Pusaran Korupsi, Antara Amanat Suci dan Ambisi Kotor

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-31)

Pengantar: Kita kerap mengira kejahatan terbang tinggi ke angkasa Antartika. Padahal ia merayap rendah di sela-sela jari kita sendiri. Pusaran korupsi yang kita cari dengan susah payah di ujung dunia Antartika ternyata berputar di ruang rapat. Di meja makan pejabat. Dan di lorong-lorong istana yang licin dan dingin. Ia bukan monster asing, melainkan hantu yang bergentayangan dari rumah sendiri. Dari benturan antara amanat suci dan ambisi kotor yang tak pernah puas. Nuwun sewu...!!

Benturan kepentingan adalah medan perang bisu dalam jiwa penguasa. Di satu sisi, ada kewajiban suci kepada rakyat. Di sisi lain, ada panggilan darah keluarga, balas jasa dan teman lama. Ketika dua kekuatan ini bertabrakan, maka lahirlah drakula koruptor si penghisap darah rakyat itu. 

Deputi Pencegahan KPK pernah mengingatkan bahwa hampir semua kasus korupsi berpangkal di sini. Di titik, di mana tugas negara digadaikan untuk cinta buta kepada kerabat. Dan di situlah moral mulai retak, akhlak mulai bejat, digantikan oleh logika dangkal: "Ah, ini kan hanya proyek kecil," atau "Semua orang juga berbuat begitu."

Beberapa Pusaran Korupsi

Mari tengok satu persatu pusaran yang tak perlu dicari jauh ke gunung es. Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, seorang direktur dan debitur bermain kucing-kucingan. Mengesampingkan analisis risiko hanya demi menyetujui kredit bagi perusahaan yang jelas-jelas tak layak. Rp11,7 triliun melayang. 

Atau Mulyono, sang pemungut pajak di Banjarmasin, yang rupanya menjabat di dua belas perusahaan swasta. Dua belas! Bukankah itu absurd? Ia bertugas mengawasi aliran uang negara, namun pikirannya terbelah oleh kepentingan pribadi di dua belas arah. Hatinya bagai penginapan yang disewakan kepada siapa pun, tanpa merasa bersalah.

Di Pekalongan, kisah lebih memilukan. Bupati Fadia Arafiq mendirikan dinasti bisnis di atas panggung jabatannya. Suami dan anaknya duduk sebagai penguasa PT RNB, perusahaan yang kemudian dengan mulusnya memenangkan proyek outsourcing dari pemerintah daerah. Rp46 miliar berpindah tangan, dengan Rp22 miliar di antaranya mengalir hangat ke kantong keluarga. 

Di sini, kekuasaan menjelma menjadi mesin ATM yang tak pernah kehabisan uang. Dan benturan kepentingan adalah selimut hangat guna menutupi kerakusan.

Di Bekasi, kisahnya lebih menghunjam lagi. Sang ayah, yang hanya seorang kepala desa biasa, dengan congkaknya mendatangi dinas-dinas sambil membawa-bawa nama putranya yang duduk sebagai bupati. "Ayah bupati" bukan lagi gelar kehormatan, melainkan paspor untuk merampok uang rakyat. Rp4,7 miliar dikumpulkan dari uang ijon dan gratifikasi, mengalir deras bagai air bah yang membawa lumpur.

Namun pusaran tak akan pernah sempurna tanpa peran para pengelana istana. Mereka yang air liurnya tiada henti membasahi lantai keraton. Lihatlah, di atas lantai yang mengkilap itu, para penjilat bergelimpangan, memuncratkan ludah sanjungan dan kepura-puraan. 

Bisa Air Liur Kaum Penjilat 

Air liur itu bukan sekadar basah, ia adalah racun yang melarutkan logam mulia keadilan menjadi sampah. Ia mengubah lantai marmer menjadi arena seluncur yang licin. Di mana setiap langkah kebenaran kehilangan pijakan. 

Setiap kali seorang penguasa hendak berdiri tegak, lidah-lidah ular itu berbisik, "Jangan kaku, Tuanku. Nikmati luncuran ini." Dan tergelincirlah sang penguasa—bukan karena tak mampu, melainkan karena telah diyakinkan bahwa tergelincir adalah bagian dari tarian kekuasaan.

Air liur penjilat adalah alkimia setan yang mengubah niat baik menjadi kebusukan. Dan mengubah integritas menjadi tontonan. Mereka bukan sekadar pelayan, melainkan aktor utama yang membuat panggung korupsi tetap hidup. 

