Kamis, 27 Agustus 2026

Kritik Jelang Muktamar NU Ke-35: "Ketika NU Tergusur Konflik Internal, Nafsu Kekuasaan dan Tambang"


Pengantar: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bersiap menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026. Tema yang diusung berbunyi cukup elok: "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Namun di balik kemasan kata-kata yang indah, realitas tubuh organisasi terbesar di Indonesia itu justru menyimpan luka menganga. Marwah yang hendak dijaga telah tercoreng oleh konflik internal yang tak kunjung reda. Sementara khidmah kepada umat kian tergusur oleh nafsu kekuasaan dan tambang. Lalu, apa yang diharapkan dari hasil Muktamar kali ini? Tokoh pemimpin ideal seperti apa yang diharapkan? Yuk, kita urai benang kusut yang merangsek organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.

Jam'iyah ke Panggung Sengkarut


Nahdlatul Ulama (NU)  didirikan pada 1926 oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan para ulama besar sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berpijak pada Ahlussunnah wal Jamaah dan kearifan lokal. Kemandirian sikap adalah harga mati. Agar NU tetap melindungi umat. Bukan menjadi bagian dari kekuasaan yang melupakan tujuan luhur. 

Namun lima tahun terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada konflik di kalangan elite NU.  Tentu, jika dibandingkan kiprah organisasi dalam membina dan memberdayakan masyarakat. 

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid bahkan menyatakan NU membutuhkan penyegaran kepemimpinan. Sebab tanpa itu menurutnya, peran, fungsi, marwah, martabat NU ke depan akan semakin terpuruk. Ini bukan sekadar opini. Ini adalah alarm dari internal sendiri.

Konflik memuncak ketika Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dihadapkan pada upaya pemecatan oleh forum Syuriah pada November 2025.

Tuduhan mengalir, pelanggaran nilai-nilai NU karena mengundang akademisi pro-Israel, hingga dugaan tata kelola keuangan yang bermasalah. Yang terjadi kemudian bukanlah musyawarah untuk mendinginkan suasana, melainkan saling klaim kepemimpinan. Surat menyurat resmi  diabaikan. Dan perpecahan struktural yang menganga. 

Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan ini bisa menggerus wibawa NU di mata publik. Ia bahkan menyebut jika tak diredam, kepercayaan publik terhadap NU sebagai penjaga nilai kebangsaan bisa terguncang.

Ketika Tambang Menjadi Durhaka

Jika konflik kepemimpinan adalah gejala, maka konsesi tambang adalah penyakitnya. Mahfud MD dengan blak-blakan menyebut bahwa akar persoalan di tubuh PBNU bukan sekadar perbedaan tafsir AD/ART, melainkan proyek dan izin tambang. 

"Saya rindu NU yang taat ulama, yang tidak berebut proyek. Dulu itu tidak ada urusan perusahaan, tambang, atau proyek," ujarnya. Bahkan ia menyebut NU kini telah berubah menjadi "PTNU" (Perusahaan Tambang NU). Sebuah perusahaan dengan pemegang saham, komisaris, dan direksi, bukan lagi jam'iyah yang mengabdi pada umat.

Kritik serupa datang dari KH Roy Murtadho (Gus Roy) yang mengkritik keras keputusan PBNU menerima konsesi tambang, menilai kebijakan itu bertentangan dengan narasi besar "Merawat Jagad, Membangun Peradaban" yang selama ini digaungkan. 

Aktivis lingkungan bahkan menilai kebijakan ini mengkhianati berbagai keputusan progresif NU di masa lalu dan menjauhkan NU dari rakyat. Ironis. Organisasi yang lahir dari pesantren dan mengakar di desa-desa kini justru terlibat dalam bisnis ekstraktif. Sebuah bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik dengan masyarakat adat.

Politik Praktis, Menjauh dari Khittah Keulamaan

Gus Lilur, tokoh muda Nahdliyin, menyampaikan kegelisahan mendalam terkait arah organisasi yang dinilai mulai menjauh dari khittah keulamaan. "NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak. Bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan," tegasnya. 

Ia menyoroti munculnya nama-nama aktor politik seperti Nusron Wahid hingga Saifullah Yusuf sebagai indikator kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan politik praktis. Bahkan Gus Yahya pun dinilai oleh KH Roland Gunawan sebagai pemimpin yang kebijakannya sering kali didasarkan pada logika politik dan kepentingan kekuasaan. Bukan pada prinsip syariat dan kesejahteraan umat.

Kritik pedas lain disampaikan Gus Ali Masyhuri. NU kerap baru benar-benar kompak ketika memiliki musuh bersama. Dengan sindiran tajam, ia mengatakan dalam bahasa Jawa, "NU iku iso kuat, rukun, nek digolekno mungsuh." NU hanya bisa kuat dan rukun jika dicarikan musuh. Ketika ancaman dari luar tidak terlihat, energi internal justru habis untuk persoalan sendiri. Sebut saja fragmentasi, perebutan pengaruh, dan perbedaan kepentingan.

Marwah yang Terkoyak

Menjelang Muktamar ke-35, isu-isu mencemaskan terus berhembus. Dugaan pengondisian, isu karantina peserta, hingga "penculikan" ketua PCNU. 

