Aksi Mahasiwa di Hari Sumpah Pemuda

Spotlight: Telah lama. Senja di republik ini kehilangan ronanya. Bukan lagi jingga hangat yang memoles wajah cantik Ibu Pertiwi. Melainkan kelam yang pekat. Laksana tinta muntahan pena. Yang telah kering di pelataran sejarah.

Di bawah langit yang murung itulah. Pada tanggal yang dikeramatkan dalam kalender bangsa. Dua puluh delapan Oktober. Sekelompok pemuda kembali menggelar lakon lama. Beraksi menyuarakan sedenting keadilan.

Sumpah Pemuda. Konon. Adalah mantra sakti yang pernah menyatukan serpihan tanah air di bawah satu kibaran bendera. Kini, mantra itu seakan hanya gaung sunyi. Di ruang kelas yang atapnya bocor.

Di hadapan gedung-gedung parlemen yang angkuh. Mereka berdiri. Bukan sebagai pahlawan yang menenteng bambu runcing. Melainkan sebagai pewaris kekecewaan yang menenteng spanduk-spanduk lusuh.

Narasi perjuangan yang dahulu ditulis dengan darah. Kini ditulis ulang dengan tinta printer yang mulai pudar.

Mereka, para mahasiswa itu. Adalah para penenun nasib. Yang mencoba merajut kembali kain kebangsaan yang telah lama compang-camping. Dimakan rayap korupsi dan keserakahan.

Lihatlah wajah-wajah mereka. Di bawah terik matahari yang tak lagi bersahabat. Keringat bercampur debu jalanan membentuk topeng tragedi.

Ada yang membawa megafon. Senjata ampuh untuk membelah kebisingan penguasa yang pura-pura tuli.

Ada yang membawa poster-poster bertuliskan kata "rakyat" yang sudah begitu sering diperkosa maknanya.

Mereka berseru. Suara mereka parau. Bukan karena kehabisan tenaga. Melainkan karena terlalu sering berteriak pada dinding-dinding tebal yang tak pernah bergema.

Di hari Sumpah Pemuda ini, mereka tidak sedang bersumpah untuk berbangsa satu, berbahasa satu dan bertanah air satu. Mereka sedang bersumpah untuk bertahan hidup di negeri yang katanya kaya ini.

Namun, alangkah ironisnya. Di hari yang seharusnya menjadi panggung bagi pemuda. Mereka justru dipandang sebagai parasit.

Kawat berduri yang melintang bukan lagi simbol penjajahan asing. Melainkan benteng pertahanan penguasa terhadap rakyatnya sendiri.

Gas air mata yang menyesakkan dada. Bukan lagi senjata melawan kolonialis. Melainkan hadiah bagi mereka yang berani bersuara lantang.

Sungguh, sejarah telah berputar dengan kejam. Para pemuda yang dahulu merebut kemerdekaan. Kini harus berjuang merebut kembali arti kemerdekaan itu sendiri dari tangan-tangan yang rakus kekuasaan.

Kritik pun mengalir deras. Bak air bah yang menerjang bendungan. Apa arti sumpah jika para pemimpin lebih fasih berbahasa asing untuk urusan utang daripada berbahasa ibu untuk mengurus rakyat?

Apa arti persatuan jika yang kaya makin berkuasa. Dan yang miskin makin terpinggirkan?

Di hari ini. Mahasiswa itu seperti pengembara yang tersesat di rumahnya sendiri. Mereka mengetuk pintu. Tapi tuan rumah pura-pura tidur.

Mereka berteriak. Tapi suara mereka ditelan kebisingan mobil mewah para pejabat.

Mereka menuntut keadilan. Tapi yang mereka dapat hanyalah janji-janji manis yang manis di awal. Pahit di akhir.

Sumpah Pemuda yang dahulu membara. Kini seolah menjadi bara yang telah menjadi abu. Abu yang tertiup angin. Tak lagi mampu membakar semangat.

Para mahasiswa itu adalah penjaga api yang malang. Mereka meniup abu itu. Berharap ada bara yang tersisa.

Namun, angin zaman berhembus kencang. Membawa serta keputusasaan.

Di hari ini. Mereka berjuang bukan untuk masa depan yang gemilang. Melainkan untuk sekadar mengingatkan bahwa masa lalu pernah gemilang. Dan masa kini sedang sakit parah.

