(Secangkir Anggur Merah, Edisi-92)
Leaderline: Pada 10 November 2026, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Kadivkum Polri, dipecat dengan tidak hormat. Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya presiden. Juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. Sidang etik berlangsung sebelas jam. Majelis menyebut perbuatannya "sangat tercela".
Musibah Jenderal Termuda
Polri menegaskan tak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Namun di balik vonis itu. Ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang ingin diajarkan peristiwa ini kepada publik? Dan mengapa Prabowo menjadi pusat gravitasinya?
Secara filosofis, pemecatan Ahrie Sonta adalah momen ketika negara membuktikan bahwa hukum tidak sepenuhnya tunduk pada bayang-bayang kekuasaan.
Secara filosofis, pemecatan Ahrie Sonta adalah momen ketika negara membuktikan bahwa hukum tidak sepenuhnya tunduk pada bayang-bayang kekuasaan.
Ia adalah Jenderal termuda. Mantan Sekretaris Pribadi Jenderal Listyo Sigit. Ia bagian dari lingkaran dalam. Jika hukum bisa menyentuhnya. Maka ada harapan bahwa hukum masih punya gigi.
Tetapi di sinilah kritik harus dipertajam. Mengapa baru sekarang? Mengapa penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025–2026, dengan upaya penghapusan jejak digital pada Oktober 2026, baru diusut setelah Prabowo menjadi korban? Apakah hukum bergerak karena keadilan? Atau karena yang disadap kebetulan adalah orang nomor satu?
Pelajaran Pertama, tentang Hierarki.
Pelajaran Pertama, tentang Hierarki.
Dalam tradisi kekuasaan, selalu ada asumsi bahwa semakin dekat seseorang dengan pusat, semakin kebal ia dari hukum.
Pemecatan Ahrie membalik asumsi itu di permukaan. Namun ia juga mengirim pesan yang lebih dingin. Yang membuat penyadapan menjadi skandal nasional bukanlah tindakan itu sendiri. Melainkan identitas korbannya.
Jika yang disadap adalah aktivis, jurnalis, atau warga biasa, apakah negara akan bergerak dengan ketegasan yang sama?
Komisi III DPR menyebut kasus ini sebagai skandal terburuk yang mencoreng sejarah kepolisian modern. Tetapi sejarah mencatat bahwa skandal selalu menjadi terburuk hanya ketika ia menyentuh mereka yang berkuasa.
Pelajaran Kedua, tentang Batas Antara Intelijen dan Kesewenangan.
Pelajaran Kedua, tentang Batas Antara Intelijen dan Kesewenangan.
Penyadapan adalah instrumen negara yang lahir dari logika keamanan. Ia diberi ruang dalam hukum. Tetapi ruang itu dibatasi oleh prosedur.
Ketika prosedur dilanggar. Yang runtuh bukan hanya etika individu. Melainkan seluruh arsitektur kepercayaan yang memungkinkan negara mengawasi warganya.
Ahrie dipecat bukan karena ia menyadap. Tetapi karena ia menyadap tanpa dasar hukum yang sah. Pelajaran yang ingin disampaikan adalah bahwa wewenang, sehebat apa pun. Tidak pernah boleh berubah menjadi hak istimewa untuk melampaui hukum.
Namun pelajaran ini menjadi ambigu ketika tiga perwira tinggi lain. Termasuk eks Kapolri Listyo Sigit. Masih menunggu sidang etik mereka. Keadilan yang tertunda selalu tampak seperti keadilan yang dipilih-pilih.
Pelajaran Ketiga, Paling Menghunjam, tentang Hubungan Antara Presiden dan Aparaturnya.
Pelajaran Ketiga, Paling Menghunjam, tentang Hubungan Antara Presiden dan Aparaturnya.
Prabowo adalah korban penyadapan. Tetapi ia juga adalah presiden yang memimpin negara tempat penyadapan itu terjadi. Jika hukum bergerak karena ia yang disadap. Maka yang sesungguhnya sedang diuji bukanlah Ahrie. Melainkan Prabowo sendiri.
Apakah ia akan membiarkan kasus ini berhenti pada satu pemecatan? Ataukah ia akan mendorong pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektual di balik penyadapan?
Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa proses tidak boleh berhenti pada sanksi etik. Dan penyidik harus mengungkap siapa yang memerintahkan serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan. Jika perintah itu datang dari atas, apakah hukum akan berani menindak?
Dua Wajah Rezim
Filsafat kekuasaan mengajarkan bahwa setiap rezim selalu memiliki dua wajah. Wajah yang ia tunjukkan kepada publik. Dan wajah yang ia sembunyikan di balik prosedur.
Dua Wajah Rezim
Filsafat kekuasaan mengajarkan bahwa setiap rezim selalu memiliki dua wajah. Wajah yang ia tunjukkan kepada publik. Dan wajah yang ia sembunyikan di balik prosedur.
Pemecatan Ahrie adalah wajah yang ditunjukkan. Wajah itu terlihat tegas, bersih, dan berwibawa. Tetapi wajah yang disembunyikan adalah pertanyaan tentang mengapa penyadapan bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi? Mengapa jejak digital baru dihapus ketika kasus mulai mencuat? Dan mengapa baru satu orang yang dijatuhi sanksi terberat sementara yang lain masih menunggu?
Pelajaran yang ingin disampaikan Prabowo. Jika kita membacanya dengan jujur. Mungkin bukan tentang keadilan yang merata. Melainkan tentang batas: Bahwa bahkan bayangan kekuasaan pun bisa dipotong. Asalkan potongan itu tidak menyentuh pusat tempat bayangan itu berasal.
Harus Bergerak dengan Logika yang Sama
Masyarakat tidak menuntut agar semua perwira dipecat. Mereka menuntut agar hukum bergerak dengan logika yang sama. Bukan logika yang berubah tergantung siapa yang menjadi korban.
Harus Bergerak dengan Logika yang Sama
Masyarakat tidak menuntut agar semua perwira dipecat. Mereka menuntut agar hukum bergerak dengan logika yang sama. Bukan logika yang berubah tergantung siapa yang menjadi korban.
Jika pemecatan Ahrie Sonta adalah pelajaran. Maka pelajaran itu harus berbunyi. Tidak ada yang kebal hukum.
Tetapi selama proses ini masih menyisakan tanda tanya tentang mereka yang lebih tinggi. Pelajaran itu belum selesai. Ia baru sebuah awal. Dan awal selalu lebih mudah daripada akhir.
Tersangkanya sesama Jenderal. Lalu mengapa Ahrie Sonta menerima hukuman berat pertama kali? Yah, barangkali Sang Jenderal Termuda itu lagi ketiban apes saja kali. Wajar, jika beliau ajukan banding. Lantaran tak sudi dipecat dengan tidak hormat...!
