(Secangkir Anggur Merah, Edisi-32)
Pengantar: Akhir-akhir ini, publik disuguhi sederet pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tak pelak mengundang gelengan kepala. Mulai dari istilah "Londo Ireng" yang disematkan kepada wartawan dan pengamat. Pernyataan tentang buruh pengupas bawang dengan upah Rp.700 ribu per kilogram, sampai pada klaim keuntungan penggilingan padi Rp.2 triliun per bulan. Pernyataan silahkan keluar Indonesia. Hingga respons "ndasmu" terhadap kritik kabinet gemuk. Lalu, layakkah Presiden diperiksa kejiwaannya?
Mari Kita Bayangkan
Mari kita bayangkan seorang nahkoda di atas kapal yang mengalami limbung bergoyang hebat. Di tengah badai, nakhoda itu berdiri di anjungan, berbicara melalui pengeras suara. Namun kata-katanya bukan lagi teriakan waspada. Atau agar waspada dengan melihat peta dan kompas, melainkan dongeng tentang ombak yang menari dan bulan yang bisa ngomong lalu jatuh ke laut.
Para awak kapal pun pada bengong terkesima. Mereka tidak lagi bertanya, ke mana kapal ini akan berlabuh? Mereka malah pada berbisik, apakah nahkoda kita waras?”
Di sinilah kita sekarang. Di atas geladak sejarah yang berguncang, kita disuguhi sederet pernyataan yang menggantung di antara fakta dan fiksi. Tentang bawang, padi, dan metafora-metafora "ndasmu" atau ujaran Londo Ireng yang menusuk.
Dengan cepat, seruan publik pun menggema, periksakan jiwanya! Namun, dalam tuntutan itu, tersembunyi pertanyaan filosofis yang jauh lebih tua. Siapa yang berhak mendefinisikan kewarasan?
Style Komunikasi Problemik
Sebelum kita terburu-buru mengarahkan sorotan ke ranah psikiatri, mari kita telaah lebih jernih. Apakah persoalannya benar-benar terletak pada kesehatan jiwa? Ataukah ada sesuatu yang lebih fundamental dari sekadar kekeliruan presiden?
Pengamat politik menilai saat ini gaya komunikasi Prabowo telah bertransformasi menjadi pola yang sangat populis. Spontan, langsung, saklek, dan kerap kontroversial.
Ini bukan sekadar blunder sekali-dua kali, melainkan pola yang berulang. Ia dengan mudah melontarkan pernyataan tanpa pijakan data yang jelas. Seperti soal upah pengupas bawang yang kemudian diklarifikasi keluarga Susanah bahwa informasi tersebut tidak sesuai kenyataan.
Istana pun hanya bisa berkilah bahwa publik jangan menggoreng satu-dua kalimat pidato.
Pola ini mengingatkan kita pada bahaya cult of personality. Di mana kritik substantif terhadap kebijakan dengan mudah dibingkai sebagai serangan personal terhadap pemimpin.
Relevansi Pemeriksaan Kejiwaan
Usulan pemeriksaan kejiwaan presiden memang menarik. Tetapi kita perlu bertanya: Apa yang sebenarnya kita cari? Jika yang kita khawatirkan adalah kapasitas kognitif atau stabilitas emosional, maka pemeriksaan medis mungkin relevan.
Namun, jika yang kita persoalkan adalah ketidakakuratan data, kesalahan baca teks, ketidaksiapan berbicara di publik, atau kecenderungan merendahkan kritik, itu bukan ranah psikiatri, melainkan ranah akuntabilitas politik.
Seorang pemimpin negara memang idealnya konsisten (ajeg) dan fit, baik secara fisik maupun psikis. Namun, menjadikan pemeriksaan kejiwaan sebagai respons atas pernyataan kontroversial berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan sesungguhnya. Mengapa seorang presiden bisa berulang kali menyampaikan pernyataan yang tidak akurat?
Apakah ini karena kurangnya tim pengkaji pidato yang kompeten. Atau karena ada keengganan untuk mendengarkan masukan? Ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan. Bukan diagnosis klinis.
Jebakan Personalisasi Kritik
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan kita sebagai publik untuk mempersonalisasi setiap kesalahan pemimpin. Dengan mengusulkan "pemeriksaan kejiwaan", kita tanpa sadar ikut memainkan narasi yang mereduksi persoalan kompleks kepemimpinan menjadi sekadar sakit atau tidaknya seseorang.