Mereka pulang dengan langkah gontai. Tubuh lelah. Namun jiwa masih menyala.

Di hari Sumpah Pemuda ini. Mereka telah menuliskan sumpah baru dalam lembaran sejarah yang kelam.

Sumpah untuk terus mengkritisi. Terus melawan. Meski tahu bahwa dinding kekuasaan itu begitu tebal dan kebal.

Mereka adalah suara hati nurani yang nyaris tenggelam. Berteriak di tengah padang sahara yang kering. Berharap setetes air keadilan menetes.

Namun, di republik ini. Bahkan setetes air pun harus diperjuangkan dengan cucuran keringat, air mata, dan terkadang darah.

Selamat hari Sumpah Pemuda, bung..! Selamat berjuang..! Wahai para pemuda yang (masih) tersisa....

Monolog Teaterikal: "Bau Amis Demokrasi"

(Panggung gelap. Wangi garam. Darah. Dan amis yang pekat menyengat. Seorang lelaki berdiri di bawah lampu kuning tunggal. Tangannya memegang sebilah pisau fillet. Di depannya, meja kayu panjang dengan seekor ikan besar yang sudah dibelah perutnya. Ia tidak memakai celemek. Kemejanya putih, tapi lusuh. Ada bercak-bercak gelap di dadanya.)

(Ia menatap penonton. Lama. Hanya suara napasnya yang terdengar, berat, seperti orang yang baru saja berlari dari pasar.)


Kalian menciumnya, kan?

Jangan bohong. Jangan pura-pura hidung kalian baik-baik saja. Bau itu, bau yang membuat kalian menutup jendela mobil setiap kali melewati jalan ini. Amis. Anyir. Seperti besi berkarat dicampur keringat dan air comberan. Kalian bilang ini bau pasar. Bau ikan. Bau darah. Tapi kalian tahu persis. Ini bukan bau dagangan.

Ini adalah bau demokrasi kita...!!

(Ia mengangkat pisau. Menunjuk ke arah penonton dengan bilah yang memantulkan cahaya.)

Dua puluh delapan tahun kita merawat sesuatu yang kita sebut “Reformasi.” Kita bangga. Kita kibarkan bendera. Kita bikin seminar. Kita tulis buku. “Indonesia sudah berdemokrasi,” kata mereka. “Pemilu paling rumit di dunia,” kata mereka. “Rakyat berdaulat,” kata mereka.

Tapi coba hirup lagi. Dalam-dalam.

(Ia menarik napas panjang, demonstratif, lalu menghembuskannya perlahan.)

Amis, kan?

Bukan amis karena ikannya segar. Justru sebaliknya. Amis karena ikannya sudah lama mati. Tapi diolesi formalin. Dibungkus plastik bening. Dan dijual sebagai “produk premium.” Di etalase parlemen, ikan itu bernama demokrasi prosedural. Pemilu jalan. Suara dihitung. Presiden dilantik. Semua ritualnya lengkap. Tapi begitu kalian gigit. Dagingnya lembek. Busuk. Dan penuh cacing.

(Ia menancapkan pisau ke meja. Bunyi “tak” yang keras.)

Mereka bilang kekuasaan sudah berpindah ke rakyat. Bohong..! Kata Ketua Bawaslu sendiri, kekuasaan cuma berpindah “dari segelintir elit menjadi lebih banyak elit.” Dulu satu patron. Sekarang banyak patron. Desentralisasi. Otonomi. Tapi yang otonom siapa? Yang desentralisasi apa? Yang dapat jatah kekuasaan ya tetap keluarga itu-itu juga. 

Di Banten, dinasti Ratu Atut sudah puluhan tahun mencengkeram. Di Mahakam Ulu, bupati mencalonkan anaknya. Di Pesawaran, bupati mengusung istrinya. Mereka bilang itu “sayang keluarga.” Di demokrasi, cinta orangtua ke anak bisa jadi pidana kalau caranya adalah mewariskan kekuasaan. Bukan mempertandingkannya.

(Ia mengambil ikan, membaliknya. Dari perut ikan, ia mengeluarkan segenggam uang kertas basah. Ia letakkan uang itu di meja, satu per satu, seperti sedang menghitung.)