Forum Ulama Nahdliyin bahkan menyoroti isu otokrasi di tubuh PBNU dan kepemimpinan yang dinilai lemah secara manajerial. Muktamar yang seharusnya menjadi ruang intelektual untuk mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan respons terhadap tantangan zaman, kini terancam menjadi arena perebutan kekuasaan. Sebuah bursa kekuasaan yang menjauh dari fungsi musyawarah ulama.

Tema besar yang semestinya menjadi diskursus publik nyaris absen. Yang justru mewarnai memori publik adalah kasus pecat-memecat, konsesi tambang, dan konflik faksional. NU kehilangan pijakan moralnya sebagai penyeimbang kekuasaan. Organisasi yang semestinya menjadi benteng moral bangsa berubah menjadi medan tarik-menarik kepentingan elite politik.

Jika Muktamar ke-35 hanya melahirkan penguasa baru tanpa evaluasi mendalam atas dosa-dosa kolektif lima tahun terakhir, maka marwah NU akan tetap menjadi slogan kosong. Umat menunggu jawaban, akankah NU kembali ke rel khittahnya sebagai jam'iyah yang mengabdi. Atau terus tenggelam dalam pusaran tambang, politik, dan kekuasaan? Pertaruhannya bukan sekadar kursi ketua umum. Tapi nyawa organisasi itu sendiri.

Mencari Pemimpin Pembawa Perubahan di Bursa 

Di tengah pusaran konflik dan kritik yang membayangi, muktamar kali ini sesungguhnya menyimpan secercah harapan. Munculnya beragam nama kandidat ketua umum yang siap bertarung. Namun kehadiran mereka bukanlah jaminan perubahan. Rakyat dan warga Nahdliyin berhak menuntut lebih dari sekadar pergantian kursi. Lantas, seperti apa sosok ideal pemimpin NU ke depan?

Pemersatu, Bukan Si Pemecah Belah

Karakter pertama dan paling mendesak adalah kemampuan mempersatukan. Konflik internal lima tahun terakhir telah mencederai wibawa NU di mata publik. Karena itu, pemimpin baru harus mampu menjadi al-mushlih. Pendamai yang menyatukan seluruh potensi, Bukan memperdalam perpecahan. 

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid dengan tegas menyatakan bahwa siapa pun yang memicu konflik dan bersikap otoriter tidak layak memimpin. Pemimpin yang ideal adalah yang hadir dengan hati nurani. Yang mampu mengembalikan NU pada fondasi adab dan persaudaraan. Bukan sosok yang justru menjadi sumber kegaduhan.

Manajer Ulama, Bukan Ulama Panggung

Di abad kedua NU, organisasi raksasa ini tak lagi cukup dipimpin oleh kharisma semata. KH Ma'ruf Amin menekankan bahwa ketua umum harus memiliki kapasitas manajerial dan teknokratis yang mumpuni untuk mengelola serta menggerakkan organisasi. 

Visi dan misi NU harus dibumikan. Diterjemahkan dari keputusan muktamar dan arahan Rais Aam menjadi program terukur dan berdampak nyata. Kemampuan ini mencakup tata kelola keuangan yang transparan. Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Dan eksekusi program yang sistematis. 

Karakter kedua, Pemimpin NU ke depan tak boleh lagi menjadi figur seremonial yang hanya tampil di panggung. Melainkan manajer ulama yang mampu membawa organisasi melangkah ke era modern tanpa kehilangan jati diri.

Penjaga Marwah dan Independensi

Karakter ketiga tak kalah penting. Integritas moral dan independensi politik. Dalam dokumen visi yang ditawarkan sejumlah kandidat, muncul prinsip-prinsip kepemimpinan yang menarik. Seperti akhlakul karimah, musyawarah, keadilan, khidmah, dan maslahah. 

Ada yang mengusung gagasan "Poros Tengah" untuk meredakan fragmentasi dan mengembalikan fokus NU pada pengabdian kepada umat. Ada pula yang mendorong penguatan organisasi dari bawah. Menjadikan pesantren dan PCNU sebagai fondasi utama kekuatan NU. 

Bahkan muncul wacana menghidupkan kembali Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi. Sebuah upaya mengembalikan NU pada nilai-nilai pendiriannya. Namun semua gagasan ini hanya akan bermakna jika sang pemimpin benar-benar memiliki rekam jejak pengabdian yang teruji. Serta keberanian untuk menolak intervensi kekuasaan dari luar.

Jadikan Penentu Arah ke Depan

Muktamar ke-35 bukanlah sekadar ajang pergantian ketua umum, melainkan penentu arah masa depan organisasi terbesar di Indonesia ini. Di tengah gempuran godaan tambang, politik praktis, dan kepentingan kekuasaan, warga Nahdliyin mendambakan sosok pemimpin yang tidak hanya pandai berpidato, tetapi mampu menjadi penjaga marwah yang sesungguhnya. 

Pilihan ada di tangan para muktamirin. Apakah mereka akan memilih pemimpin yang melanjutkan status quo? Atau sosok berani yang membawa NU kembali ke rel khittahnya sebagai jam'iyah? Yang lebih fokus mengabdi pada umat dan bangsa? Kita tunggu hasil Mukatamar Ke-35 ini seperti apa. Dan pemimpin seperti apa hasilnya? Ya, harus sabar dong...masa, sabar ach...!!

Kritik Jelang Muktamar NU Ke-35: "Ketika NU Tergusur Konflik Internal, Nafsu Kekuasaan dan Tambang"

Pengantar: Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bersiap menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026. Tem...