Kamis, 19 November 2026

Skandal Penyadapan Ilegal (13): PTDH untuk Eko Hadi, "Ketika Eksekutor Dipecat, Sang Arsitek Tetap Tak Tersentuh"


(Secangkir Anggur Merah, Edisi-95)

Catatan Ki Gempur: Esai ini adalah bagian ketiga belas dari rangkaian serial  skandal penyadapan. Fokusnya bukan pada penghakiman pidana. Yang masih berproses hukum. Melainkan pada makna dari sebuah pemecatan. Apa yang diungkap oleh jatuhnya Irjen Eko Hadi tentang arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia tetap berhak atas praduga tak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketika Tangan Menekan Tombol

Pada Selasa, 17 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi paling berat kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri. Disertai pernyataan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela. 

Sidang berlangsung hampir sembilan jam. Dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan sembilan saksi diperiksa. Termasuk satu saksi yang meringankan. Eko menjadi perwira tinggi kedua yang dipecat dalam skandal ini. Setelah Irjen Ahrie Sonta, sepuluh hari sebelumnya.

Majelis menilai Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait illegal access. Penyadapan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. 

Ia melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 junto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

Usai putusan, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Tetapi langsung mengajukan banding. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai aturan dan kredibilitasnya terjaga.

Dalam peta peran yang dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR, Eko Hadi bukanlah pemberi perintah tertinggi. 

Menurut Suyudi, Listyo Sigit. Yang menjabat Kapolri pada periode kejadian. Diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp. Slamet Uliandi memberikan persetujuan. Dan Eko Hadi, yang pernah menjabat Plt Kabakmon, menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi.

Di sinilah letak posisi struktural Eko yang sebenarnya. Ia adalah simpul eksekusi. Ia bukan arsitek yang merancang. Bukan pemberi restu yang mengizinkan. Melainkan tangan yang menjalankan. 

Bareskrim bahkan mengungkap bahwa rumah di Cipete, Jakarta Selatan, digunakan Eko sebagai posko penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain. Namun justru karena ia adalah eksekutor, Pemecatannya mengandung makna yang lebih menghunjam. Jika eksekutor sudah dipecat, mengapa arsiteknya belum?

Ritual Pembersihan Simbolik

PTDH bagi Eko Hadi adalah sanksi etik tertinggi yang dikenal dalam institusi Polri. Ia bukan sekadar hukuman administratif. Ia adalah pencabutan legitimasi moral untuk mengenakan seragam yang sama. 

Dalam bahasa Emile Durkheim, ini adalah ritus penebusan. Sebuah cara bagi institusi untuk mengatakan kepada publik bahwa ia mampu membersihkan dirinya sendiri. Kompolnas menyatakan prosesnya kredibel. Publik diminta percaya bahwa keadilan telah ditegakkan.

Namun, filsafat hukum mengajarkan bahwa hukuman yang adil bukanlah hukuman yang paling berat kepada yang paling lemah. Melainkan hukuman yang proporsional terhadap tanggung jawab. 

Eko Hadi menjalankan perintah. Ia dipecat. Slamet Uliandi memberi persetujuan. Nasib etiknya belum diumumkan. Listyo Sigit memberi perintah. Status etiknya juga belum jelas. 

Dalam sebuah piramida komando. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Tetapi dalam skandal ini, yang sudah dipecat justru adalah mereka yang berada di lapisan bawah piramida. Ini bukan keadilan yang menukik ke atas. Ini adalah keadilan yang berhenti di tengah.

Yang Tidak Dipecat dan Yang Tidak Dijelaskan

Kritik yang paling keras bukanlah bahwa Eko dipecat. Kritik yang tajam bahwa pemecatannya menjadi pengalih perhatian dari pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh penyadapan ini? 

Kapolri menyebut Listyo sebagai end user. Penerima hasil akhir. Tetapi jika Listyo adalah penerima akhir, untuk siapa ia menyadap? Untuk dirinya sendiri? Untuk “Geng Solo”? Untuk kekuatan politik yang lebih besar? Hingga hari ini, pertanyaan itu belum terjawab oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di angkasa.

Sementara itu, proses pidana terhadap Eko masih berjalan. Ia masih berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, dengan ancaman pasal berlapis: Pasal 258 KUHP Nasional (10 tahun), Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE (8 tahun), dan Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal (6–7 tahun). PTDH tidak menghapus tanggung jawab pidananya. 

Tetapi PTDH juga tidak menyentuh aktor yang lebih tinggi. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, ini adalah kekerasan simbolik. Institusi mengorbankan figur yang paling terlihat agar struktur yang lebih dalam tetap tidak tersentuh.

Pemecatan sebagai Cermin, Bukan Solusi

Irjen Eko Hadi Santoso adalah cermin dari skandal ini. Ia memperlihatkan bahwa Polri mampu menghukum anggotanya. Tetapi ia juga memperlihatkan bahwa hukuman itu berhenti pada lapisan tertentu. 

Selama arsitek dan pemberi restu belum menerima sanksi setara, PTDH bagi Eko hanyalah teater akuntabilitas. Publik dibuat percaya bahwa masalah selesai. Padahal mesin penyadapan tetap berdiri. Hanya dengan pengguna yang berbeda. 

Eko menangis, meminta maaf, lalu banding. Institusi bergerak, tetapi tidak berubah. Dan di ruang gelap yang ia tinggalkan. Pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali tetap menggantung. 

Seperti posko di Cipete yang pintunya sudah digeledah. Tetapi pemilik sebenarnya dari operasi itu belum pernah benar-benar dipanggil untuk menjawab.

Siapa sebenarnya pemilik operasi yang menggegerkan ini? Harap bersabar. Pada saatnya akan diungkap. Kita hanya bisa menonton dan bersaksi. Sebuah teater realistik yang seru dan mendebarkan. Yang boleh jadi mengalahkan keseruan dan viralitas drama produk Korea sana...!! Seruuu...dan Seraaammm..!!!



Skandal Penyadapan Ilegal (13): PTDH untuk Eko Hadi, "Ketika Eksekutor Dipecat, Sang Arsitek Tetap Tak Tersentuh"

( Secangkir Anggur Merah, Edisi-95 ) Catatan Ki Gempur : Esai ini adalah bagian ketiga belas dari rangkaian serial  skandal penyadapan. Fok...