat kartu baru. Ia adalah tentang menyatukan bahasa. NIK harus menjadi bahasa bersama. Dari kementerian hingga pemerintah daerah, dari bank hingga rumah sakit.
Maka Single ID bukanlah tentang membuat kartu baru. Ia adalah tentang menyatukan bahasa. NIK harus menjadi bahasa bersama. Dari kementerian hingga pemerintah daerah, dari bank hingga rumah sakit.
Integrasi NIK dengan NPWP telah menjadi contoh nyata. Kepesertaan BPJS Kesehatan pun telah menggunakan NIK sebagai identitas utama.
Namun, jalan masih terjal. Masih terfragmentasi, kepentingan sektoral, dan godaan untuk membangun sistem baru yang justru menambah beban anggaran dan membingungkan rakyat.
Ada pula bayangan yang lebih gelap. Satu nomor untuk semua berarti satu titik kegagalan untuk semua.
Ada pula bayangan yang lebih gelap. Satu nomor untuk semua berarti satu titik kegagalan untuk semua.
Jika data bocor, seluruh kehidupan seseorang terbuka. Jika sistem diretas, warga kehilangan akses pada pendidikan, kesehatan, bahkan uangnya.
Wacana ini bukan sekadar soal efisiensi; Ia adalah soal kekuasaan. Tentang siapa yang memegang kunci identitas. Dan seberapa besar negara boleh mengetahui tentang warganya.
Namun, bagi lelaki tua di kantor kelurahan itu. Wacana ini mungkin adalah harapan. Ia tidak peduli pada perdebatan parlemen atau ambisi digital presiden. Ia hanya ingin tidak lagi membawa map lusuh berisi belasan kartu.
Namun, bagi lelaki tua di kantor kelurahan itu. Wacana ini mungkin adalah harapan. Ia tidak peduli pada perdebatan parlemen atau ambisi digital presiden. Ia hanya ingin tidak lagi membawa map lusuh berisi belasan kartu.
Ia ingin negara mengakui bahwa ia adalah satu orang. Dengan satu nama. Satu wajah. Dan satu nomor yang berlaku dari lahir hingga liang lahat.
Single ID bisa menjadi puisi tentang efisiensi. Atau bisa menjadi prosa tentang pengawasan. Ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan warga pada hak-haknya. Atau menjadi tembok yang mengurung mereka dalam data.
Single ID bisa menjadi puisi tentang efisiensi. Atau bisa menjadi prosa tentang pengawasan. Ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan warga pada hak-haknya. Atau menjadi tembok yang mengurung mereka dalam data.
Pilihan itu tidak terletak pada teknologi. Tetapi pada keberanian untuk menempatkan manusia. Bukan nomor. Sebagai pusat dari segala kebijakan.
Lelaki tua itu menutup mapnya. Ia menatap petugas. Lalu bertanya dengan suara yang hampir hilang:
Lelaki tua itu menutup mapnya. Ia menatap petugas. Lalu bertanya dengan suara yang hampir hilang:
“Kalau nanti cuma satu nomor. Apakah saya tetap dianggap ada?” Petugas itu diam.
Dan di ruang tunggu yang berbau kertas dan tinta. Pertanyaan itu menggantung. Seperti janji yang belum ditepati.
Semoga kita paham apa yang ditanyakan lelaki tua itu...!!!