Dan ini. Ini bumbu rahasianya. Politik uang. Kalian kira demokrasi kita dibiayai oleh idealisme? Oh, manis sekali. Di Barito Utara, Mahkamah Konstitusi sampai mendiskualifikasi pasangan calon karena bagi-bagi uang. Berapa? Cuma Rp150.000 sampai Rp600.000 per orang. Murah, kan? Harga satu suara di negeri ini lebih murah dari satu kilo ikan tenggiri. Di Indramayu, anggota DPRD korupsi tunjangan perumahan dan transportasi. Nilainya? Rp18,7 miliar. Itu uang rakyat. Uang yang seharusnya jadi sekolah, puskesmas, jalan. Tapi mereka pakai buat beli rumah kedua, mobil ketiga, dan senyum keempat di depan kamera.

(Ia mengangkat uang basah itu, mengendusnya.)

Amis. Uang ini amis. Bukan karena keringat. Tapi karena setiap lembarannya ditempeli izin tambang, izin hutan, izin proyek. Kata Bawaslu, bagi oligarki, pemilu bukan perebutan mandat. Tapi “investasi politik.” Investasi. Kalian pilih mereka. Mereka balikin modal dengan menjual negara. Jabatan publik bukan lagi alat pelayanan. Jabatan publik adalah “instrumen pengamanan kepentingan ekonomi.” Jual beli jabatan? Itu sudah biasa. Di Kuansing, KPK menangkap bupati karena memperjualbelikan jabatan Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Daerah. Jabatan jadi komoditas. Seperti ikan di pasar. Siapa yang bayar lebih. Dia yang dapat bagian perut yang paling tebal.

(Ia melempar uang itu ke lantai. Diam sejenak.)

Lalu ada bau lain. Bau yang lebih halus. Tapi lebih mematikan. Bau pembungkaman. Kalian tahu, demokrasi tanpa kebebasan itu seperti ikan tanpa air. Mati, tapi masih dipamerkan di etalase. Sepanjang 2025, ada 907 serangan digital. Kritik dibungkam dengan UU ITE. Dengan patroli siber. Dengan penangkapan. Demonstrasi Agustus 2025 disebut “perburuan aktivis pro-demokrasi terbesar pasca-reformasi.” Orang-orang yang berteriak “Indonesia Gelap” justru diseret ke ruang gelap. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia turun. Dari 79,81 ke 78,19. EIU menempatkan kita di kategori flawed democracy. Demokrasi cacat. Dengan skor 6,37. Cacat. Seperti ikan yang ekornya putus, tapi masih dijual utuh.

(Ia menatap ikan di meja. Matanya kosong.)

(Ia meletakkan pisau. Meraih sesuatu dari bawah meja. Sebuah mikrofon usang bertangkai kayu. Seperti mikrofon rapat desa. Ia meniupnya. Bunyi feedback melengking. Ia tersenyum tipis. Lalu ia berbicara dengan suara yang berubah—halus, berdasi, penuh jeda retoris.)

SUARA DPR:

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air…”

(Ia berhenti. Menoleh ke penonton dengan wajah penjual ikan kembali.)

Itu suara mereka. Suara DPR. Tapi coba kalian dengar lebih teliti. Karena suara yang keluar dari Senayan. Dari rapat-rapat tertutup. Dari balik pagar besi dan protokol, adalah suara yang sungsang. Terbalik. Seperti bayi yang lahir kaki dulu. Kepalanya di bawah. Mulutnya di atas. Dan yang keluar dari mulut itu bukan doa. Tapi kebijaksanaan yang dibalik.

(Ia mengangkat mikrofon lagi.)

SUARA DPR:

“Kami, Dewan Perwakilan Rakyat, berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.”

(Ia menurunkan mikrofon.)

Kalian dengar itu? “Kepentingan rakyat.” Tapi lihat siapa yang duduk di kursi itu. Lima puluh empat persen anggota DPR adalah pengusaha. Pengusaha. Bukan petani. Bukan nelayan. Bukan buruh. Jadi ketika mereka bilang “rakyat,” yang mereka maksud adalah rakyat versi mereka: Rakyat yang punya PT. Rakyat yang punya konsesi. Rakyat yang bisa menyumbang ke partai. Sementara rakyat yang lain. Yang antre di puskesmas. Yang cari kerja. Yang harga berasnya naik. Bukan “rakyat” dalam kamus Senayan. Mereka adalah objek. Sebagai bahan konferensi pers.

