Krisis Mesir: Buah Revolusi Yang Gagal

Sebuah kudeta yang disponsori militer Mesir—berkerjasama dengan kelompok sekular liberal, dengan dukungan Kristen koptik dan Syaikh Ahmad ath-Thayib dari al-Azhar—telah menumbangkan Mursi dari jabatan presiden Mesir. Mursi yang terpilih secara demokratis mendapatkan kenyataan pahit: Partai an-Nur yang berlatarbelakang salafi justru mendukung kudeta yang dilakukan militer Turki.

Beberapa negara-negara Arab kaya, secara memalukan, mengucapkan selamat atas kudeta ini dan memuji keberanian militer Mesir. Raja Arab Saudi Abdullah mengirimkan ucapan selamat kepada pemimpin baru Mesir. “Atas nama rakyat Arab Saudi, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena mengambil-alih kepemimpinan Mesir pada saat kritis ini dalam sejarah Mesir,” ujar Raja Abdullah dalam pesannya seperti dilansir kantor berita AFP,Kamis (4/7/2013).

Raja Abdullah juga memberikan pujian kepada militer Mesir dan pemimpinnya Jenderal Abdel Fattah al-Sisi karena menggunakan “kebijaksanaan” dalam membantu menyelesaikan krisis ini dan menghindari “konsekuensi yang tak terbayangkan”.

Tidak hanya itu, negara-negara Arab ini berjanji akan memberikan bantuan kepada rezim baru Mesir bentukan militer. Khawatir rezim militer Mesir yang didukung Amerika Serikat kembali jatuh, para penguasa kaya negara Arab berjanji memberikan bantuan 12 miliar dolar untuk Mesir. Bantuan dari negara-negara kaya Arab di Teluk Persia merupakan hal yang penting bagi para pemimpin Mesir yang didukung militer, agar dapat bernafas lega untuk melakukan pembayaran impor pangan dan bahan bakar. Namun, manfaat bantuan itu hanya untuk sementara, karena ekonomi Mesir yang rusak tetap tidak diperbaiki.

Buah ‘Revolusi’ Mesir yang Gagal

Penggulingan Mursi bisa disebut merupakan buah ‘revolusi’ Mesir yang gagal. Pertama: perubahan yang terjadi di Mesir sebagai imbas dari ‘Arab Spring’ hanya terjadi pada pergantian figur Mubarak dan orang-orang yang dianggap dekat dengannya. Adapun rezim militer yang selama puluhan tahun menjadi pemain utama panggung politik Mesir tidak berubah. Rezim militer masih memiliki peran sentral dalam perpolitikan Mesir. Dalam kenyataannya, militer merupakan pemegang kekuasaan riil di Mesir hingga saat ini.

Mursi yang dipilih secara demokratis harus menghadapi kenyataan ini. Mursi tidak bisa berbuat banyak karena harus berhadapan dengan dominasi militer penguasa riil Mesir. Presiden yang berasal dari Ikhwan al-Muslimin ini, dibatasi oleh kepentingan-kepentingan militer.

Bisa jadi militer Mesir yang korup dan berada dalam kendali penuh Amerika Serikat. Meskipun pada awalnya terpaksa menerima Mursi, belakangan militer melihat Mursi sebagai ancaman kepentingan mereka baik itu kepentingan bisnis korup militer atau kepentingan ideologi Amerika Serikat yang menjadi tuan besar militer selama ini.

Militer Mesir memang dikenal bengis terhadap lawan-lawan politiknya dan korup. Militer dengan kekuasaan tunggal memiliki banyak bisnis. Tidak ada yang tahu persis berapa sektor ekonomi yang mereka kuasai. Perwira-perwira tinggi militernya memilik banyak perusahaan termasuk produsen laptop, tv, pemasok peralatan medis, air minum, real estate termasuk bisnis parawisata di tepi Pantai Sharm El Sheikh. Sebagian gubernur di berbagai kawasan di Mesir juga merupakan pensiunan perwira tinggi militer. Bisa jadi beberapa kebijakan Mursi seperti penunjukkan gubernur dari kelompok Ikhwan dan kebijakan parawisata dianggap mengancam bisnis militer. Seperti yang sering dijadikan alasan kelompok oposisi, Mursi melakukan ‘ikhwanisasi’.

Secara ideologis, Amerika punya tiga kepentingan besar di Timur Tengah, termasuk Mesir.Pertama: menjamin suplay energi murah untuk Amerika terutama minyak. Kedua: terjaminnya eksistensi entitas zionis Yahudi. Ketiga: membendung gerakan-gerakan Islam politik yang ingin menegakkan Daulah Islam atau Khilafah yang jelas-jelas mengancam kepentingan Amerika.