Karena tanpa tepuk tangan dan sanjungan mereka, para koruptor akan merasa sepi. Tanpa desisan mereka, lantai istana tak akan pernah cukup licin untuk membiarkan kejahatan berseluncur bebas.

Namun yang paling tragis, lantai licin itu bukan hanya milik istana. Ia merembes ke bawah, ke pelosok-pelosok desa, ke dapur rakyat kecil. Ketika penguasa jatuh, ia masih bisa berpegangan pada tiang emas; tetapi ketika rakyat yang terpeleset, yang dihantam adalah tulang punggung dan masa depan anak-anaknya. 

Korupsi di atas menciptakan banjir di bawah. Maka kita tak perlu repot-repot menyewa kapal menuju Antartika untuk menangkap buronan. Cukup kita tengok tetangga yang jadi kepala desa. Cukup kita lihat proyek pengaspalan jalan di depan rumah yang hasilnya hanya bertahan tiga bulan. Atau cukup kita lihat ijazah palsu yang melenggang masuk birokrasi.

Musuh Terbesar, Tidurnya Kesadaran

Musuh terbesar sesungguhnya bukanlah koruptor yang kabur. Melainkan kesadaran kita yang tidur. Selama kita masih menganggap benturan kepentingan sebagai hal lumrah, selama kita masih tersenyum pada para penjilat yang membasahi lantai ruang rapat, selama itu pula pusaran korupsi akan berputar. 

Ia menghisap moral, menguapkan kepercayaan, dan menyisakan kerangka negara yang keropos. Di sinilah kita berpijak, di atas lantai yang sama. Apakah kita akan ikut berseluncur menuju jurang? Ataukah kita akan menghentikan tarian gila ini sebelum senja benar-benar datang? Karena kegelapan tak pernah datang dari langit. Ia selalu merambat dari lantai yang kita biarkan licin.

Benturan Kepentingan, Penghisap Kesakralan

Hakikat kekuasaan adalah kepercayaan, namun ketika kekuasaan itu dirangkap oleh nafsu partai, ia berubah menjadi pusaran yang menghisap segala yang sakral.

Inilah benturan kepentingan paling muram dalam sistem presidensial kita. Ketua partai yang duduk sebagai presiden atau menteri adalah paradoks yang membiarkan dua jiwa menghuni satu tubuh. 

Di satu sisi, ia bersumpah melayani seluruh rakyat. Di sisi lain, ia terikat pada mesin partai yang haus kemenangan elektoral. Yang terjadi bukan sekadar kesibukan ganda, melainkan perceraian batin antara amanat konstitusi dan logika kekuasaan.

Maka jangan heran jika kabinet menjelma menjadi panggung kompromi politik, di mana kursi menteri adalah mahar bagi kesetiaan partai. Sebutlah nama-nama yang kini menghuni istana: Presiden merangkap Ketua Umum Partai Gerindra, Menteri ESDM merangkap Ketua Golkar, Menteri Koordinator Pangan merangkap Ketua PAN, Menteri Koordinator Infrastruktur merangkap Ketua Demokrat. 

Mereka adalah bukti bahwa partai telah merasuki eksekutif, mengaburkan batas antara kepentingan publik dan ambisi golongan. Pakar Hukum Tata Negara, Pencetus Kabinet Bayangan, Feri Amsari mengingatkan, ini bukan sistem parlementer di mana ketua partai harus ada di kabinet. Ini adalah penyimpangan dari logika presidensial yang memisahkan ruang parlemen dan eksekutif. 

Ketika seorang menteri juga ketua partai, aparatur sipil di bawahnya akan merasa tertekan untuk melayani kepentingan partai, bukan negara. Dan ketika undang-undang hanya melarang menteri merangkap jabatan di BUMN atau organisasi yang dibiayai negara, tanpa menyentuh partai politik, di situlah celah korupsi menganga.

Kita berdiri di atas pusaran yang sama. Partai yang seharusnya menjadi saluran aspirasi justru menjelma menjadi kendaraan kekuasaan yang memangsa ruang publik. UU No.28 Tahun 1999 sudah mengamanatkan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan. Namun tanpa larangan tegas, amanat itu tinggal nyanyian. Ya, tinggal sebuah nyanyian kebangsaan..."Indonesia tanah airku....!!!"