(Ia mendekatkan mikrofon ke mulutnya, seperti penyanyi yang akan berbisik.)

SUARA DPR:

“Kami akan memperkuat fungsi pengawasan.”

(Ia tersenyum pahit.)

Pengawasan. Kata yang indah. Tapi lihat apa yang terjadi. Fungsi pengawasan—yang seharusnya menjadi mata dan telinga rakyat. Telah berubah menjadi alat legitimasi. Alat untuk mengesahkan apa yang sudah diputuskan di tempat lain. Ketika presiden ingin merevisi UU TNI, DPR menyetujui dalam waktu kurang dari dua minggu. Ketika oligarki ingin UU Minerba yang meluaskan konsesi, DPR bergerak cepat. Tapi ketika RUU Perampasan Aset, yang akan menyita kekayaan koruptor mau dibahas. Tiba-tiba hilang dari daftar prioritas. Kenapa? Karena DPR tidak mau membuat undang-undang yang bisa menjadi “kuburan sendiri.”

(Ia mengangkat tangannya, seperti mengetuk palu.)

SUARA DPR:

“Tinggal ketok palu.”

(Suara palu imajiner bergema.)

Itu kata mereka. “Tinggal ketok palu.” Wakil Ketua DPR pernah mengatakan itu. Bahwa masalah negara bisa diselesaikan dengan “ketok palu.” Sungsang, kan? Di parlemen yang sehat, palu adalah akhir dari perdebatan. Di sini, palu adalah awal dari pembungkaman. Palu bukan alat demokrasi. Palu adalah simbol oligarki yang percaya bahwa realitas bisa dikendalikan hanya dengan prosedur formal.

(Ia meletakkan mikrofon. Suaranya kembali menjadi suara penjual ikan—kasar, berat, amis.)

Dan yang paling sungsang dari semua ini adalah angka. Mereka bilang mereka wakil rakyat. Tapi coba lihat: setiap anggota DPR menerima tunjangan bulanan lima puluh juta rupiah. Itu sepuluh kali upah minimum Jakarta. Total gaji dan tunjangan mereka mencapai dua miliar delapan ratus juta rupiah per tahun. Sementara itu, dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan. Dua puluh tiga juta orang. Itu hampir sebesar populasi Australia. Tapi DPR tidak pernah “ketok palu” untuk mereka. Tidak ada RUU yang dipercepat untuk kesejahteraan mereka. Yang dipercepat adalah RUU yang melayani pemodal.

(Ia menatap mikrofon yang tergeletak.)

Suara DPR itu sungsang karena mulut mereka bukan milik rakyat. Mulut mereka milik partai. Milik penyandang dana. Milik oligarki. Kita memilih mereka, tapi mereka tidak mewakili kita. Kita bayar gaji mereka, tapi mereka bekerja untuk yang membayar kampanye mereka. Itulah demokrasi sungsang: Rakyat melahirkan wakil. Tapi wakil itu lahir dengan kaki di atas. Dan ketika dia bicara. Yang keluar adalah suara tuan yang sebenarnya.

(Ia mengambil mikrofon itu sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, ia berbicara dengan suara berdasi itu, tapi kali ini penuh kebencian yang menetes.)

SUARA DPR:

“Saudara-saudara, percayalah pada proses demokrasi.”

(Ia menjatuhkan mikrofon ke lantai. Bunyi gedebuk. Lampu berkedip.)

Proses demokrasi. Proses yang membuat bau amis ini tetap ada. Proses yang membuat kita setiap lima tahun memilih ikan yang sama. Dari kolam yang sama. Dengan air yang sama.

(Ia menatap ikan di meja. Matanya kosong.)

Kalian tahu kenapa bau ini susah hilang? Karena yang busuk bukan cuma ikannya. Tapi airnya. Sistemnya. Kita bilang “demokrasi kita sudah matang.” Matang? Ini bukan matang. Ini proses pembusukan yang dijadwalkan setiap lima tahun. Pemilu bukan momen rakyat berdaulat. Pemilu adalah momen rakyat diizinkan mencium bau yang sama, dari kemasan yang baru. Kandidat berganti. Wajah berganti. Tapi bau amisnya sama. Karena yang dipertaruhkan bukan visi, tapi akses. Akses ke anggaran. Akses ke izin. Akses ke kekuasaan.

