Penggelapan Pajak, Kontrak Sakral yang Terkoyak

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-35)

Pengantar: Penggelapan uang pajak adalah tragedi dalam makna paling klasik. Bukan sekadar kejahatan hukum. Melainkan pengkhianatan terhadap tatanan moral peradaban. Ia meracuni akar kepercayaan publik. Mencabik-cabik ikatan imajiner antara yang memerintah dan yang diperintah. Sebuah kontrak sakral yang terkoyak. Mirisnya rakyat lewat tetesan keringatnya dipaksa patuh menyetor pajak demi pembangunan. Sementara penjaga penerimaan negara justru menyelewengkan amanat. Maka keadilan fiskal terzalimi. Demokrasi berubah menjadi komedi tragis. Kembali, rakyatlah yang menjadi korban. Penggelap uang pajak memang para bajingan koruptor yang harus dibasmi.

Angka-angka yang Mengerikan

Tragedi ini bukanlah abstraksi filosofis. Ia memiliki wujud angka yang mengerikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap penggelapan omzet di sektor tekstil yang menyembunyikan Rp12,49 triliun melalui rekening karyawan dan rekening pribadi. 

Besaran angka itu bisa untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jembatan dan jalan. Namun ia menghilang ke dalam kantong-kantong gelap. Menguap sebelum pernah menyentuh kas negara.

Kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk membawa tragedi ini ke skala yang lebih besar. Dua pegawai pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam praktik transfer pricing yang merugikan negara hingga Rp2 triliun. Mereka diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan pemeriksaan pajak sebagaimana mestinya. 

Di Banten, lima tersangka menggelapkan Rp580 miliar melalui tiga perusahaan baja. Di Jawa Timur, seorang direktur mengubah nilai Dasar Pengenaan Pajak agar terlihat lebih kecil, merugikan negara Rp42,53 miliar. Di Yogyakarta, Rp768 juta lenyap karena PPN yang telah dipungut dari konsumen tidak pernah disetorkan.

Dan di Banjarmasin, KPK mengungkap sisi gelap restitusi pajak. Kepala KPP Madya meminta uang apresiasi Rp1,5 miliar untuk mengabulkan restitusi Rp48,3 miliar. Uang itu dibagi-bagi. Sebesar Rp800 juta untuk kepala, Rp200 juta untuk pemeriksa, Rp500 juta untuk manajer keuangan perusahaan. Sebuah simfoni korupsi yang terorchestra dengan indah. Di mana jabatan publik diperdagangkan seperti komoditas di pasar gelap. Dasar kampret...!!!

Rafael Alun si Wajah Ganda Penguasa Pajak

Tidak ada simbol yang lebih sempurna untuk tragedi ini selain Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak ini divonis 14 tahun penjara atas gratifikasi dan pencucian uang. PPATK membekukan puluhan rekeningnya dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar. 

Ia terungkap bukan karena kecerdasan aparat penegak hukum. Tetapi karena aksi pamer kekayaan dan penganiayaan yang dilakukan  anaknya. Ironi yang menyayat. Korupsi berlangsung lama dalam sunyi. Namun terbongkar karena keangkuhan dan kebiadaban di anak.

Rafael Alun adalah cermin dari apa yang disebut filsuf Hannah Arendt sebagai "banality of evil". Kejahatan yang tidak datang dari monster, tetapi dari birokrat biasa yang memilih kenyamanan di atas kebenaran. Ia adalah produk dari sistem yang membiarkan pengawasan menjadi formalitas. Yang membiarkan checks and balances bagai aksi badut di panggung sandiwara.

Ketika Negara Menjadi Penjilat 

Di sinilah kita sampai pada pertanyaan paling filosofis. Jika negara mengkhianati tujuannya sendiri, lalu kepada siapa rakyat dapat menggugat? Dalam kasus penggelapan pajak, negara hadir dalam dua wajah. Di satu sisi ia menuntut kepatuhan. Di sisi lain ia merampok melalui aparatnya sendiri. Ini adalah schizophrenia politik. Negara yang memakan dirinya sendiri.

KPK menilai kasus PT Wanatiara Persada sebagai contoh kebocoran. Presiden Prabowo dalam bukunya menyinggung bahwa kebocoran pendapatan negara terjadi sebelum dana masuk ke kas negara. 

Sementara Deputi Penindakan KPK angkat bicara bahwa mufakat jahat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, namun juga mencederai keadilan fiskal.

Ada pertanyaan menggantung, apakah penegakan hukum yang terjadi hanya bersifat reaktif ataukah sistemik? Karena selama insentif untuk korupsi masih lebih besar daripada risiko hukum, tragedi akan terus berulang. Simfoni yang menyayat hati akan terus mengalun. Para bajingan penggelap uang pajak tersenyum.

