Pengantar: Ada yang ganjil ketika 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) mendatangi Gedung DPR RI pada 9 September 2026. Mereka membawa satu tuntutan yang mengguncang nurani: Hapus pembatasan masa jabatan kepala desa. Dalihnya efisiensi anggaran, keamanan, dan ketertiban. Tapi di balik retorika duniawi itu, tersembunyi penyakit hati yang jauh lebih tua dari republik ini. Kerakusan terhadap kekuasaan.
Amanah Jabatan di Hadapan Ilahi
Dalam khazanah spiritual Nusantara, seorang pemimpin desa bukanlah penguasa. Ia adalah pengayom. Falsafah Jawa mengajarkan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.
Kepemimpinan semacam ini lahir dari hati yang lapang. Bukan dari ambisi yang sempit.
Dalam tradisi spiritual, jabatan bukanlah piala yang diperebutkan. Melainkan beban yang dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, "Jabatan adalah amanah. Ia pada hari kiamat akan menjadikan yang menyandangnya hina dan menyesal. Kecuali yang mengambilnya dengan benar. Dan menunaikan tugasnya dengan baik".
Dalam tradisi spiritual, jabatan bukanlah piala yang diperebutkan. Melainkan beban yang dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, "Jabatan adalah amanah. Ia pada hari kiamat akan menjadikan yang menyandangnya hina dan menyesal. Kecuali yang mengambilnya dengan benar. Dan menunaikan tugasnya dengan baik".
Bahkan beliau secara tegas melarang umatnya meminta jabatan: "Janganlah engkau meminta jabatan. Karena jika engkau diberi jabatan karena memintanya, maka jabatan itu akan diserahkan sepenuhnya kepadamu tanpa pertolongan Allah".
Meminta jabatan satu kali saja sudah dilarang. Bagaimana dengan mereka yang menuntut jabatan tanpa batas?
Meminta jabatan satu kali saja sudah dilarang. Bagaimana dengan mereka yang menuntut jabatan tanpa batas?
KH Mustain Nashoha, pakar fiqih UIN Raden Mas Said Surakarta, menegaskan bahwa menginginkan jabatan secara berlebihan atau serakah terhadap jabatan merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.
Ia juga mengingatkan sabda Nabi yang menggambarkan kerakusan terhadap jabatan melebihi dua ekor serigala kelaparan yang dilepas di tengah gerombolan kambing.
Pemimpin Sebagai Khalifah di Bumi
Setiap tradisi spiritual mengajarkan satu hal yang sama. Kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan.
Pemimpin Sebagai Khalifah di Bumi
Setiap tradisi spiritual mengajarkan satu hal yang sama. Kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan.
Dalam ajaran Hindu, konsep Tri Hita Karana menuntut pemimpin untuk menjaga harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Bukan menguasainya.
Lontar Wrati Sasana mengajarkan Yama Brata, di mana pemimpin wajib menjalankan Ahimsa. Kasih sayang dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.
Pemimpin harus memiliki wiweka. Kemampuan membedakan benar dan salah. Serta tidak mengingkari janji dalam hukum karma phala.
Dalam tradisi Kristen, Yesus Kristus menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan. Bukan tuan yang menuntut dilayani. Rasul Paulus mengingatkan bahwa integritas adalah elemen sentral kepemimpinan, Dibangun melalui disiplin iman dan karakter rohani.
Dalam tradisi Kristen, Yesus Kristus menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan. Bukan tuan yang menuntut dilayani. Rasul Paulus mengingatkan bahwa integritas adalah elemen sentral kepemimpinan, Dibangun melalui disiplin iman dan karakter rohani.
Seorang pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan adalah mereka yang hidup tidak bercacat. Tidak angkuh, mampu menguasai diri, dan tidak serakah.
Sementara itu, guru besar IPDN Djohermansyah Djohan dengan tajam menyatakan bahwa dorongan untuk terus mempertahankan kekuasaan bukan lagi soal masa jabatan.
Sementara itu, guru besar IPDN Djohermansyah Djohan dengan tajam menyatakan bahwa dorongan untuk terus mempertahankan kekuasaan bukan lagi soal masa jabatan.
Itu adalah the greedy of power. Kerakusan terhadap kekuasaan. Ia menegaskan, "Pemimpin yang baik harus berani masuk dengan terhormat. Bekerja dengan baik. Lalu lengser dengan kepala tegak. Itulah etika demokrasi".
Ketika Janji Dikhianati
Ada ironi yang menyayat. Setiap kepala desa dilantik dengan sumpah di atas kitab suci, Al-Qur'an bagi yang Muslim. Injil bagi yang Kristen. Kitab suci masing-masing bagi yang lain.
Ketika Janji Dikhianati
Ada ironi yang menyayat. Setiap kepala desa dilantik dengan sumpah di atas kitab suci, Al-Qur'an bagi yang Muslim. Injil bagi yang Kristen. Kitab suci masing-masing bagi yang lain.
Sumpah itu bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah perjanjian dengan Tuhan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Namun apa yang terjadi? Mereka yang telah bersumpah di hadapan Tuhan justru menuntut agar tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat melalui Pilkades.