(Ia mengambil pisau lagi. Kali ini ia mengarahkan bilahnya ke perutnya sendiri.)

Dan kalian. Kita. Adalah ikan-ikan yang lain. Yang berenang di air keruh ini. Yang setiap lima tahun dibisiki: “Pilih saya, saya akan bersihkan kolam.” Tapi kolamnya tidak pernah dibersihkan. Yang dibersihkan hanya nama-nama di baliho. Kita diajari takut pada “ikan asing.” Padahal ikan asing itu adalah cermin. Kita diajari bangga pada “demokrasi terbesar.” Padahal yang terbesar adalah jarak antara janji dan kenyataan. Dan yang paling parah: Kita diajari mendengar “suara wakil rakyat.” Padahal suara itu sungsang. Kepala di bawah, mulut di atas. Dan yang keluar bukan amanah. Tapi aroma busuk yang sama.

(Ia menurunkan pisau. Napasnya berat.)

Aku sudah tiga puluh tahun jualan ikan. Aku tahu bedanya ikan segar dan ikan busuk. Ikan segar matanya bening. Insangnya merah. Dagingnya kenyal. Ikan busuk matanya keruh. Insangnya coklat. Dagingnya hancur. Dan yang paling jelas: Baunya tidak bisa ditutupi. Parfum mahal. Kata-kata manis. Seminar internasional. Mikrofon rapat paripurna. Tidak ada yang bisa menutupi bau amis yang keluar dari perut demokrasi kita.

(Ia menusuk ikan itu tepat di matanya.)

Mata demokrasi kita sudah keruh. Insangnya sudah coklat. Suaranya sudah sungsang. Dan kita masih di sini. Berdiri di pasar yang sama. Menghirup udara yang sama. Pura-pura tidak mencium apa-apa.

(Ia meletakkan pisau. Menatap penonton. Untuk terakhir kalinya.)

Kalau kalian masih bisa mencium bau ini dan tetap diam. Maka kalian bukan korban. Kalian adalah bagian dari bau itu sendiri. Dan suara kalian. Jika tidak kalian gunakan. Akan sungsang bersama mereka.

(Lampu padam. Dalam gelap, hanya suara air menetes, dan bau amis yang menggantung, tidak pergi.)

== TAMAT ==

Catatan Sumber untuk Sutradara/Aktor Pemain:

(Fakta-fakta yang diucapkan dalam bagian “Suara DPR” merujuk pada: 54% anggota DPR adalah pengusaha. tunjangan Rp50 juta/bulan, sepuluh kali UMP Jakarta. total Rp2,8 miliar/tahun. Jumlah 23,85 juta orang miskin per Maret 2025; Fungsi pengawasan berubah menjadi alat legitimasi; Revisi UU TNI disahkan kurang dari dua minggu; RUU Perampasan Aset hilang dari prioritas; “ketok palu” sebagai simbol oligarki; dan pernyataan bahwa RUU yang menghambat oligarki sengaja tidak dibahas.)

Serial Tasawuf-37 Al-Hikam: Hikmah Keempat, "Istirahatkan Hati dari Lelahnya Mengatur"

Malam itu, angin laut Iskandariyah bertiup lebih dingin dari biasanya. Para salik duduk melingkar di beranda zawiyah. Tetapi suasana tidak seperti malam-malam sebelumnya. Wajah-wajah mereka tampak lelah. Bukan lelah karena perjalanan. Melainkan lelah karena pikiran. Syekh Ahmad bin Atha'illah as-Sakandari memasuki majelis dengan tenang. Memandang satu per satu muridnya. Lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Ia menunggu.

Akhirnya, Zaid membuka suara. "Wahai Mursyid, aku tidak bisa tidur nyenyak beberapa malam ini. Pikiranku terus berputar. Aku memikirkan pekerjaanku. Masa depanku. Keluargaku. Aku telah berusaha mengatur segalanya. Tetapi tetap saja ada yang salah. Aku lelah, Wahai Mursyid."

