Menimbang Pilihan Terbaik Gibran, "Mundur, Dimakzulkan atau Ngotot ke PTUN?"

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-87)

Leaderline: MK dan MA telah menutup pintu hukum bagi Gibran. Tetapi ia justru mengetuk pintu yang sama sekali lain. Sebuah pilihan yang secara konstitusional sia-sia. Secara politis merugikan. Dan secara etis memperpanjang ketegangan yang seharusnya sudah selesai. Apa mau mu Gibran?

Persoalan Pilihan Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan Denny Indrayana dkk tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. 

Namun dalam pertimbangannya MK menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. 

Tiga pekan kemudian, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tidak sekadar menguatkan temuan itu. Ia membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran dan menyatakannya tidak sah serta batal demi hukum. Dengan perintah tegas kepada Kemendikdasmen untuk mencabutnya. 

Dua lembaga peradilan tertinggi telah berbicara. Yang tersisa bukan lagi persoalan hukum. Melainkan persoalan pilihan politik dan martabat.

Tiga Jalan, Satu Kenyataan

Pilihan pertama: MUNDUR. Ini adalah jalan yang paling bersih secara etika. Tetapi paling sepi secara politik. Jimly Asshiddiqie menyebut mundur sebagai "urusan pribadi" yang tidak perlu diurusi publik. 

Namun justru karena itu, mundur memiliki bobot moral yang tidak dimiliki jalan lain. Ia adalah pengakuan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar kursi kekuasaan. Melainkan amanah yang menuntut pemenuhan syarat konstitusional secara substantif. Mahfud MD menilai mundur lebih baik ketimbang pemakzulan. 

Argumennya jelas: Pemakzulan menyeret tiga lembaga negara ke dalam pergulatan berbulan-bulan. Sementara mundur mengakhiri persoalan dalam hitungan hari dan mengembalikan marwah institusi kepresidenan dari cengkeraman polemik yang melelahkan.

Pilihan kedua: DIMAKZULKAN. Ini adalah jalan yang paling konstitusional, tetapi paling berliku. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pemakzulan "sangat dimungkinkan secara konstitusional" melalui Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945. 

Prosedurnya berat. Usulan minimal 25 anggota DPR, persetujuan paripurna dengan kuorum dua pertiga, pemeriksaan oleh MK dalam 90 hari, dan keputusan akhir di MPR dengan kuorum tiga perempat. 

Seluruh proses bisa memakan waktu enam hingga sembilan bulan. Jika Gibran tetap bertahan, DPR tampaknya akan menempuh jalur ini—fraksi PKS sudah menyatakan putusan MK dan MA "cukup" untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. 

Namun pemakzulan bukan tanpa risiko. Ia bisa dibaca sebagai kriminalisasi jabatan, dan jika gagal di tengah jalan, Gibran justru keluar dengan legitimasi yang lebih kuat.

Pilihan ketiga: NGOTOT MENCARI KEADILAN PTUN. Inilah pilihan yang paling problematik. Dan sejujurnya, paling sulit dipertahankan secara logika hukum. Gibran berencana membuktikan keabsahan dokumennya di PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA, dengan dukungan Presiden Prabowo yang ia sebut "seperti ayah sendiri". 

Tetapi Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham yang bukan lawan politik Gibran, mengatakan langkah itu "tidak ada gunanya" karena putusan MK dan MA sudah final dan mengikat. 

Alasan teknisnya telak: Gibran bukan pihak dalam perkara MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen. dan Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi. Sehingga ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding atau PK.

Bahkan jika PTUN bersidang, objek sengketanya suket yang sudah dinyatakan batal. Atau sudah tidak ada lagi. Sehingga perkara itu berpotensi dihentikan dengan sendirinya. 

Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Unand, bahkan meyakini hakim PTUN akan memberikan putusan yang sama dengan MA. PDIP menyebut langkah ini sebagai upaya  mengulur-ulur waktu.

PTUN sebagai Tameng, Bukan Jalan

Yang paling menghunjam dari pilihan ketiga bukanlah kelemahan teknisnya, melainkan fungsi retorisnya. 

Mengajukan PK dan kembali ke PTUN setelah MA menyatakan suket batal demi hukum adalah upaya menciptakan kesan bahwa masih ada ruang hukum yang belum dieksplorasi. Padahal ruang itu sudah tertutup rapat. 

Ini bukan pencarian keadilan. Ini manajemen persepsi. Gibran ingin publik melihatnya sebagai pihak yang "berjuang" dan "membuka-bukaan". Padahal dokumen yang ia janjikan untuk dibuka tidak lagi memiliki status hukum apa pun setelah MA membatalkannya. 

Dalam bahasa yang lebih keras. Ini adalah upaya memindahkan arena pertarungan dari ruang sidang yang sudah selesai ke ruang publik yang belum selesai. Sebuah judicial disobedience yang halus. Terbungkus dalam bahasa prosedural.

Menimbang: Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan?

Jika ukurannya adalah stabilitas konstitusional, mundur adalah pilihan terbaik. Ia mengakhiri persoalan tanpa menyeret DPR, MK, dan MPR ke dalam proses yang melelahkan dan penuh ketidakpastian. 

Ia juga menghindarkan preseden buruk bahwa jabatan wakil presiden bisa dipertahankan hanya karena partai politik memiliki cukup suara untuk menolak pemakzulan.

Jika ukurannya adalah akuntabilitas demokrasi. Pemakzulan memiliki nilai edukatif. Ia memaksa parlemen untuk secara terbuka menyatakan bahwa syarat pendidikan adalah syarat konstitusional yang serius. Bukan formalitas yang bisa dinegosiasikan. 

Namun harga yang dibayar adalah enam hingga sembilan bulan kegaduhan politik yang mengalihkan perhatian dari agenda pemerintahan.

Jika ukurannya adalah martabat Gibran sendiri. Pilihan ketiga adalah yang paling merugikan. Setiap hari ia bertahan. Setiap pernyataan bahwa ia "siap membuka dokumen". Setiap kunjungan ke PTUN yang secara hukum sia-sia. Hanya memperkuat citra bahwa ia tidak mau menerima kenyataan hukum. 

Jimly Asshiddiqie telah mengingatkan bahwa jalan satu-satunya dalam demokrasi konstitusional adalah impeachment, bukan perlawanan terhadap putusan pengadilan.


Kesimpulannya: Dari tiga pilihan itu, mundur adalah yang paling bijak. Bukan karena ia menyenangkan semua pihak. Tetapi karena ia adalah satu-satunya pilihan yang menghentikan kerusakan tanpa menciptakan kerusakan baru. 

Pemakzulan adalah jalan yang sah tetapi mahal. PTUN adalah jalan yang tidak lagi ada. Dan Gibran, pada akhirnya, harus memilih antara mempertahankan kursi atau mempertahankan sisa-sisa kredibilitasnya. Sejarah akan mencatat pilihannya. Bukan pembelaannya.

Ayo, Gibran...Bijaklah dalam menentukan pilihan. Citra diri dan martabat konstitusi ditentukan oleh pilihanmu...!