Padahal, yang kita butuhkan adalah ruang publik yang sehat untuk mengkritisi kebijakan. Serta pernyataan penguasa tanpa harus menyerang pribadinya. Atau sebaliknya, tanpa harus membela mati-matian karena merasa ini serangan personal.
Kita juga perlu mengingat bahwa isu kesehatan jiwa bukanlah bahan olok-olok. Menyematkan label gangguan mental pada figur publik tanpa diagnosis profesional tidak hanya tidak bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat stigma terhadap mereka yang benar-benar bergulat dengan masalah kesehatan mental.
Biar diperiksa Etika dan Sejarah
Daripada sibuk memperdebatkan perlu tidaknya presiden diperiksa kejiwaannya, alangkah lebih baik jika kita mengarahkan energi pada penguatan institusi pengawasan, transparansi data, dan budaya kritik yang sehat.
Kesalahan presiden dalam menyampaikan fakta seharusnya dijawab dengan factual check dan diskusi publik. Bukan dengan usulan pemeriksaan medis yang mengalihkan isu.
Sebab, di negara demokrasi, obat paling manjur untuk pernyataan nyeleneh seorang pemimpin bukanlah ruang konsultasi psikolog. Melainkan ruang publik yang berani mengingatkan. Dan pemimpin yang cukup rendah hati untuk mendengarkan.
Maka, hentikanlah seruan dangkal untuk membawa presiden ke psikiater. Apalagi sekadar akibat salah baca teks.
Sebaiknya, bawalah kebenaran ke hadapan presiden. Berikan kritik yang tajam, data yang terbuka, dan suara rakyat yang lantang menjadi pemeriksaan yang sesungguhnya.
Sebab jika seorang pemimpin harus diperiksa, biarlah ia diperiksa oleh sejarah. Oleh etika. Dan oleh senyum getir pengupas bawang yang ia sebutkan tanpa tahu deritanya. Di sanalah letak uji jiwa yang sejati. Bukan pada kewarasan psikologis. Begitulah kira-kira...Kira-kira begitulah...!!
Pengantar: Akhir-akhir ini, publik disuguhi sederet pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tak pelak mengundang gelengan kepala. Mulai dari istilah "Londo Ireng" yang disematkan kepada wartawan dan pengamat. Pernyataan tentang buruh pengupas bawang dengan upah Rp.700 ribu per kilogram, sampai pada klaim keuntungan penggilingan padi Rp.2 triliun per bulan. Pernyataan silahkan keluar Indonesia. Hingga respons "ndasmu" terhadap kritik kabinet gemuk. Lalu, layakkah Presiden diperiksa kejiwaannya?
Mari Kita Bayangkan
Mari kita bayangkan seorang nahkoda di atas kapal yang mengalami limbung bergoyang hebat. Di tengah badai, nakhoda itu berdiri di anjungan, berbicara melalui pengeras suara. Namun kata-katanya bukan lagi teriakan waspada. Atau agar waspada dengan melihat peta dan kompas, melainkan dongeng tentang ombak yang menari dan bulan yang bisa ngomong lalu jatuh ke laut.
Para awak kapal pun pada bengong terkesima. Mereka tidak lagi bertanya, ke mana kapal ini akan berlabuh? Mereka malah pada berbisik, apakah nahkoda kita waras?”
Di sinilah kita sekarang. Di atas geladak sejarah yang berguncang, kita disuguhi sederet pernyataan yang menggantung di antara fakta dan fiksi. Tentang bawang, padi, dan metafora-metafora "ndasmu" atau ujaran Londo Ireng yang menusuk.
Dengan cepat, seruan publik pun menggema, periksakan jiwanya! Namun, dalam tuntutan itu, tersembunyi pertanyaan filosofis yang jauh lebih tua. Siapa yang berhak mendefinisikan kewarasan?
Style Komunikasi Problemik
Sebelum kita terburu-buru mengarahkan sorotan ke ranah psikiatri, mari kita telaah lebih jernih. Apakah persoalannya benar-benar terletak pada kesehatan jiwa? Ataukah ada sesuatu yang lebih fundamental dari sekadar kekeliruan presiden?