Ibnu Atha'illah tersenyum tipis. "Engkau lelah bukan karena engkau terlalu banyak berusaha, Zaid. Engkau lelah karena engkau terlalu banyak mengatur. "

Ia membuka kitab di pangkuannya dan membacakan:

ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لا تقم به انت لنفسك

"Istirahatkanlah dirimu dari (lelahnya) mengatur. Apa yang telah dilakukan oleh selain dirimu (yakni Allah) untukmu, maka janganlah engkau kerjakan sendiri."

Apa Itu Tadbir?

Seorang salik bernama Umar mengangkat tangan. "Wahai Mursyid, apa yang dimaksud dengan tadbir? Bukankah merencanakan masa depan itu hal yang baik?"

Ibnu Atha'illah menjawab, "Tadbir adalah merencanakan dan mengatur urusan di masa depan. Disertai keyakinan bahwa engkaulah yang menentukan hasilnya. " "Ini berbeda dari sekadar berusaha. Berusaha itu diperintahkan. Tetapi merasa bahwa keberhasilan bergantung pada usahamu sendiri. Itu yang dimaksud dengan tadbir yang tercela."

"Jiwa manusia akan buntu dan lelah jika harus memikirkan, apalagi memastikan, keadaan di masa depan. Alih-alih menemukan kepastian. Jiwa malah tercerabut dari kewajiban yang sedang dan seharusnya dijalaninya."

Syekh Zarruq, dalam syarahnya, menjelaskan bahwa tadbir yang tercela adalah ketika engkau menyertakan keazaman dan keteguhan hati yang berlebihan. Seolah engkaulah yang mengendalikan takdir. 

"Engkau tidak akan mencapai apa pun dengan dirimu sendiri. Biasanya apa yang engkau mulai untuk dirimu sendiri tidak dibantu oleh angin takdir, Dan justru diikuti oleh kecemasan serta masalah."

Dalil Pertama: Allah-lah yang Mengatur Segala Urusan

Ibnu Atha'illah membuka mushafnya. "Allah berfirman:

'Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Dia mengatur segala urusan.' (QS. Yunus: 3)"

"Perhatikanlah, Zaid. Allah tidak berkata 'Dia mengatur sebagian urusan.' Ia berkata 'segala urusan' . Tanpa kecuali. Urusan rezekimu, urusan jodohmu, urusan masa depanmu. Bahkan urusan detak jantungmu. Semua diatur oleh-Nya."

Dan Allah juga berfirman:

'Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.' (QS. Al-A'raf: 54)

"Jika segala urusan kembali kepada Allah, mengapa engkau masih merasa perlu mengatur segalanya sendiri?"

Dalil Kedua: Barangsiapa Bertawakal, Allah akan Mencukupinya

Seorang salik bernama Fatimah bertanya, "Wahai Mursyid, bagaimana caranya agar kami bisa berhenti merasa harus mengatur segalanya?"

Ibnu Atha'illah menjawab dengan sebuah ayat yang paling sering beliau ulang dalam majelis:

'Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (kebutuhan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah menetapkan kadar bagi tiap-tiap sesuatu.' (QS. At-Talaq: 3)"

"Perhatikanlah, Fatimah. Allah tidak berkata 'barangsiapa bertawakal, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan.' Ia berkata 'Allah akan mencukupkannya.' Engkau mungkin tidak mendapatkan apa yang engkau rencanakan. Tetapi engkau akan mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Dan itu jauh lebih baik."

Dalil Ketiga: Allah Tidak Pernah Tidur

Ibnu Atha'illah kemudian berkata dengan suara yang lebih pelan. "Ketahuilah, anakku, bahwa engkau sering terjaga di malam hari karena engkau merasa tidak ada yang mengurus urusanmu. Engkau merasa jika engkau tidak memikirkannya. Maka tidak ada yang memikirkannya."

"Padahal, Allah berfirman:

'Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur.' (QS. Al-Baqarah: 255)"

"Allah tidak pernah tidur, Zaid. Ketika engkau tertidur, Dia terjaga. Ketika engkau lupa, Dia mengingat. Ketika engkau lengah, Dia mengawasi. Engkau tidak perlu mengatur segalanya. Karena ada Dzat yang mengatur segalanya untukmu. "

Dalil Keempat: Sikap Mengatur yang Diperbolehkan

Umar bertanya lagi, "Wahai Mursyid, apakah semua tadbir itu tercela? Apakah kami tidak boleh merencanakan apa pun?"

