(Secangkir Anggur Merah, Edisi-85)
Narasi Pemicu: Pada 7 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengucapkan kalimat yang seharusnya sudah diucapkan sejak awal: “Semua akan kita telusuri”. Kalimat itu adalah jawaban atas pertanyaan yang telah menggantung sejak tiga jenderal ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November. Siapa yang memerintahkan? Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka. Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tetapi belum satu pun dari mereka secara resmi disebut sebagai pemrakarsa tertinggi. Yang ada hanyalah rantai perintah internal: Ahrie dan Eko meminta izin kepada Slamet untuk melakukan penyadapan. Tetapi izin bukanlah perintah. Dan di atas Slamet, masih ada ruang kosong yang belum diisi oleh hukum.
Rantai Perintah yang Berhenti di Tengah
Jika kita menyusun rantai perintah berdasarkan keterangan penyidik. Gambarannya terlihat seperti ini: Eko dan Ahrie adalah pelaksana teknis yang meminta izin. Slamet Uliandi adalah pemberi izin, Dewan Pembina Monitoring Center yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak.
Di atas Slamet, secara struktural, ada Listyo Sigit, Kapolri saat penyadapan berlangsung. Mahfud MD menyebut Listyo terlibat aktif “mulai dari pembelian alat hingga memerintahkan penyadapan dan pemusnahan hasil sadapan”.
Tetapi bahkan jika Listyo adalah pemberi perintah di level operasional. Pertanyaan berikutnya belum terjawab: Apakah Listyo memerintahkan atas inisiatif sendiri. Atau atas instruksi pihak lain?
Di sinilah penyidikan menemui dinding. Mantan Wakapolri Oegroseno menduga ada “aktor intelektual yang lebih tinggi dari Pak Jenderal LSP”. Ia tidak menyebut nama, tetapi ia menyebut arah: “Kepentingan lain, siapa nih kepentingan lebih besar, lebih kuat, berarti kan di atasnya”.
Di sinilah penyidikan menemui dinding. Mantan Wakapolri Oegroseno menduga ada “aktor intelektual yang lebih tinggi dari Pak Jenderal LSP”. Ia tidak menyebut nama, tetapi ia menyebut arah: “Kepentingan lain, siapa nih kepentingan lebih besar, lebih kuat, berarti kan di atasnya”.
Ia bahkan secara hati-hati menyebut “Solo atau Pak Jokowi” sebagai kemungkinan. Tetapi menegaskan bahwa yang lebih penting adalah “yang lebih tinggi di atasnya”. Dalam bahasa filsafat politik, Oegroseno sedang menunjuk pada sang pemberi makna—bukan pelaksana, bukan pemberi izin, melainkan pihak yang memiliki kepentingan sehingga operasi itu masuk akal untuk dilakukan.
Nama yang Disebut, Bukti yang Belum Ada
Nama Jokowi muncul bukan karena bukti. Melainkan karena relasi historis. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanudin Muhtadi, merumuskannya dengan presisi: “Tidak bisa dipisahkan posisi Pak Listyo dengan kedekatan dengan Pak Jokowi. Meskipun belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Pak Jokowi”.
Nama yang Disebut, Bukti yang Belum Ada
Nama Jokowi muncul bukan karena bukti. Melainkan karena relasi historis. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanudin Muhtadi, merumuskannya dengan presisi: “Tidak bisa dipisahkan posisi Pak Listyo dengan kedekatan dengan Pak Jokowi. Meskipun belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Pak Jokowi”.
Burhanudin bahkan menyebut Listyo sebagai “proksi dari Pak Jokowi” ketika dilantik sebagai Kapolri di era Prabowo. Kata “proksi” bukanlah tuduhan pidana. Ia adalah kategori politik yang menggambarkan hubungan di mana seseorang bertindak atas nama kepentingan pihak lain, tanpa perlu ada perintah tertulis.
Namun, dalam hukum pidana, “proksi” bukanlah bukti. Yang dibutuhkan adalah pertemuan kehendak (meeting of minds) yang dapat dibuktikan, bukan sekadar kedekatan personal. Jokowi sendiri meminta publik “menghormati proses hukum” dan menunggu hasil penyidikan.
Namun, dalam hukum pidana, “proksi” bukanlah bukti. Yang dibutuhkan adalah pertemuan kehendak (meeting of minds) yang dapat dibuktikan, bukan sekadar kedekatan personal. Jokowi sendiri meminta publik “menghormati proses hukum” dan menunggu hasil penyidikan.