Pengamat politik menilai saat ini gaya komunikasi Prabowo telah bertransformasi menjadi pola yang sangat populis. Spontan, langsung, saklek, dan kerap kontroversial.
Ini bukan sekadar blunder sekali-dua kali, melainkan pola yang berulang. Ia dengan mudah melontarkan pernyataan tanpa pijakan data yang jelas. Seperti soal upah pengupas bawang yang kemudian diklarifikasi keluarga Susanah bahwa informasi tersebut tidak sesuai kenyataan.
Istana pun hanya bisa berkilah bahwa publik jangan menggoreng satu-dua kalimat pidato.
Pola ini mengingatkan kita pada bahaya cult of personality. Di mana kritik substantif terhadap kebijakan dengan mudah dibingkai sebagai serangan personal terhadap pemimpin.
Relevansi Pemeriksaan Kejiwaan
Usulan pemeriksaan kejiwaan presiden memang menarik. Tetapi kita perlu bertanya: Apa yang sebenarnya kita cari? Jika yang kita khawatirkan adalah kapasitas kognitif atau stabilitas emosional, maka pemeriksaan medis mungkin relevan.
Namun, jika yang kita persoalkan adalah ketidakakuratan data, kesalahan baca teks, ketidaksiapan berbicara di publik, atau kecenderungan merendahkan kritik, itu bukan ranah psikiatri, melainkan ranah akuntabilitas politik.
Seorang pemimpin negara memang idealnya konsisten (ajeg) dan fit, baik secara fisik maupun psikis. Namun, menjadikan pemeriksaan kejiwaan sebagai respons atas pernyataan kontroversial berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan sesungguhnya. Mengapa seorang presiden bisa berulang kali menyampaikan pernyataan yang tidak akurat?
Apakah ini karena kurangnya tim pengkaji pidato yang kompeten. Atau karena ada keengganan untuk mendengarkan masukan? Ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan. Bukan diagnosis klinis.
Jebakan Personalisasi Kritik
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan kita sebagai publik untuk mempersonalisasi setiap kesalahan pemimpin. Dengan mengusulkan "pemeriksaan kejiwaan", kita tanpa sadar ikut memainkan narasi yang mereduksi persoalan kompleks kepemimpinan menjadi sekadar sakit atau tidaknya seseorang.
Padahal, yang kita butuhkan adalah ruang publik yang sehat untuk mengkritisi kebijakan. Serta pernyataan penguasa tanpa harus menyerang pribadinya. Atau sebaliknya, tanpa harus membela mati-matian karena merasa ini serangan personal.
Kita juga perlu mengingat bahwa isu kesehatan jiwa bukanlah bahan olok-olok. Menyematkan label gangguan mental pada figur publik tanpa diagnosis profesional tidak hanya tidak bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat stigma terhadap mereka yang benar-benar bergulat dengan masalah kesehatan mental.
Biar diperiksa Etika dan Sejarah
Daripada sibuk memperdebatkan perlu tidaknya presiden diperiksa kejiwaannya, alangkah lebih baik jika kita mengarahkan energi pada penguatan institusi pengawasan, transparansi data, dan budaya kritik yang sehat.
Kesalahan presiden dalam menyampaikan fakta seharusnya dijawab dengan factual check dan diskusi publik. Bukan dengan usulan pemeriksaan medis yang mengalihkan isu.
Sebab, di negara demokrasi, obat paling manjur untuk pernyataan nyeleneh seorang pemimpin bukanlah ruang konsultasi psikolog. Melainkan ruang publik yang berani mengingatkan. Dan pemimpin yang cukup rendah hati untuk mendengarkan.
Maka, hentikanlah seruan dangkal untuk membawa presiden ke psikiater. Apalagi sekadar akibat salah baca teks.
Sebaiknya, bawalah kebenaran ke hadapan presiden. Berikan kritik yang tajam, data yang terbuka, dan suara rakyat yang lantang menjadi pemeriksaan yang sesungguhnya.
Sebab jika seorang pemimpin harus diperiksa, biarlah ia diperiksa oleh sejarah. Oleh etika. Dan oleh senyum getir pengupas bawang yang ia sebutkan tanpa tahu deritanya. Di sanalah letak uji jiwa yang sejati. Bukan pada kewarasan psikologis. Begitulah kira-kira...Kira-kira begitulah...!!