Ibnu Atha'illah menggeleng. "Tidak, anakku. Tadbir yang dibarengi dengan kepasrahan kepada Zat yang Maha Mengatur, maka itu tidak apa-apa."

Nabi SAW bersabda:

'Sikap mengatur adalah separuh dari pendapatan.' (HR. Abu Dawud)

"Artinya, merencanakan itu baik. Bekerja itu baik. Mengatur strategi itu baik. Tetapi setelah engkau merencanakan, serahkanlah hasilnya kepada Allah. Jangan sampai rencanamu membuatmu lupa bahwa Allah-lah yang menentukan segalanya."

Penutup: Kembalikan Beban kepada Pemiliknya

Malam semakin larut. Ibnu Atha'illah bangkit dari duduknya. Membetulkan selendangnya. Memandang para salik dengan mata yang penuh kasih.

"Zaid," ujarnya, "engkau lelah karena engkau membawa beban yang bukan milikmu. Engkau membawa beban mengatur masa depan, padahal itu milik Allah. Engkau membawa beban memastikan hasil. Padahal itu milik Allah. Engkau membawa beban mengendalikan segala sesuatu. Padahal itu milik Allah."

"Kembalikanlah beban itu kepada Pemiliknya. Istirahatkanlah dirimu dari lelahnya mengatur. Serahkanlah urusanmu kepada Dzat yang tidak pernah lelah. Tidak pernah lupa. Dan tidak pernah lengah."

"Maka berdoalah: 'Ya Allah, aku telah mencoba mengatur hidupku, tetapi aku lelah. Kini aku serahkan segala urusanku kepada-Mu. Engkaulah sebaik-baik pengatur. Dan aku hanyalah hamba yang membutuhkan-Mu.'"

Para salik mengaminkan dengan hati yang bergetar. Zaid menghela napas panjang. Napas yang terasa lebih ringan dari napas-napas sebelumnya. Ia tidak perlu mengatur segalanya. Ia hanya perlu berusaha, lalu bertawakal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa damai.

Wallahu a'lam bish-shawab.
Bersambung ke hikmah kelima: Mata Hati yang Buta

Boikot Warga Malaysia pada Produk Indonesia, Bagai Menembak Kaki Sendiri

(Secangkir Anggur Merah, Edisi-69)

Seruan boikot terhadap produk Indonesia marak di media sosial Malaysia. Bukanlah sekadar letupan kekecewaan pasca-kekalahan sepak bola atau kemarahan atas kabut asap lintas batas. Di balik tagar dan daftar merek yang dilarang. Mulai dari Indomie, Kopi Kenangan, J.CO, hingga santan Kara. Tersimpan sebuah paradoks yang jauh lebih dalam. Keengganan mengakui bahwa jarum jam identitas dan ekonomi Malaysia telah lama berdetak seirama dengan Indonesia. Boikot terhadap produk Indonesia. Bagai menembak kaki sendiri. Rasakan...!!!

Mencoba Menghianati Kenyataan

Boikot ini. Dengan segala retorika nasionalismenya. Justru mengkhianati kenyataan. Bahwa produk Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap konsumsi. Bahkan terhadap ketahanan pangan negeri jiran itu sendiri.

Pertama-tama, penting untuk membedakan antara kebijakan resmi dan luapan emosi di ruang maya. Pemerintah Malaysia tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap produk Indonesia. Seruan boikot murni merupakan gerakan warganet. 

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, bahkan menegaskan bahwa fenomena ini hanya "respons sesaat." Dan tidak mengganggu perdagangan bilateral yang tahun 2025 mencapai US$24,22 miliar. Dengan ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar US$13,09 miliar. 

Namun, label "sesaat" itu justru mempertegas betapa rapuhnya bangunan argumen boikot. Ia lahir dari sentimen. Bukan dari kalkulasi rasional tentang kepentingan nasional Malaysia sendiri.

Mengkritisi Ironi Ekonominya

Kritik paling tajam harus diarahkan pada ironi ekonominya. Malaysia mengimpor produk makanan olahan dari Indonesia senilai US$840 juta pada 2025. Komoditas utama seperti santan kelapa, pasta kakao, mi instan, dan bihun. 

