Narasi Pengantar: Tindakan yang harus diambil Prabowo bukanlah sekadar merespons satu peristiwa. Melainkan memutus lingkaran saling sandera antara skandal penyadapan dan polemik ijazah. Jika ia hanya bereaksi secara reaktif. Ia akan terus menjadi objek dari permainan kekuasaan yang sama. Ada empat langkah strategis yang perlu ia tempuh.
Pertama, tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Tetapi Jangan Biarkan Isu Makar Jadi Alat Politik.
Langkah yang paling mendesak adalah memastikan proses hukum terhadap Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya berjalan transparan dan akuntabel.
Prabowo telah menginstruksikan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku secara objektif dan terang benderang. Instruksi ini perlu diwujudkan dalam pengungkapan motif di balik penyadapan. Bukan hanya pembuktian tindak pidana penyadapan itu sendiri.
Pertanyaan “untuk apa penyadapan dilakukan” yang diangkat Menko Yusril harus dijawab secara terbuka.
Namun, Prabowo tentunya harus berhati-hati agar isu “makar” yang dihembuskan analis seperti Pangi Syarwi Chaniago dan Effendi Gazali tidak berubah menjadi kriminalisasi politik terhadap oposisi.
Pemerintah melalui Yusril telah menegaskan kasus ini belum mengarah pada makar. Posisi ini harus dijaga konsisten. Bukan untuk melindungi siapa pun. Melainkan untuk mencegah preseden di mana label makar dijadikan alat untuk membungkam lawan.
Kedua, ambil Jarak dari Gibran dan Jokowi. Tetapi Jangan Terjebak dalam Pemakzulan yang Melemahkan Sendiri
Prabowo berada di persimpangan. Ia bisa terus menahan Gibran sebagai wakil presiden. Atau mengambil jarak dari pengaruh Jokowi.
Desakan untuk “menyapu bersih loyalis Jokowi” dari kabinet datang dari kelompok seperti GNK. Dengan alasan bahwa keberadaan mereka menciptakan “matahari kembar” dan menjadi beban politik.
Namun, pemakzulan Gibran bukanlah jalan keluar yang mulus. Ia membutuhkan proses konstitusional yang panjang dan berisiko memicu gejolak politik yang justru melemahkan stabilitas pemerintahan Prabowo sendiri.
Langkah yang lebih bijak adalah membiarkan proses hukum terhadap isu ijazah berjalan secara independen tanpa intervensi. Sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan politik pada struktur kekuasaan Jokowi melalui reshuffle yang terukur. Bukan melalui konfrontasi terbuka.
Ketiga, Konsolidasi Kekuasaan melalui Reshuffle yang Terukur dan Berbasis Kinerja
Reshuffle yang telah dilakukan pada Oktober. Memindahkan Listyo Sigit dari Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan. Menggantinya dengan Suyudi Ario Seto—adalah bagian dari konsolidasi kekuasaan.
Namun, reshuffle berikutnya harus diarahkan bukan semata-mata untuk menyingkirkan loyalis Jokowi. Melainkan untuk menempatkan figur yang kompeten dan loyal kepada Prabowo di posisi strategis.
Analis memperkirakan Prabowo masih berpeluang mengganti sejumlah menteri yang dekat dengan Jokowi pada awal November 2026.
Jika dilakukan, reshuffle ini harus dibingkai sebagai evaluasi kinerja. Bukan sebagai balas dendam politik.
Prabowo perlu memastikan bahwa setiap pergantian pejabat dapat dijelaskan kepada publik dalam kerangka perbaikan tata kelola. Bukan dalam kerangka perang faksi.
Keempat, Reformasi Institusi Pengawasan untuk Mencegah Pengulangan
Akar dari skandal penyadapan bukan hanya Listyo Sigit. Melainkan arsitektur institusional yang memungkinkan penyadapan massal terjadi tanpa kontrol eksternal yang memadai.
Prabowo harus mendorong lahirnya mekanisme pengawasan independen terhadap operasi intelijen dan intersepsi komunikasi. Sebagaimana telah disoroti DPR dalam pembahasan RUU Penyadapan.
Tanpa reformasi ini. Pergantian pejabat hanya akan menjadi ritual simbolik. Pelaku berganti. Tetapi sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tetap utuh.
Prabowo perlu membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu menghukum penyadap. Tetapi juga membangun tembok yang mencegah penyadapan terjadi lagi.
Pada akhirnya, tindakan Prabowo yang paling menentukan bukanlah yang bersifat reaktif terhadap satu kasus. Melainkan yang bersifat arsitektural.
Memutus rantai saling sandera antara penyadapan dan ijazah dengan cara menegakkan hukum secara konsisten. Mengambil jarak dari pusat-pusat kekuasaan lama tanpa memicu konfrontasi terbuka. Dan membangun institusi yang tidak lagi bisa disalahgunakan oleh siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan.
Jika ia gagal. Ia akan terus menjadi presiden yang disadap oleh orang kepercayaannya sendiri. Sementara publik menonton drama kekuasaan yang tidak pernah benar-benar berakhir.
Bagi rakyat, tontonan drama kekuasaan ini memang menarik Jenderal. Dan sudah tak sabar bagaimana akhir kisahnya...!