Si Pencuri Masa Depan

Bangsa ini tidak akan pernah maju selama uang pajak terus mengalir ke lubang yang sama. Penggelapan pajak bukanlah kejahatan tanpa korban. Korbannya adalah anak-anak yang kekurangan gizi. Pasien yang tak mendapat obat. Petani yang tak mendapat irigasi. Kaum guru yang digaji murah. Anak sekolah yang bergelantungan di jembatan tambang. Setiap rupiah yang digelapkan adalah masa depan yang dicuri.

Maka kepada para pemegang amanat, ingatlah, bahwa pajak adalah darah rakyat yang mengalir melalui nadimu. Jika kau mencurinya, kau tidak hanya merampok negara. Kau merampok kepercayaan. Kau merampok harapan. Dan pada akhirnya, kau merampok dirimu sendiri dari hak untuk disebut pemimpin. 

Karena dalam setiap lembar faktur pajak yang dipalsukan. Dalam setiap rekening karyawan yang digunakan untuk menyembunyikan omzet. Dalam setiap uang apresiasi yang diminta. Terkandung pengkhianatan terhadap kontrak sosial  paling dasar: bahwa negara ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara.

Mencari Solusi di Tengah Tragedi

Namun, tragedi yang berulang bukanlah takdir yang tak terelakkan. Solusi atas pengkhianatan ini menuntut revolusi kesadaran kolektif yang berakar pada tiga pilar fundamental, yakni struktur, sanksi, dan budaya.

Pertama, revolusi struktural melalui digitalisasi total dan transparansi radikal. Selama celah negosiasi antara wajib pajak dan aparat masih ada, selama pemeriksaan masih bergantung pada subjektivitas manusia, maka mufakat jahat akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh. 

Negara harus menghadirkan sistem perpajakan berbasis real-time data dan blockchain yang tidak dapat diintervensi. Dimana setiap transaksi, setiap pembayaran, dan setiap restitusi terekam dalam jejak digital yang dapat diaudit publik secara demokratis. 

Dengan demikian, praktik transfer pricing dan rekayasa omzet melalui rekening karyawan akan kehilangan pangkalnya. Celah epistemologis yang selama ini menjadi sarang korupsi ditutup oleh terangnya keterbukaan.

Kedua, sanksi yang tidak sekadar menghukum, tetapi membongkar akar ketimpangan. Hukuman bagi penggelap pajak harus melampaui pidana penjara yang bersifat simbolik.

Negara wajib menerapkan perampasan aset tanpa ampun. Bukan hanya milik tersangka, tetapi seluruh aset yang mengalir ke keluarga dan kerabat dekat. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Rafael Alun. 

Sanksi sosial berupa pencabutan hak politik seumur hidup juga harus dijatuhkan. Agar jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai ladang pemulihan citra. Melainkan sebagai tanggung jawab eksistensial. Dimana nyawa moralnya dipertaruhkan.

Ketiga, pembentukan habitus antikorupsi melalui pendidikan etika fiskal. Kesadaran bahwa pajak adalah darah kehidupan bersama harus ditanamkan sejak dini. Bukan sebagai doktrin. Tetapi sebagai refleksi filosofis tentang kewajiban moral terhadap sesama. 

Setiap aparat pajak harus menjalani semacam pembersihan batin berkala. Sebuah kontemplasi kolektif yang mengingatkan mereka pada sumpah jabatan sebagai pelayan publik. Bukan penguasa atas uang rakyat.

Keempat, perlindungan mutlak bagi pelapor (whistleblower) dengan insentif yang menjanjikan. Selama budaya omerta (sumpah diam) masih menjadi norma dalam birokrasi, korupsi akan terus bersarang. 

Negara harus menjadikan pelapor sebagai pahlawan moral dengan jaminan keamanan dan penghargaan yang setimpal. Guna memecah hegemoni ketakutan yang selama ini membelenggu hati nurani aparat yang jujur.

Butuh Keberanian Kolektif

Pada akhirnya, solusi sejati terletak pada keberanian kolektif untuk mengakui bahwa negara bukanlah entitas abstrak di luar diri kita. Ia adalah cermin dari kualitas moral kita bersama. Pajak adalah sakramen kenegaraan. Dan penjaganya harus bertindak sebagai imam yang tulus. Bukan bajingan atau bandit yang menyamarkan seragam. 

Jika reformasi ini diwujudkan, maka penggelapan pajak bukan lagi tragedi abadi yang ditangisi, melainkan kejahatan usang yang telah kehilangan ruang untuk lahir.

Karena pada hakikatnya, keadilan fiskal adalah fondasi martabat bangsa. Tanpa itu, kemerdekaan hanyalah fatamorgana di padang gurun ketimpangan. Para bajingan dan bandit pajak itu memang harus secara intens ditumpas dengan tegas sampai tuntas...tas...tas...!!!