Relawan Gibran bahkan menyebut tuduhan bahwa Jokowi memerintahkan penyadapan sebagai “fitnah”. Di titik ini, penyidikan berada di antara dua tuntutan yang saling bertolak belakang: Publik menuntut pengungkapan “dalang”. Sementara hukum menuntut pembuktian yang tidak dapat dibangun di atas spekulasi.
Mengapa “Pemberi Perintah” Begitu Sulit Dibuktikan
Ada alasan struktural mengapa sosok pemberi perintah sulit diungkap. Pertama, penyadapan adalah kejahatan yang dirancang untuk tidak meninggalkan jejak. Pelakunya adalah profesional yang tahu cara menghapus log. Dan bahkan telah melakukannya pada Oktober 2026.
Mengapa “Pemberi Perintah” Begitu Sulit Dibuktikan
Ada alasan struktural mengapa sosok pemberi perintah sulit diungkap. Pertama, penyadapan adalah kejahatan yang dirancang untuk tidak meninggalkan jejak. Pelakunya adalah profesional yang tahu cara menghapus log. Dan bahkan telah melakukannya pada Oktober 2026.
Kedua, perintah dalam operasi intelijen tidak selalu berbentuk tertulis. Ia bisa berupa arahan lisan, kode, atau bahkan “restu”—seperti yang diberikan Slamet Uliandi.
Ketiga, rantai komando dalam institusi seperti Polri tidak selalu mengikuti bagan organisasi formal. Otoritas informal, kedekatan personal, dan utang budi politik. Sebagaimana disebut kriminolog Adrianus Meliala, sering kali lebih menentukan daripada surat perintah resmi.
Di sinilah letak kritik yang paling menghunjam terhadap penyidikan saat ini. Selama penyidik hanya menelusuri jejak administratif, mereka akan berhenti pada Slamet sebagai pemberi izin tertinggi. Tetapi jika mereka serius menelusuri jejak kekuasaan, mereka harus berani masuk ke wilayah yang lebih gelap: pertemuan antara kepentingan politik dan kewenangan negara.
Di sinilah letak kritik yang paling menghunjam terhadap penyidikan saat ini. Selama penyidik hanya menelusuri jejak administratif, mereka akan berhenti pada Slamet sebagai pemberi izin tertinggi. Tetapi jika mereka serius menelusuri jejak kekuasaan, mereka harus berani masuk ke wilayah yang lebih gelap: pertemuan antara kepentingan politik dan kewenangan negara.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, telah menegaskan sikap yang seharusnya menjadi kompas: “Mau Geng Solo, Geng Oslo, ya hukum ya”. Pernyataan itu penting bukan karena ia menyebut nama, melainkan karena ia menolak menjadikan nama sebagai tameng. Hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana. Ia harus menembus hingga ke pihak yang paling diuntungkan oleh operasi tersebut.
Pemberi Perintah sebagai Cermin Kekosongan Hukum
Sosok pemberi perintah penyadapan, hingga saat ini, tetap merupakan kekosongan yang harus diisi oleh penyidikan, bukan oleh spekulasi. Tetapi kekosongan itu sendiri sudah berbicara. Ia mengatakan bahwa dalam arsitektur kekuasaan kita, kewenangan dapat didelegasikan tanpa jejak. Izin dapat diberikan tanpa pertanggungjawaban. Dan perintah dapat mengalir tanpa bentuk.
Pemberi Perintah sebagai Cermin Kekosongan Hukum
Sosok pemberi perintah penyadapan, hingga saat ini, tetap merupakan kekosongan yang harus diisi oleh penyidikan, bukan oleh spekulasi. Tetapi kekosongan itu sendiri sudah berbicara. Ia mengatakan bahwa dalam arsitektur kekuasaan kita, kewenangan dapat didelegasikan tanpa jejak. Izin dapat diberikan tanpa pertanggungjawaban. Dan perintah dapat mengalir tanpa bentuk.
Jika penyidikan berhenti pada empat jenderal, maka yang akan ditegakkan bukanlah keadilan. Melainkan prosedur yang aman bagi kekuasaan: cukup menyeret pelaksana, sementara pemberi perintah tetap berada di balik tirai.
Jika penyidikan berani melangkah lebih jauh, ia harus membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap hukum. Bahkan kekuasaan yang tidak pernah menandatangani surat perintah. Di ruang antara “belum terbukti” dan “pasti ada”. Di situlah masa depan penegakan hukum di negeri ini dipertaruhkan.
Tak bisakah jujur Jenderal. Siapakah pemberi perintah penyadapan...!!