Dalam konteks ini, bagaimanapun bagi negara adidaya ini, keberadaan penguasa Mesir dari kelompok liberal sekular dengan dukungan militer jauh lebih aman dibandingkan dengan penguasa yang berasal dari kelompok Islam. Meskipun rezim Mursi sendiri berupaya menampilkan sosok ‘islam moderat’ yang pluralis dan demokratis, kecurigaan bahwa kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin memiliki agenda tersembunyi ingin menegakkan syariah Islam masih ada.

Apalagi pasca tumbangnya Husni Mubarak, seruan-seruan penegakan syariah Islam semakin kencang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, khutbah-khutbah Jumat dan ceramah-ceramah keagamaan. Seruan-seruan jihad membebaskan Palestina pun semakin terbuka dilakukan. Para demonstran secara berani menyerbu Kedubes Israel di Kairo. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat dan sekutu militernya.

Tidak mengherankan kalau Amerika Serikat terus-menerus memilihara militer meskipun selama puluhan tahun melakukan kekejaman hingga sekarang ini dan korup. Selama lebih dari 30 tahun, pemerintah demi pemerintah yang berkuasa di Gedung Putih, terus menyalurkan sejumlah besar bantuan militer ke Mesir. Bantuan ini merupakan bantuan kedua terbesar yang dikeluarkan Negara Paman Sama ini setelah bantuan ke Israel; termasuk bantuan mesin perang dan jet-jet tempur F-16. Selain itu terdapat 500 pejabat militer Mesir yang menempuh pascasarjana militer di Amerika setiap tahun. Bahkan pria yang memimpin militer dan menggulingkan Mursi adalah alumni US Army War College di Pennsylvania. Melihat kedekatan militer Mesir dengan Amerika Serikat hampir bisa dipastikan seluruh tindakan militer Mesir termasuk dalam penggulingan Mursi tetap dalam restu negara imperialis Amerika Serikat.

Perubahan yang hanya sebatas figur Husni Mubarak ini tentu saja tidak membawa perubahan yang sifatnya ideologis dan sistemik. Sistem yang diterapkan di Mesir tetap saja sekular, jauh dari syariah Islam. Ini pulalah yang menyebabkan mengapa ekonomi Mesir tidak banyak berubah. Pasalnya, pangkal persoalan ekonomi Mesir justru karena negara itu masih tunduk pada kebijakan-kebijakan ekonomi Barat. Pada masa Mursi, negara itu masih bekerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi global seperti IMF dan Bank Dunia yang menjadi organ global penjajahan Barat. Kondisi ekonomi yang belum mememuaskan masyarakat inilah yang digunakan oleh kelompok sekular dan militer untuk memprovokasi rakyat menentang Mursi.
Masa Depan Mesir

Untuk perbaikan yang nyata bagi Mesir ke depan, tidak ada pilihan lain kecuali menghilangkan penyebab-penyebab kegagalan ‘revolusi’ yang berhasil menumbangkan Husni Mubarak. Untuk masa depan Mesir ada beberapa agenda penting yang harus dilakukan. Pertama: tidak cukup perubahan figur atau rezim, tetapi harus terjadi perubahan sistem. Sistem sekular yang menjadi pangkal persoalan di Mesir selama ini harus diganti dengan sistem Islam yang menerapkan seluruh syariah Islam di bawah naungan Khilafah.

Kedua: militer Mesir yang memiliki posisi strategis harus mengubah loyalitas mereka dari menghamba kepada Amerika menjadi semata-mata mengabdi kepada Allah SWT; dari melayani kepentingan penjajahan Amerika menjadi benar-benar melayani kepentingan rakyat untuk kebaikan rakyat. Inilah yang memberikan jalan kebaikan bagi milter.

Ketiga: harus diputus secara total bentuk hubungan dengan Amerika dan sekutu-sekutunya, termasuk organ-organ politik dunia mereka seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Sikap menerima bantuan Amerika dan berkerjasama dengan negara itu telah mengokohkan intervensi dan penjajahan Amerika di Mesir dan Dunia Islam. Amerikalah musuh sejati umat Islam, bukan sesama umat Islam.

Untuk itu umat Islam Mesir maupun negeri-negeri Islam lainnya tidak memiliki pilihan lain kecuali berjuang bersama untuk menegakkan Khilafah Islam sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Dengan Khilafah Islam, seluruh syariah Islam akan ditegakkan, persatuan umat Islam sejati akan kokoh, kebaikan di dunia maupun di akhirat bisa diraih. Inilah jalan satu-satunya. Tidak ada yang lain. []/hizbut-tahrir.or.id

Booming Properti

Gemuruh derap pembangunan properti di kota-kota besar, terutama kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), mengundang decak kagum tapi sekaligus menimbulkan perasaan cemas. Mengagumkan karena gedung-gedung jangkung dan rumah-rumah mewah begitu cepat terbangun, dan laris manis. Orang dibuat terkaget-kaget melewati jalur Kasablanka, Jakarta, yang begitu cepat disulap bak Orchard Road Singapura. 