Namun apa yang terjadi? Mereka yang telah bersumpah di hadapan Tuhan justru menuntut agar tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat melalui Pilkades.
Mereka yang telah berjanji untuk mengayomi justru ingin mengunci kekuasaan hingga ajal menjemput. Bukankah ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang paling terang-terangan?
Dalam tradisi Teo-Demokrasi yang hidup di desa-desa Nusantara. Prinsip al-Musawah (kesetaraan) dan al-'Adalah (keadilan) adalah fondasi kehidupan bersama.
Dalam tradisi Teo-Demokrasi yang hidup di desa-desa Nusantara. Prinsip al-Musawah (kesetaraan) dan al-'Adalah (keadilan) adalah fondasi kehidupan bersama.
Musyawarah desa adalah wujud nyata dari prinsip as-syūrā. Kebebasan rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Menghapus Pilkades berarti membunuh jiwa demokrasi desa yang telah berakar sejak sebelum kemerdekaan.
Mohammad Hatta sendiri mengakui bahwa demokrasi desa adalah fondasi demokrasi Indonesia yang paling otentik.
Kembalikan Kepemimpinan pada Jalur Spiritual
Jika memang niatnya mulia, solusinya bukan menuntut jabatan tanpa batas. Ada jalan yang lebih bermartabat:
Pertama, tegakkan prinsip amanah. Jabatan maksimal 16 tahun sudah lebih dari cukup. Djohermansyah Djohan menegaskan, "Jika setelah dua periode masih ingin memperpanjang, persoalannya bukan lagi soal masa jabatan. Itu adalah keinginan mempertahankan kekuasaan".
Kedua, lakukan Pilkades serentak. Efisiensi anggaran bisa dicapai tanpa menghapus demokrasi. Cukup dengan menggelar Pilkades serentak dalam satu kabupaten dan membatasi masa kampanye.
Ketiga, perkuat pengawasan spiritual. BPD, camat, dan tokoh agama harus dilibatkan dalam mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan bukanlah ketidakpercayaan. Ia adalah wujud amar makruf nahi mungkar.
Keempat, jaga sirkulasi kepemimpinan. Sejarah Islam klasik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terlalu lama tanpa kontrol partisipatif justru memicu despotisme (kekuasaan mutlak tanpa batas.red). Pembatasan masa jabatan adalah bentuk ijtihad untuk mencegah kezaliman.
Merdeka dari Ambisi, Mati dalam Kesombongan
Jika benar jabatan kepala desa tanpa batas diberlakukan. Maka yang mati bukanlah pekik "merdeka atau mati". Melainkan nurani kepemimpinan itu sendiri.
Kembalikan Kepemimpinan pada Jalur Spiritual
Jika memang niatnya mulia, solusinya bukan menuntut jabatan tanpa batas. Ada jalan yang lebih bermartabat:
Pertama, tegakkan prinsip amanah. Jabatan maksimal 16 tahun sudah lebih dari cukup. Djohermansyah Djohan menegaskan, "Jika setelah dua periode masih ingin memperpanjang, persoalannya bukan lagi soal masa jabatan. Itu adalah keinginan mempertahankan kekuasaan".
Kedua, lakukan Pilkades serentak. Efisiensi anggaran bisa dicapai tanpa menghapus demokrasi. Cukup dengan menggelar Pilkades serentak dalam satu kabupaten dan membatasi masa kampanye.
Ketiga, perkuat pengawasan spiritual. BPD, camat, dan tokoh agama harus dilibatkan dalam mengawasi kinerja kepala desa. Pengawasan bukanlah ketidakpercayaan. Ia adalah wujud amar makruf nahi mungkar.
Keempat, jaga sirkulasi kepemimpinan. Sejarah Islam klasik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terlalu lama tanpa kontrol partisipatif justru memicu despotisme (kekuasaan mutlak tanpa batas.red). Pembatasan masa jabatan adalah bentuk ijtihad untuk mencegah kezaliman.
Merdeka dari Ambisi, Mati dalam Kesombongan
Jika benar jabatan kepala desa tanpa batas diberlakukan. Maka yang mati bukanlah pekik "merdeka atau mati". Melainkan nurani kepemimpinan itu sendiri.
Kita akan menyaksikan desa-desa berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dengan raja-raja yang lupa bahwa mereka hanyalah khalifah. Pengganti sementara di atas bumi Tuhan.
Jangan biarkan ambisi duniawi menodai amanah Ilahi. Karena pada akhirnya, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan.
Jangan biarkan ambisi duniawi menodai amanah Ilahi. Karena pada akhirnya, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan.
Setiap rupiah Dana Desa, setiap kebijakan, setiap keputusan. Semua akan dipertanggungjawabkan.
Dan pada hari itu, jabatan tanpa batas tidak akan menyelamatkan siapa pun. Yang menyelamatkan hanyalah amanah yang ditunaikan dengan benar. Dan kekuasaan yang dilepaskan dengan kepala tegak.
Jadi sebaiknya hindarkan diri dari penyakit hati. Kerakusan terhadap kekuasaan...!!!