Ketika warga Malaysia menyerukan penggantian santan Kara dengan merek lokal Saji atau Rasaku, mereka seolah lupa bahwa produksi kelapa domestik Malaysia tidak mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. 

Jika boikot benar-benar dijalankan secara masif. Yang pertama kali tercekik bukanlah eksportir Indonesia. Melainkan pabrik santan dan produsen makanan olahan Malaysia yang selama ini bergantung pada bahan baku impor. 

Dalam hal beras pun, produksi dalam negeri Malaysia hanya mampu mencukupi sekitar 40 hingga 50 persen dari total permintaan. Negara itu bahkan pernah menyatakan keinginan mengimpor dari Indonesia. Boikot terhadap produk Indonesia, dengan demikian, adalah bentuk nasionalisme yang menembak kaki sendiri.

Kecemasan Identitas

Kedua, boikot ini mengungkap apa yang oleh kolumnis Kompas disebut sebagai "kecemasan identitas" Malaysia. Fenomena Indonesian Wave. Dominasi lagu, konser, kuliner, dan gaya hidup Indonesia di Malaysia. Telah menciptakan gelombang penerimaan budaya yang organik dan sulit dibendung. 

Data Soundcharts menunjukkan pangsa artis Indonesia di Top 50 Malaysia naik dari 18 persen pada 2023 menjadi sekitar 22 persen pada awal 2026. Sementara konser artis seperti Mahalini dan Rossa selalu dipadati penonton. 

Yang memboikot Indomie dan yang memutar lagu Tulus bisa jadi adalah orang yang sama. Di sinilah letak kemunafikan kulturalnya. Produk dan budaya Indonesia telah diterima bukan karena paksaan, melainkan karena kualitas dan kedekatan selera. Menolaknya secara tiba-tiba hanya karena kekecewaan di lapangan bola atau kemarahan atas asap adalah pengingkaran terhadap selera publik sendiri.

Strategi Salah Sasaran

Ketiga, jika tujuannya adalah menuntut akuntabilitas lingkungan atas kabut asap. Boikot luas terhadap semua produk Indonesia adalah strategi yang salah sasaran.

Ekonom Barjoyai Bardai menegaskan bahwa boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang secara kredibel terkait dengan kebakaran hutan akan jauh lebih efektif daripada memboikot "Indonesia sebagai negara". 

Boikot yang menyasar merek-merek konsumen acak seperti Kopi Kenangan atau J.CO tidak akan menyentuh aktor korporasi yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan. Ia hanya menghukum konsumen Malaysia sendiri yang kehilangan akses terhadap produk yang terjangkau dan sudah akrab. Ini adalah bentuk protes yang emosional namun tidak strategis. Sebuah luapan amarah yang gagal membedakan antara pelaku dan bystander.

Ada Provokasi dari Indonesia yang Tidak Perlu

Pada akhirnya, narasi ini bukan hendak mengatakan bahwa Indonesia bebas dari kritik. Kabut asap yang berulang memang merupakan kegagalan tata kelola yang nyata. Pernyataan pejabat Indonesia yang merendahkan Malaysia. Seperti sindiran soal "oksigen dari hutan Indonesia". Adalah provokasi yang tidak perlu. 

Namun, menghindari produk Indonesia sebagai balasan bukanlah kemenangan bagi Malaysia. Itu adalah pengakuan terselubung bahwa produk Indonesia telah tertanam begitu dalam sehingga satu-satunya cara untuk "melawan" adalah dengan berpura-pura meninggalkannya. 

Boikot yang lahir dari kecemasan identitas dan ketergantungan ekonomi yang tak diakui ini tidak akan bertahan lama. Ia akan surut seperti pasang. Meninggalkan kenyataan pahit bahwa di rak-rak supermarket Kuala Lumpur, Indomie dan santan Kara tetap menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan tersedia. Daripada alternatif lokal yang belum tentu mampu memenuhi skala permintaan. 

Nasionalisme konsumen sejati seharusnya dibangun dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Bukan dengan membakar jembatan perdagangan yang justru menopang kehidupan sehari-hari. 

Semoga warga Malayisa memahami dan dapat merespon bijak narasi ini. Jangan nekad, menembak kaki sendiri...! Itu menyakitkan, bro...!!!