Rumah-rumah kelas menengah-atas, apalagi kategori mewah, selalu saja diserbu pembeli. Orang-orang kaya bahkan sudah memesan pada periode prelaunching. Yang lebih mencengangkan, kenaikan harga properti menengah- atas sangat signifikan, baik di pasar primer maupun sekunder.

Namun, justru harga yang naik cepat dan pembangunannya yang kelewat ekspansif itulah yang kemudian mengundang kekhawatiran banyak pihak. Bank Indonesia sudah cukup lama mengingatkan soal kredit property yang dinilai cukup agresif dan dapat memicu terjadinya gejala ekonomi yang terlalu panas (overheating). Sebagian kalangan mulai cemas, dan menganggap sektor properti sudah bubble.

Namun semua kekhawatiran itu diredam oleh para pelaku bisnis properti. Mereka mengklaim bahwa pasar properti memang sedang bagusbagusnya, berada dalam periode booming, karena permintaan yang cukup tinggi. Harga yang ditawarkan masih wajar, bahkan cenderung lebih murah dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Mengacu pada riset PricewaterhouseCoopers (PWC) dan Urban Land Institute (ULI) beberapa waktu lalu, Jakarta masuk di urutan pertama Asia Pasifik sebagai pilihan investasi utama sektor properti, mengalahkan Shanghai, Singapura, Sydney, dan Kuala Lumpur. Jakarta juga menempati posisi ke-11 besar dunia. Kedua lembaga itu memproyeksikan pasar properti Indonesia bakal masuk peringkat ketujuh dunia pada 2021.

Jakarta menjadi magnet utama di sektor properti karena melambatnya perekonomian Tiongkok dan India, di samping mulai terbatasnya peluang pasar di Jepang dan Australia. Tiga pengembang asal Australia, Selandia Baru, dan Hong Kong mulai membidik pasar properti Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Bila ditelaah lebih mendalam, ke depan prospek properti di Indonesia akan kian cemerlang. Permintaan yang ada begitu tinggi, tak sebanding dengan pasokan. Saat ini terjadi kekurangan rumah (backlog) sekitar 13,6 juta unit. Rata-rata permintaan residensial setiap tahun mencapai 700-800 ribu unit, namun kapasitas pengembang hanya mampu menyediakan pasokan maksimum 400 ribu unit setiap tahun.

Dengan permintaan yang timpang tersebut, jelas prospek properti masih sangat bagus. Indonesia kini memiliki 50 juta orang kelas menengah, yang 1.000 di antaranya memiliki aset di atas Rp 300 miliar. Properti di Indonesia juga menarik karena negeri ini menjadi penghasil sumber daya alam potensial yang luar biasa.

Seiring kian banyaknya perjanjian perdagangan bebas, serta mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) 2015, kebutuhan property bagi orang asing juga makin besar. Terlebih lagi investasi asing ke depan juga makin berlipat, termasuk relokasi industri dari Tiongkok akibat makin tingginya upah buruh dan biaya produksi di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Pembangunan infrastruktur besarbesaran yang direncanakan pemerintah lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tentu akan membawa efek domino luar biasa. Dengan infrastruktur yang kian bagus, otomatis kebutuhan property juga bakal meningkat.

Dari ilustrasi di atas terbaca jelas bahwa sektor properti masih jauh dari tanda-tanda bubble. Permintaan masih tinggi, pasokan masih terbatas. Harga juga masih dalam batas wajar. Dari sisi kredit, rasio kredit properti terhadap total kredit perbankan masih 14%, jauh dibanding krisis 1998 yang mencapai 21%. Kredit bermasalah di sektor ini juga masih rendah, kurang dari 5%.

Rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kurang dari 3%, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 27%, Singapura 45%, dan AS 68%. Namun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, yakni peraturan kepemilikan asing yang belum juga beres hingga saat ini. Masalah lain yang juga mesti dituntaskan adalah status hukum tanah yang kerap tidak jelas dan tumpang tindih, serta perizinan yang masih berbelit.

Lebih dari itu, ekspansi property yang agresif mesti perlu dipantau agar tetap berada dalam koridor kehatihatian. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan sinyal yang tegas bila memang sector ini sudah mendekati ambang bahaya. Pengalaman membuktikan bahwa krisis ekonomi kerap diawali oleh ambruknya sektor properti. (www.investor.co.id)